Cetak sekarang!

Kendaraan Hilang, Pengelola Parkir Harus Ganti

Laporan:

  Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan yang hilang di area-nya.
Putusan MA Jadi Rujukan Kendaraan Hilang, Pengelola Parkir Harus Ganti Jakarta, Pelita Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan yang hilang di area-nya. Putusan itu menjadi rujukan bagi seluruh pengelola, baik swasta atau pemerintah. Pemerintah juga diminta mengubah perda yang mengatur perparkiran. Kasubag Humas dan Profesi MA Andri Tristianto Sutrisna kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/7) mengatakan hal itu menyusul putusan MA baru-baru ini terkait permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI), sebuah perusahaan layanan parkir. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, Anny R Gultom untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi atas hilangnya mobil Anny R Gultom di area parkirnya di wilayah Mangga Dua, Jakarta Pusat. MA malah menguatkan putusan kasasi dan menolak PK PT SPI. Karena putusan ini sudah final (PK) maka harus ditaati, baik oleh pengelola swasta maupun pengelola pemerintah, kata Andri. Meski begitu, menurut Andri, khusus untuk parkir yang dikelola pemda, harus direvisi terlebih dahulu perda yang menaunginya. Kalau untuk swasta, percuma kalau tidak mematuhi. Karena kalau ada yang menggugat, pasti mereka kalah karena sudah ada rujukan putusan, begitu Andri. Dalam putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus), Majelis Hakim berpendapat klausul-klausul baku dalam karcis parkir adalah perjanjian yang berat sebelah alias sepihak. Perjanjian semacam itu adalah batal demi hukum. Majelis yang diketuai oleh Andi Samsan Nganro berpendapat, klausul baku seperti dalam karcis parkir sangat merugikan kepentingan konsumen. PK mengamini pertimbangan hukum PN tersebut, ucap Andri. Andri menambahkan, jika ada yang keberatan dengan putusan MA itu, pihaknya mempersilakan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namanya putusan, pasti ada yang menerima dan ada yang menolak, ujar Andri Tristianto. Peraturan tersebut yaitu pasal-pasal dalam UU Konsumen terutama Pasal 18 Ayat 1a yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku pengalihan tanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa. Atau pasal-pasal yang bersifat personal dimintakan dihapus ke MK, jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, putusan ini kurang berkenan di hati Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) karena akan terkena dampaknya. Saya kira ini aneh keputusannya. Bayangkan saja kalau kita harus mengganti kendaraan yang hilang, berarti kami bisa dong minta biaya parkirnya berbeda-beda sesuai dengan jenis mobilnya, protes Ketua APPBI Stefanus Ridwan. Kasus ini berasal 1 Maret 2000, ketika Anny R Gultom berbelanja ke pusat perbelanjaan di daerah Mangga Dua, Jakarta Pusat. Mobil Toyota Kijang yang disopiri anaknya, Hontas Tambunan, langsung diparkir di lokasi yang dikelola PT SPI. Begitu selesai berbelanja, ibu dan anak itu tak menemukan mobil mereka di tempat semula. Dicari ke berbagai lokasi, tak juga ketemu. Lantas, mereka pun meminta pertanggungjawaban PT SPI yang mengelola Secure Parking. Tetapi sang pengelola parkir pun berdalih, kehilangan mobil menjadi tanggung jawab pemilik. Hal itu sesuai dengan klausul yang terdapat dalam setiap karcis parkir. Artinya, SPI berlindung di balik klausul kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik. Anny dan Hontas tidak terima. Kedunya menggugat PT SPI ke pengadilan. Dan akhirnya, PN Jakarta Pusat memenangkan gugatan tersebut, medio Juni 2001. Saat itu, majelis hakim pimpinan Andi Samsan Nganro membuat terobosan hukum dalam putusannya. Rugikan konsumen Dalam petitum-nya, majelis berpendapat bahwa klausul-klausul baku dalam karcis parkir adalah perjanjian yang berat sebelah alias sepihak. Perjanjian semacam itu adalah batal demi hukum. Andi Samsan berpendapat, klausul baku seperti dalam karcis parkir sangat merugikan kepentingan konsumen. Tapi PT SPI tak terima dengan putusan PN Jakpus ini. Lalu mengajukan banding, kata kuasa hukum Anny, David Tobing. Dan lagi-lagi, di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta, PT SPI kalah. Masih tidak terima, mereka mengajukan kasasi ke MA. Tapi lagi-lagi kalah. Usai keputusan kasasi MA, PT SPI mengganti kerugian Anny sebesar Rp60 juta. Tapi masih tidak terima dan mengajukan PK. Dan faktanya sekarang, PK tetap mengalahkan PT SPI. Ini yurisprudensi hukum Indonesia. Bisa menjadi dasar hukum, tegasnya. Masih menurut David Tobing, tak cuma parkir berbayar saja yang harus mengganti kehilangan kendaraan, pengelola parkir gratis juga harus mengganti jika ada kendaraan hilang. Asalkan pemilik kendaraan bisa membuktikan bahwa dia tidak lalai. Mereka harus tetap bertanggung jawab, katanya. David menjelaskan, untuk menyelenggarakan bisnis parkir, para pengusaha harus mendapat izin parkir dari UPT Perparkiran, baik untuk parkir gratis atau pun berbayar. Pertanggungjawabannya sama. Karena untuk dapat izin, mereka harus membuat proposal dulu. Misalnya lokasinya dimana, sistem pengamanannya seperti apa, imbuhnya. David mencontohkan, dua bulan lalu dia memasukkan gugatan ke Carrefour Lebak Bulus, Jakarta Selatan atas hilangnya mobil kliennya di pusat perbelanjaan itu. Di Carrefour parkir gratis. Tapi akhirnya dalam mediasi di PN Jaksel mereka mengganti rugi. Nggak sampai masuk pengadilan, papar David. Bagaimana dengan parkir di pinggir jalan? Kalau dikelola oleh perusahaan, ya, kita kejar. Tapi kalau dikelola oleh masyarakat, itu yang sulit, begitu David. (jon)


Sumber: http://103.247.8.89//artikel/97582.shtml