Cetak sekarang!

Presiden: 19 Juta Rumah Tangga Belum Nikmati Listrik

Laporan:

  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, sekarang terdapat 19 juta rumah tangga di Indonesia yang belum menikmati listrik, sehingga perlu ditempuh upaya-upaya nyata.
Presiden: 19 Juta Rumah Tangga Belum Nikmati Listrik Mataram, Pelita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, sekarang terdapat 19 juta rumah tangga di Indonesia yang belum menikmati listrik, sehingga perlu ditempuh upaya-upaya nyata. Presiden saat mendeklarasikan Gerakan Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (27/7), mengatakan, pemerintah terus berupaya sehingga pada akhirnya rakyat miskin bisa memperoleh aliran listrik. Menurut Kepala Negara, setelah dalam enam bulan PLN mampu memenuhi komitmen Indonesia bebas pemadaman bergilir, maka target selanjutnya adalah memastikan jika seluruh permohonan permintaan listrik dapat dipenuhi. Disebutkan, di kawasan Indonesia bagian timur dan barat masing-masing ada 500.000 pemohon yang masih masuk dalam daftar tunggu memperoleh akses atas listrik. Semua tahu listrik itu pekerjaan rumah kita. Listrik itu menyangkut keadilan. Tidak adil rasanya kalau sebagian rakyat kita tak mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan listrik, katanya. Pemerintah baik daerah maupun pusat terus bekerja untuk mengatasi listrik seraya meningkatkan ketersediaan listrik untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut Kepala Negara mengatakan, sediaan listrik di Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno hingga tahun 2005 hanya berjumlah 25.000 megawatt yang seiring meningkatnya permintaan dari waktu ke waktu makin menunjukkan kekurangan. Oleh karena itu, kata Presiden, pemerintah menggagas program 10.000 megawatt tahap pertama dan dua. Masalahnya membangun listrik butuh waktu, pembangkit listrik yang dibangun katakan dua kali 200 megawatt pembangunannya bisa 2-4 tahun, butuh waktu, katanya. Sementara itu Menteri ESDM Darwin Zaidi Saleh mengatakan, sebelumnya pemadaman listrik bergilir tidak dapat dihindarkan karena kebutuhan pada waktu beban puncak belum dapat dipenuhi. Untuk program aksi penanggulangan jangka pendek dilakukan pembelian kelebihan daya dari perusahaan swasta, menyewa genset, mempercepat waktu pemeliharaan pembangkit, dan mengimbau masyarakat menghemat listrik. Ia menjelaskan, yang dimaksudkan dengan program bebas pemadaman bergilir adalah penyediaan daya listrik yang cukup sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir. Bila masih terjadi pemadaman lebih disebabkan karena gangguan lokal. Pas-pasan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Dahlan Iskan mengungkapkan, kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini pas-pasan, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Pihaknya sudah mengatasi krisis listrik di 250 daerah, khusus di Indonesia timur pada 243 titik, termasuk di Pulau Lombok, NTB. Krisis listrik di Lombok sempat mencapai 40 megawatt (MW) karena lebih dari 10 unit mesin pembangkit listrik mengalami kerusakan sehingga butuh perbaikan intensif. Beruntungnya PLN juga memiliki tenaga ahli yang mampu memperbaiki kerusakan mesin-mesin pembangkit listrik itu, sehingga bisa mengakhiri pemadaman listrik bergilir sesuai target 30 Juni 2010, tuturnya. Dahlan mengakui, hingga kini masih ada gangguan teknis di daerah tertentu sehingga pemadaman listrik untuk penanganan gangguan itu terpaksa dilakukan. Namun, gangguan teknis itu hanya pada daerah tertentu seperti di Singkawang, di Kalimantan Barat; Medan, dan Muara Karang, Jakarta. Kami akan benahi kendala teknis itu. Ke depan diupayakan menangani daftar tunggu yang secara nasional mencapai 500.000 rumah tangga terdiri atas 200.000 rumah tangga di Indonesia bagian barat dan 300.000 rumah tangga di Indonesia bagian timur, jelasnya. Khusus di wilayah NTB tercatat sebanyak 155.000 lebih calon pelanggan listrik PLN yang masuk daftar tunggu. Pihaknya juga tengah berupaya menghasilkan cadangan energi listrik untuk luar Pulau Jawa. Sehingga jika ada gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman, dapat dipenuhi dari cadangan tersebut. Upaya menghasilkan cadangan energi itu antara lain melalui pembangunan PLTU, PLTA, PLTMH serta geothermal di berbagai lokasi. Belum lama ini Masyarakat Peduli Energi (MPE) dalam rekomendasi hasil seminar di Bandung, Jawa Barat, 22-23 Juli lalu meminta DPR dan pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait energi terbarukan untuk membantu krisis listrik di Indonesia. Mereka juga menyerukan perlunya peraturan menteri ESDM untuk membuka partisipasi yang lebih luas perusahaan-perusahaan pertambangan untuk membantu penyediaan listrik masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR), seperti pengembangan energi surya, micro hydro dan lainnya. Faktanya banyak masyarakat di berbagai daerah yang kaya tambang justru tidak memiliki akses listrik. Dengan adanya kebijakan ini untuk mengatasi krisis listrik sekaligus memberikan dukungan bagi lingkungan karena memakai energi terbarukan, kata Ketua Umum MPE Abdul Kadir. (ant/iz)


Sumber: http://103.247.8.89//artikel/97580.shtml