Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 28 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Puluhan Kepsek SMU Dipanggil Dewan
[Hallo Bogor]

Heboh Pungutan DSP
Puluhan Kepsek SMU Dipanggil Dewan

Bogor, Pelita
Sedikitnya 31 Kepala sekolah (Kepsek) SMU se Kabupaten Bogor, Selasa (27/7) kemarin dipanggil jajaran Komisi D DPRD Kabupaten Bogor. Pemanggilan tersebut terkait dengan adanya pungutan dana sumbangan pendidikan (DSP) yang dikeluhkan sejumlah orangtua siswa.
Rapat ini untuk menindaklanjuti keluhan sejumlah orantua siswa yang mengaku keberatan dengan DSP yang dikenakan oleh sejumlah sekolah, kata Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bogor Muhamad Romli kemarin.
Menurutnya dari hasil pertemuan tersebut sejumlah kepala sekolah membantah telah mengenakan pungutan uang yang memberatkan orangtua siswa. Mereka menyatakan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah berdasarkan kesepakatan antara orangtua siswa dengan komite sekolah.
Ya kalau DSP itu sudah di sepakati kedua belah pihak, secara aturan tidak ada yang dilanggar. Karena memang sejauh ini tidak ada aturan yang melarang bagi orangtua siswa yang berkontribusi untuk menyumbangkan dana untuk pembiayaan pendidikan untuk sekolah, bahkan itu dianjurkan, ujar Romli.
Namun kata Romli pihak sekolah harus menyediakan kuota bagi siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu, dengan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan.
Sebagai salah satu solusinya agar biaya pendidikan tidak memberatkan orangtua siswa, maka pemerintah harus menyediakan biaya operasional pendidikan (BOP) kepada sekolah-sekolah setingkat SMP dan SLTA di wilayah Kabupaten Bogor.
Kami sangat mendukung pemikiran itu, karena memang sering kali kita masih mendengar keluhan dari orangtua siswa yang mengaku keberatan dengan adanya pungutan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP). Meskipun hal itu dibenarkan secara aturan sejauh melalui proses musyawarah dengan orantua siswa, kata Romli kemarin.
Dengan adanya BOP tersebut lanjut dia maka kegiatan penyelenggaraan pendidikan disekolah dapat dibiayai dari dana tersebut tanpa memberatkan orantua siswa. Pihaknya berjanji akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran untuk dibahas pada saat pembahasan APBD tahun 2011.
Usulan itu nanti akan kami sampaikan dalam forum pembahasan APBD tahun 2011 akan datang. Kami berharap ini bisa disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD. Hanya saja secara teknis bagaimana menentukan besaran BOP untuk setiap sekolahnya harus diajukan oleh Dinas Pendidikan, ungkap Romli.
Menurut Romli meskipun sekarang ini Dinas Pendidikan telah mendapat alokasi anggaran terbesar dibandingkan dengan SKPD lainnya, namun kata dia besarnya dana yang dialokasikan kepada Dinas Pendidikan itu bersifat global, yang sebagian besarnya digunakan untuk membayar gaji pegawai dan guru. Sementara untuk belanja langsung masih relatif kecil, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi.
APBD itu berasal dari masyarakat dan idealnya manfaatnya sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi kalau harus menambah lagi anggaran untuk pendidikan dan itu tujuannya untuk membantu masyarakat kenapa tidak, tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Didi Kurnia dalam surat edarannya bernomor 422/320-disdik terkait penerimaan siswa baru tahun 2010 melarang pihak sekolah memungut biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2010/2011. Besaran dana sumbangan dari masyarakat disesuaikan dengan kemapuan, harus disepakati melalui rapat musyawarah komite sekolah dengan orang tua peserta didik . Daftar ulang tidak diperbolehkan memungut biaya pendaftaran, kecuali membaya/ melunasi sumbangan yang telah disepakati dalam rapat musyawarah komite sekolah dengan orangtua peserta didik. Bagi peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu, dibebaskan dari biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (ugi)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Kejuaraan Voli Bupati Cup
Limpahkan Berkas Perselisihan GKI
Tingkatkan Profesionalisme Tutor PAUD Lewat Pelatihan
Dalang Masuk Sekolah Disambut Ribuan Siswa
Dody Terpilih Sebagai Ketua KJS Kota Bogor