Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 30 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Ganti Rugi Lahan BKT Jakut Segera Dibayar
[Metropolitan]

Ganti Rugi Lahan BKT Jakut Segera Dibayar

Jakarta, Pelita
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan, pembayaran ganti rugi seluruh lahan yang terkena proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di Jakarta Utara secepatnya dibayar.
Kamis (29/7) lusa, akan dilakukan musyawarah harga antara Dinas PU DKI dengan 26 warga pemilik tanah di Kelurahan Rorotan, terutama yang administrasinya telah lengkap. Selanjutnya akan dibuatkan daftar nominatif, kata Prijanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (27/7).
Saat ini, terdapat 150 bidang tanah yang belum dibayarkan, masing-masing terdapat di Kelurahan Marunda sebanyak 102 bidang dan Rorotan 48 bidang tanah. Sejauh ini kendala yang dihadapi dalam pembayaran ganti rugi tersebut hanya masalah administrasi. Dari jumlah itu, berkas kepemilikan tanah yang sudah masuk ke P2T (panitia pembebasan tanah) setempat hingga Selasa (27/7) ini sebanyak 71 bidang. Terdiri dari konsinyasi sebanyak 23 bidang dan 48 bidang lainnya dalam proses penelitian berkas.
Dari 23 bidang dengan sistem konsinyasi itu, 13 berkas di antaranya telah dikirim ke Dinas PU Pemprov DKI Jakarta dan 10 bidang lainnya, masih dipersiapkan untuk dikirim ke Dinas PU. Ke-10 berkas ini akan dikirim jika mediasi ketiga antara pihak yang bersengketa tidak tercapai kata sepakat atau mufakat. Kemudian, ke-48 berkas yang dalam proses penelitian ini terdapat di Kelurahan Marunda sebanyak 12 bidang dan Rorotan 36 bidang tanah.
Ia juga menyebutkan khusus untuk 10 bidang di Kelurahan Rorotan, belum dapat dilanjutkan proses musyawarah karena berkasnya belum lengkap. Seperti belum lengkapnya SIPPT PBB, surat kematian, surat ahli waris, dan lain-lain.

Wagub juga memaparkan, selain terkendala oleh kelengkapan administrasi, pembebasan tanah di Kelurahan Marunda ini juga terpengaruh oleh kekosongan pejabat lurah setempat. Saat ini, lurah yang bertugas di kelurahan tersebut masih Pejabat Pelaksana Harian (PLh). Karena itu, akan diusulkan agar lurah-nya ditetapkan.
Ketua P2T Jakarta Utara, Sulistyono, mengatakan, hingga tanggal 20 Juli 2010, berkas kepemilikan tanah yang belum masuk ke P2T Jakarta Utara sebanyak 79 bidang. Masing-masing terdapat di Kelurahan Marunda sebanyak 70 bidang dan Rorotan sebanyak 9 bidang. (kim)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Polda Metro Dukung Pembatasan Sepeda Motor
Asrama Polisi Terbakar 1 Tewas, 30 Rumah Ludes
Orangtua Murid Dipukul Guru Lapor Polisi dan Komnas HAM
Pesepeda Tagih Janji Lahan Parkir dan Jalur Sepeda
Jakarta Kewalahan Hadapi Pengemis