Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 26 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
KPK Membangun Pusat Pelaporan Gratifikasi
[Politik dan Keamanan]

KPK Membangun Pusat Pelaporan Gratifikasi

Jakarta, Pelita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membangun pusat pelaporan gratifikasi di setiap instansi pemerintahan pusat dan daerah. Langkah ini dilakukan akibat rendahnya laporan gratifikasi oleh para pejabat negara ke KPK selama ini.
Menurut Plh Ketua KPK Haryono Umar, pihak KPK nanti akan mencoba atau membangun pusat pelaporan gratifikasi. Nanti kita akan insert selaku mekanisme sehingga dia melapornya ke situ, kata Haryono usai pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2010, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/7).
Rendahnya laporan gratifikasi, lanjut Haryono, bisa jadi karena kebingungan para pejabat ke mana dia harus melaporkan gratifikasi yang diterima. Tapi pusat pelaporan itu nantinya hanya menerima laporan saja, sedangkan pemeriksaan tetap dilakukan oleh KPK.
Pusat pelaporan gratifikasi sudah diuji di internal KPK dan beberapa kementerian serta kantor BUMN sudah meminta untuk dibangunkan pusat pelaporan tersebut. Rencannya dalam waktu dekat beberapa kementerian sudah meminta untuk diterapkan langkah tersebut.
Kata dia, Agustus mendatang Pertamina, Kominfo, Pertanian, dan Perdagangan sudah siap. Kesadaran para pejabat untuk melaporkan gratifikasi masih sangat rendah.
Data yang diperoleh menyebutkan, sejak awal tahun 2010, pihak KPK baru menerima 128 laporan terkait gratifikasi. Memang rendah, sampai saat ini baru 128 laporan, ujarnya.
Dari jumlah itu paling banyak adalah gratifikasi yang diterima pada saat penyelenggaraan pesta pernikahan. Kebanyakan di pusat, sedang daerah banyak yang kosong. Mereka tidak
melapor sama sekali, ungkap Haryono.
Gratifikasi didefinisikan sebagai penerimaan pejabat di luar gaji yang telah menjadi hak yang bersangkutan. Bila menerima gratifikasi, seorang pejabat wajib melapor ke KPK dalam 30 hari kerja.
Dalam pasal 10 UU No 10/2010, gratifikasi dianggap suap apabila berkaitan dengan jabatan dan atau bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Sebaliknya, bila seorang pejabat melaporkan penerimaan uang haram itu, maka tuduhan suapnya gugur.(cr-7)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
PDIP, Golkar dan Hanura Tolak Usul Kasus Century Ditutup
Marzuki: Pemprov DKI Jakarta Lecehkan Parlemen
Untuk Hindari Pemankiran, Mekanisme Rapat DPR Harus Ditata
Pemerintah Keluarkan Perpres Badan Anti-Teroris
Koruptor Harus Dihukum Berat