Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 25 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Pajak Restoran Potensial Topang PAD
[Hallo Bogor]

Pajak Restoran Potensial Topang PAD

Bogor, Pelita
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat jumlah restoran dan rumah makan di wilayah Kabupaten Bogor terus meningkat.
Hal ini menimbulkan kecenderungan semakin potensi bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak restoran.
Data dari DPKBD Kabupaten Bogor menyebutkan pajak restoran ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Ini ditunjukan dengan semakin meningkatnya target dari sektor pajak restoran yang cukup siginifikan, dengan gambaran pada tahun 2007 lalu target menjadi Rp9,5 miliar, mengalami kenaikan 15,21 persen atau Rp1,2 miliar lebih dari tahun sebelumnya.
Tahun 2008 target mencapai Rp11,3 miliar lebih mengalami kenaikan sebesar 19,39 persen atau Rp1,8 miliar lebih dari tahun sebelumnya. Target tahun 2009 meningkat menjadi Rp12.5 miliar lebih atau naik 10,56 persen atau Rp1,1 miliar lebih dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2010 pajak restoran meningkat menjadi Rp15,3 miliar lebih atau meningkat 17,92 persen dari tahun sebelumnya, ungkap Kepala DPKBD Dedi Bachtiar kemarin.
Dijelaskan Dedi pajak restoran yang diterapkan di Kabupaten Bogor menggunakan sistem self assesment, yaitu wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak terutang melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). SPTPD tersebut hars disampaikan kepada DPKBD paling lambat 10 hari sejak berakhirnya masa pajak. Melalui SPTPD tersebut wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDB,SKPDBT atau STPD. Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak haris diisetor ke kas daerah paling lama 1x 24 jam.
Diungkapkannya terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak terutang akan dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar 25 persen per bulan. Apabila setelah diberikan teguran/ panggilan dan upaya-upaya lain namun wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, maka sanksi akan sampai pada sita lelang terhadap restoran yang bersangkutan. (ugi)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Ratusan Tenaga Honorer Bakal Diangkat Jadi CPNS
Pemkab Desak Pertamina Bantu Korban Ledakan Gas
Golkar Kab Bogor Optimis Unggul
Komisi C Akan Panggil DLLAJ
Rumah Singgah untuk Anak dari Keluarga Miskin