Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Jum'at, 24 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
PDIP, Golkar dan Hanura Tolak Usul Kasus Century Ditutup
[Politik dan Keamanan]

PDIP, Golkar dan Hanura Tolak Usul Kasus Century Ditutup

Jakarta, Pelita
Ketua Komisi III DPR F-PD Benny K Harman menyarankan kasus Bank Century ditutup saja jika sudah ditemukan bukti-bukti korupsi, seperti diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan.
Namun Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menolak usulan itu karena kasusnya sudah masuk dalam tahap pengawasan. Karena itu, kasus century tidak bisa ditutup. Itu sudah keputusan paripurna dan sekarang ini masuk fase pengawasan Tim Pengawas DPR.
Kalau ditutup berarti tidak patuh hukum dan mengabaikan keputusan DPR. Kalau ada anggota DPR termasuk pimpinan Komisi III meminta ditutup, maka dia tidak taat hukum dan putusan paripurna, tegas Pramono Anung di DPR Jakarta, Senin (26/7).
Dikatakan dia, siapapun dalam paripurna boleh berbeda pendapat, tetapi ketika sudah menjadi keputusan DPR maka keputusan itu berlaku untuk semuanya, termasuk fraksi yang ketika itu menolak.
Menurut Pramono, Benny K Harman mestinya menjadi anggota Timwas karena di Timwas ada unsur partai Demokrat. Benny harus paham keputusan KPK dan Kejaksaan itu berdasarkan opsi A bukan opsi C. Benny jangan terburu-buru ambil kesimpulan, kata dia.
Penolakan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Dikatakn dia kasus Bank Century tidak akan ditutup meskipun ada keinginan pihak-pihak tertentu yang ingin menutup kasus yang merugikan negara Rp6,7 triliun itu.
Saya rasa perlu dikaji kembali bahwa tidak ada penutupan kasus Bank Century karena sudah diputuskan semua pihak, kata Setya Novanto. Bagi Golkar, kasus Bank Century harus diselesaikan dan dituntaskan karena sudah menjadi keputusan bersama.
Sementara mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Bank Century, Bambang Soesatyo mengatakan, kasus Bank Century harus selesai sampai ada tersangka dan dibawa ke pengadilan.
Kalau Benny K Harman bicara atas Demokrat, pantas karena Partai Demokrat memilih opsi A. Tapi kasus Bank Century tidak akan diberhentikan sampai ketemu penjahatnya dan diseret ke meja hijau, kata Bambang.
Sedangkan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) .... berpendapat bahwa partai manapun tidak bisa mengintervensi KPK untuk membuktikan independnsinya. Karena itu KPK perlu diberi kesempatan untuk bekerja, ujar dia.
Karena itu lanjut dia, semua pihak harus bisa menahan diri untuk tidak mencampuri ranah hukum. Termasuk untuk menutup kasus Bank Century yang merugikan negara himngga Rp6,7 triliun itu.
Harus ditutup
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta kasus Bank Century ditutup secara hukum. Alasannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung sudah menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi.
Kalau tidak menemukan ya harus diclose, ditutup secara hukum. Jangan digantung terus seperti layang-layang putus. Dengan terus digantung, kasus ini tidak memberikan kepastian kepada publik, masyarakat, kata dia.
Tim pengawas kasus century tidak boleh mendikte dan mengintervensi yang khusus mengawasi pengusutan penegak hukum, kata dia.
DPR lanjut Benny, tidak boleh mengancam akan memotong anggaran KPK kalau KPK tidak menemukan indikasi pidana setelah dilakukan penelusuran. Komisi III tidak akan memotong anggaran KPK. Tidak boleh ada ancaman sepertiitu, kata Benny lagi.
Pansus Century sudah sepakat menyerahkan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan data temuan pansus. Kalau demikian, Benny meminta KPK dan Kejaksaan mengumumkan kepada publik secara terbuka bahwa memang tidak ada unsur tindak pidana korupsi. (kh)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Marzuki: Pemprov DKI Jakarta Lecehkan Parlemen
Untuk Hindari Pemankiran, Mekanisme Rapat DPR Harus Ditata
Pemerintah Keluarkan Perpres Badan Anti-Teroris
Koruptor Harus Dihukum Berat
Eggi Sujana Protes Keras Jika Kejagung Tidak Tahan Hartono