Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Jum'at, 24 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Pemerintah Keluarkan Perpres Badan Anti-Teroris
[Politik dan Keamanan]

Pemerintah Keluarkan Perpres Badan Anti-Teroris

Jakarta, Pelita
Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Badan Anti-Teroris dan akan segera operasional melakukan penanganan terhadap setiap aksi terorisme.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (26/7) mengatakan, pemerintah kini tengah mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan Badan Anti-Teroris tersebut di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
Pembentukan Badan Anti-Teroris sudah keluar Perpres dan tengah dibahas Menko Polhukam, katanya.
Sementara itu, Kepala Desk Anti-Teror Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Ansyaad Mbai ketika dikonfirmasi mengatakan, Perpres Badan Anti-Teroris dikeluarkan pekan lalu.
Saat ini, kami tengah membahas segala hal yang berkaitan dengan keberadaan badan tersebut, seperti pengisian personel, dan proses administrasi lainnya, ungkapnya.
Tentang kemungkinan pembentukan badan tersebut di daerah, Ansyaad mengemukakan, hingga kini pemerintah tidak berencana untuk mengadakan badan serupa di daerah.
Memang betul, para teroris kerap mempersiapkan aksinya di daerah, tetapi saat ini pemerintah tidak berencana untuk membentuk badan anti-teroris di daerah, ujanya.
Ansyaad mengatakan, unsur-unsur pertahanan dan keamanan, intelijen di daerah telah berjalan efektif selama ini.
Fungsi-fungsi itu akan tetap kita berdayakan dan maksimalkan dan akses kepada Badan Anti-Teroris itu sudah ada dan terbuka. Jadi, tidak perlu ada badan anti-teroris di daerah. katanya. Sementara itu, sosiolog dari Murdoch University Australia Professor Vedi Hadiz, dalam satu diskusi pekan lalu mengatakan, masalah terorisme di Indonesia tidak bisa hanya dipandang sebagai fenomena teologi, tetapi juga harus dilihat sebagai fenomena sosiologi.
Ia melihat militansi Islam garis keras bukanlah hal baru di Indonesia, karena dulu pernah ada gerakan Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/TII) yang berhasil dibungkam pemerintahan Orde Baru (Orba).
Dia mengatakan runtuhnya Orba dan semakin kuatnya cengkeraman kapitalisme merupakan faktor yang membangkitkan kembali gagasan-gagasan DI/TII.
Ia menilai militansi kelompok Islam garis keras bertentangan dengan prinsip-prinsip pluralisme.
Diskusi yang diselenggarakan The Australian Concortium for In Country Indonesian Studies, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada ini, diikuti kalangan mahasiswa, dosen, dan undangan lainnya. (ant/jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Koruptor Harus Dihukum Berat
Eggi Sujana Protes Keras Jika Kejagung Tidak Tahan Hartono
Dadang Kafrawi Kembali Ajukan Penangguhan Penahanan
PT DKI Jakarta Bantah Putus Bebas Kasus Korupsi Nursyaf Effendi
Sisminbakum dan Blok M Square