Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 19 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Koruptor Harus Dihukum Berat
[Politik dan Keamanan]

Koruptor Harus Dihukum Berat

Jakarta, Pelita
Selama ini masyarakat masih menganggap korupsi sebagai kejahatan tindak kejahatan biasa. Padahal sendi kehidupan bangsa di negara mana pun, termasuk di Indonesia, korupsi merupakan virus paling kejam yang menghancurkan tatanan sosial, ekonomi dan moral. Untuk itu, seharusnya pelaku tindak pidana korupsi dihukum berat.
Calon Ketua KPK Budi Setiawan (Buset) mengatakan itu di Jakarta, Senin (26/7). Menurut dia, mestinya pelaku tindak pidana korupsi dihukum berat, sama dengan beratnya hukuman terhadap teroris, pembunuhan berencana, penyelundup dan pengedar narkotika, serta kejahatan transnasional lainnya.
Selama hukuman itu tidak berat, maka semakin banyak orang melakukan korupsi. Mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai menjadi proyek. Oleh karena itu, saya termasuk orang yang tidak senang kalau koruptor dihukum ringan, ujar Dirjen Bimas Buddha ini.
Dia mempertanyakan, mengapa masih banyak korupsi dan tidak tersentuh oleh KPK? Jawabnya sangat sederhana, karena lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim Ad Hoc tidak mendapatkan gaji dan tunjangan seperti petugas KPK. Seharusnya, kata dia, lembaga pendukung KPK itu, mendapatkan gaji minimal sama petugas KPK, sehingga KPK tidak bekerja sendirian menindak koruptor.
Menurut Buset, begitu dia biasa disapa, kalau teman-teman yang bekerja di hakim Ad Hoc, aparat kepolisian di penyidikan Tipikor, dan jaksa pidana khusus (Pidsus), diberikan gaji dan tunjangan yang hampir sama dengan teman-teman di KPK, maka ia yakin semua pelaku tindak pidana korupsi dilibas habis.
Dengan demikian, lanjut dia, KPK hanya menangani koruptor yang kelas kakap. Tidak seperti sekarang, akibat sistem seperti SK ganda keimigrasian di KBRI Malaysia, seorang pejabat KBRI baik dari unsur Kemenlu maupun Keimigrasian tidak perlu ditangani KPK, hanya karena menerima uang kelebihan pelayanan masyarakat Rp15 juta harus dihukum sampai 16 bulan.
Sementara koruptor yang menggaruk uang negara, sampai Rp30 miliar ke atas, hanya dihukum 2,5 tahun. Lantas dimana keadilan dan profesionalitas aparat KPK?, kata dia
Mantan Kapolda Bali ini mengatakan, petugas KPK tidak saja profesional, tapi juga harus potensial, termasuk memahami masalah penyidikan dan pembuktian hukum. Karena di KPK tidak mengenal penundaan penahanan dan tidak pula mengenal SP-3. Maka itu, kemampuan pimpinan KPK harus memahami hukum, sekaligus memahami aspek penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai keputusan perkara, termasuk mampu melakukan pembuktian dan fakta hukum, bukan atas dasar asumsi. (dik)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Eggi Sujana Protes Keras Jika Kejagung Tidak Tahan Hartono
Dadang Kafrawi Kembali Ajukan Penangguhan Penahanan
PT DKI Jakarta Bantah Putus Bebas Kasus Korupsi Nursyaf Effendi
Sisminbakum dan Blok M Square
Kepolisian: Kematian Wartawan Kompas Akibat Hipertensi