Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 30 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Dadang Kafrawi Kembali Ajukan Penangguhan Penahanan
[Politik dan Keamanan]

Dadang Kafrawi Kembali Ajukan Penangguhan Penahanan

Jakarta, Pelita
Mantan Walikota Jakarta Selatan Dadang Kafrawi terdakwa pada kasus korupsi pembebasan lahan unit Budha di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir kembali mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya, Senin (26/7).
Menurut Erman Umar, pengacara Dadang kepada wartawan kemarin jika dikabulkan maka keluarga terdakwa menjamin Dadang tidak akan
melarikan diri, tidak akan merusak barang bukti, tidak mengulangi perbuatannnya dan selalu kooperatif untuk hadir dalam sidang.
Adapun alasannya permintaan penangguhan penahanan, kata dia, antara lain karena kliennya itu sejak 2005 punya penyakit klenjar getah bening dan setiap bulan harus cek up. Terdakwa juga harus merawat ibundanya yang sudah usia lanjut dan punya anak kecil.
Alasan lain, ucap Erman, karena dari fakta-fakta persidangan terungkap terdakwa tidak pernah menerbitkan SK Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2006 No 0014572/2006 seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) Sila Pulungan.
Karena SKO adalah kewenangan Gubernur DKI seperti kesaksian Syauki Yahya selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov DKI, dan Achmad Hariyadi dari Bappeda DKI, kata Erman usai sidang.
Selain itu, ucapnya, surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Pemprov DKI No 386/1.776.11 tanggal 27 April 2006 yang ditujukan kepada Walikota Jaksel dan dijadikan sebagai bukti oleh JPU bukan dimaksud untuk pengadaan tanah unit Budha TPU Tanah Kusir.
Tapi surat itu mengenai pengadaan tanah TPU Jeruk Purut, ucap Erman yang menyebutkan sampai saat ini tidak ada saksi-saksi yang diperiksa dalam sidang, memberi keterangan yang memberatkan terdakwa.(did)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
PT DKI Jakarta Bantah Putus Bebas Kasus Korupsi Nursyaf Effendi
Sisminbakum dan Blok M Square
Kepolisian: Kematian Wartawan Kompas Akibat Hipertensi
Demokrat Minta KPK dan Kejagung Tutup Kasus Century
Masyarakat Peduli Energi Desak Regulasi Energi Terbarukan