Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 25 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Risiko Kebijakan
[Assalamu'alaikum]

Risiko Kebijakan

DI DEPAN layar kaca Direktur Utama Pertamina tampak geram. Pertamina, kini terjerat persoalan meledaknya tabung elpiji, yang terjadi hampir setiap hari. Ia geram, karena hanya Pertamina yang dibuat repot sepanjang hari, sementara instansi yang lain tidak berbuat apa-apa. Padahal, kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah. Bagaimana Pertamina bisa berpikir pengembangan perusahaan untuk jangka panjang.
Mungkin tidak diperhitungkan, bahwa kebijakan itu berdampak begitu buruk. Meskipun upaya efisiensi tercapai, sasaran APBN tercapai, tentunya pemerintah tidak berharap, begitu banyak mengorbankan warga negaranya. Kerugiannya tidak hanya harta benda yang terbakar, tetapi juga jiwa dan bahkan masa depan disebabkan cacat oleh luka bakar yang diderita. Berapa besar kerugian itu tidak terhitung. Apalagi, kalau masih akan terjadi lagi. Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan, tentunya paling bertanggungjawab. Apa yang harus dilakukan?
Tentunya harus segera menghentikan ledakan itu. Tidak hanya mengganti tabung yang tidak memenuhi persyaratan SNI, tetapi juga menarik tabung yang ternyata tidak memenuhi persyaratan kualitas SNI. Dikabarkan, jumlahnya mungkin 9 juta, yang diimpor untuk memenuhi jumlah yang diperlukan. Mengapa bisa beredar? Bagaimana yang 44 juta? Itupun masih bisa dipertanyakan. Wajar, kalau Direktur Utama Pertamina geram, oleh karena untuk melakukan semua itu juga tidak mudah. Selain berisiko biaya yang besar, mampukah aparatnya melakukan sendirian? Disinilah kebijakan pemerintah diperlukan, agar masalah ini bisa ditangani oleh seluruh aparat pemerintah yang terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Dalam Negeri, serta Kepolisian.
Kedua, bagaimana sosialisasi penggunaan gas ini bisa dicerna oleh masyarakat. Disini, peran Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan media/pers sangat penting. Dalam hal ini, masyarakat tidak bisa disalahkan, seandainya ada aspek sosial/budaya yang memang belum saatnya mengganti minyak tanah dengan gas. Kalau pergantian itu dilaksanakan secara alamiah, bertahap dengan sosialisasi yang baik, sehingga sesuai dengan perkembangan sosial/budaya masyarakat, pasti tidak akan terjadi ledakan yang begitu banyak. Namun, hal itu pasti tidak dapat memenuhi sasaran efisensi dan penyelamatan APBN dalam jangka pendek. Timbul pertanyaan, wajarkah penyelamatan APBN dengan mengorbankan rakyat?
Negara ini didirikan untuk dapat menyejahterakan rakyatnya dan tidak sebaliknya. Kalau kebijakan penggunaan elpiji ternyata banyak mengorbankan rakyat, sudah tentu harus ditinjau kembali. Apapun risikonya, termasuk kerugian material yang harus kita pikul bersama. Kalau dijelaskan dengan baik, insya-Allah rakyat bisa menerima. Bila perlu, diajak mengencangkan ikat pinggang. Keteladanan, dalam hal ini diperlukan. Masalah ini, tidak bisa diserahkan pada Pertamina. Intervensi Presiden sudah saatnya diperlukan, agar ledakan itu tidak telanjur lebih meluas, yang bisa berdampak politik buruk.

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
BPIH Tahun 2010
Gangguan Listrik
Sensitifitas Kerakyatan
Menegakkan Disiplin
Menyikapi Perubahan di Amerika Serikat