Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 21 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Sisminbakum dan Blok M Square
[Politik dan Keamanan]

Sisminbakum dan Blok M Square

SUDAH lama proses hukum dilakukan terhadap sejumlah nama yang terlibat dalam kasus Sisminbakum. Prof Dr Romli Atmasasmita, yang menjabat Dirjen AHU Depkumham 2000-2001, sudah dijatuhi hukuman. Belakangan ini kasus tersebut mencuat lagi saat mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra dinyatakan sebagai tersangka.
Yusril menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan proyek Sisminbakum, karena saat itu pemerintah tidak punya dana; sedangkan kebutuhan adanya Sisminbankum sudah amat mendesak. Maka PT SRD ditunjuk untuk membangun Sisminbakum dan mengoperasikannya dengan memungut biaya tertentu. Menurutnya, tidak ada kerugian dana negara, sebaliknya menurut putusan kasasi MA atas terdakwa Yohannes Waworuntu jumlah kerugian adalah Rp378 miliar.
JK menyatakan bahwa Sisminbakum sudah tepat dilaksanakan sesuai prosedur saat itu. Jangan dinilai dengan prosedur saat ini. Seingat saya pada era Orde Baru, proyek tersebut mirip dengan sistem BOT (build, operate, and transfer). Hanya mungkin keuntungan finansial PT SRD terlalu besar. Kita biarkan saja proses hukum tersebut berjalan dan menunggu apa hasilnya.
Saya ingin mengangkat kasus serupa yang tidak merugikan negara secara langsung tetapi merugikan masyarakat dalam jumlah amat besar, yaitu proyek peremajaan pasar tradisional di Jakarta yang sudah berjalan sejak era Gubernur Sutiyoso sampai sekarang (Pasar Mayestik). Penentuan harga penjualan pasar yang sudah diremajakan itu dilakukan tanpa perundingan dengan pedagang lama. Harganya amat sangat tinggi dan tidak ada pihak yang dapat mencampurinya.
Sebagai contoh, menurut pihak PD Pasar Jaya, Blok M Square dibangun dengan biaya Rp3.126.568/m2 (2006). Dengan perkiraan ada sekitar 30 persen luas yang tidak bisa dijual, maka biayanya menjadi 1 Rp4,5 juta/m2. Sedangkan harga jual rata-rata adalah 1 Rp45 juta/m2, termurah 1 Rp16 juta/m2, dan termahal 1 Rp60 juta/m2. Padahal pedagang harus membayar uang muka sebesar Rp13,5 juta/m2, sehingga pengembang tidak butuh dana awal yang terlalu besar. Terdapat selisih sebesar Rp4 triliun yang tidak jelas untuk apa.
Analog dengan kasus Sisminbakum, angka itu dapat dianggap bahwa pejabat DKI dan PD Pasar telah merugikan negara sebesar Rp4 triliun, atau dapat juga dianggap bahwa mereka telah menguntungkan pihak lain yaitu pengembang dan menyebabkan sekitar 1.500 pedagang plus 3.000 pembantunya tidak mampu membeli dan telah kehilangan pekerjaan, yang berarti melanggar UUD pasal 28 D (2) dan UU No 39/tahun 1999 pasal 38 (1).
Mungkin secara konstruksi hukum, penunjukan PT SRD dalam kasus Sisminbakum itu berbeda dengan penunjukan pengembang dalam kasus Blok M Square. Tetapi secara nyata kasus Blok M Square lebih mengusik rasa keadilan kita dan lebih merugikan para pedagang yang banyak sampai hancur kehidupan mereka. Sedangkan perusahaan pengguna jasa Sisminbakum tidak ada yang sampai terganggu akibat jasa itu.
Kalau penunjukan PT SRD dalam kasus Sisminbakum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum, mestinya penunjukan pengembang dalam peremajaan pasar lain di DKI, adalah juga pelanggaran hukum. Dan kuat dugaan bahwa untuk mengurus penunjukan developer itu dibutuhkan dana untuk para pejabat dalam jumlah puluhan atau mungkin ratusan miliar rupiah.(Salahuddin Wahid, Pengasuh Pesantren Tebuireng)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Kepolisian: Kematian Wartawan Kompas Akibat Hipertensi
Demokrat Minta KPK dan Kejagung Tutup Kasus Century
Masyarakat Peduli Energi Desak Regulasi Energi Terbarukan
Menpora Lepas Peserta Lintas Nusantara Bahari
Anggota Paskibraka Model Ideal Bagi Pemuda