Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 21 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Demokrat Minta KPK dan Kejagung Tutup Kasus Century
[Politik dan Keamanan]

Demokrat Minta KPK dan Kejagung Tutup Kasus Century

Jakarta, Pelita
Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menginginkan agar kasus hukum Bank Century dihentikan karena tidak terbukti ada tindak pidana korupsi di dalamnya.
Karena itu, Benny meminta agar DPR bisa meminta kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengumumkan kepada publik secara terbuka bahwa tidak ada unsur tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini selesai.
Harus ditutup, kasus itu harus segera di-close secara hukum. Jangan digantung terus seperti layang-layang putus. Dengan terus digantung, kasus ini tidak memberikan kepastian kepada publik, masyarakat, kata diadi Jakarta, Senin (26/7).
Dikatakan, pada kasus Bank Century, DPR merekomendasikan kepada lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya dengan menggunakan data dari Panitia Angket Kasus Bank Century.
Namun data dan dokumentasi dari Panitia Angket Kasus Bank Century itu, kata dia, belum menjadi bukti hukum tapi harus dilakukan penyelidikan lagi oleh lembaga penegak hukum apakah data dan dokumentasi itu bisa menjadi alat bukti.
Sampai sejauh ini KPK dan Kejaksaan Agung tidak menemukan bukti-bukti untuk tindak pidana korupsi, katanya.
Dia juga menyerukan Tim Pengawas Kasus Bank Century tidak boleh mendikte dan mengintervensi yang khusus mengawasi pengusutan penegak hukum.
DPR, lanjut Benny, tidak boleh mengancam akan memotong anggaran KPK kalau KPK tidak menemukan indikasi pidana setelah dilakukan penelusuran. Komisi III tidak akan memotong anggaran KPK. Tidak boleh ada ancaman seperti itu, kata Benny lagi.
Pansus Century sudah sepakat menyerahkan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan data temuan pansus. Kalau demikian, Benny meminta KPK dan Kejaksaan mengumumkan kepada publik secara terbuka bahwa memang tidak ada unsur tindak pidana korupsi.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan kasus Bank Century tidak bisa ditutup karena kasus itu sudah menjadi Keputusan DPR dan masih dalam proses tindak lanjut oleh lembaga penegakan.
Kasus Bank Century tidak bisa ditutup begitu saja, karena sudah menjadi keputusan DPR melalui rapat paripurna dan saat ini DPR sudah memasuki tahap pengawasan dari tindak lanjut yang dilakukan lembaga penegak hukum, kata Pramono.
Menurut Pramono, kalau ada anggota DPR yang menyatakan meminta agar kasus Bank Century ditutup, itu berarti tidak taat dan tidak patuh kepada Keputusan DPR.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menegaskan, anggota DPR maupun fraksi bisa berbeda pendapat dalam rapat paripurna, tapi setelah menjadi Keputusan DPR seluruh fraksi harus tunduk kepada keputusan tersebut.
Keputusan pada rapat paripurna DPR soal kasus Bank Century yang menyatakan terjadi pelanggaran hukum, menurut dia, sudah menjadi keputusan dan mengikat seluruh fraksi.
Karena sudah menjadi Keputusan DPR maka tidak bisa seorang anggota DPR meminta begitu saja agar kasus Bank Century ditutup, katanya.
Anggota Komisi III dari F-PG, Bambang Soesatyo menuding Benny yang ketua komisi hukum itu tidak mengerti hukum.
Sebagai ketua komisi hukum, dia tidak mengerti hukum. Jadi Benny harus koreksi ucapan, katanya.
Bambang mengatakan, wajar saja Benny meminta kasus Century ditutup karena Benny tidak memilih opsi C yaitu bailout bermasalah. Sedangkan suara Komisi III memilih opsi C. Wajar saja karena dia memilih opsi bukan mewakili Komisi III, jelasnya.
Bambang yakin kasus Century masih bisa diselesaikan dan menyeret penjahat ke meja hijau. Bambang mengaku punya cukup bukti tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan.
Karena uji silang nanti sangat menantikan, tegasnya. (kh)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Masyarakat Peduli Energi Desak Regulasi Energi Terbarukan
Menpora Lepas Peserta Lintas Nusantara Bahari
Anggota Paskibraka Model Ideal Bagi Pemuda
JAM Was Belum Temukan Pelanggaran dari JAM Pidsus
Satu Lagi Pengunggah Video Porno Ariel Ditangkap