Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 29 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Jakarta Kewalahan Hadapi Pengemis
[Metropolitan]

8.000 Anjal Beroperasi di Ibukota
Jakarta Kewalahan Hadapi Pengemis

Jakarta, Pelita
Boleh dikata Jakarta dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kewalahan hadapi banyaknya pengemis dan anak jalanan yang beroperasi disudut-sudut Ibukota karena berdasarkan data yang diperoleh saat ini terdapat sedikitnya sekitar 8.000 anak jalanan beroperasi di beberapa titik lokasi ibukota.
Tak mampunya Dinas Sosial selesaikan masalah pengemis dan anak jalanan tersebut bisa dilihat masih banyaknya pengemis yang setiap harinya beroperasi di jalanan. Padahal anggaran untuk pembinaan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial), termasuk pengemis dan anak jalanan itu datang dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan APBN dari Kementrian Sosial. Tahun ini untuk penanganan masalah sosial sosial Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar.
Inggard Joshua, Wakil Ketua DPRD DKI bidang Kesejahteraan Sosial mengingatkan agar masalah anjal dan pengemis harus terus digalakkan. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak sosial di masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, kata Inggard.
Sementara itu, menjelang bulan suci Ramadhan, para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diperkirakan akan menyerbu titik-titik lokasi rawan pengemis dan gelandangan, pengamen di lima wilayah Jakarta.
Di Jakarta Selatan yang diperkirakan diserbu pengemis meliputi Traffic Light (TL) atau lampu merah Cilandak, TL Blok M, TL PLN Bulungan, TL Kebayoranlama, TL Pancoran, Terminal Manggarai, kawasan Lenteng Agung-Jagakarsa, wilayah perbatasan Pesanggrahan-Bintaro, Terminal Pasar Minggu, serta kawasan Bintaro.
Namun sejauh ini Sudin Sosial dan Satpol PP Jakarta Selatan belum melakukan penertiban sehingga para PMKS itu banyak terlihat bila malam tiba. Ketidak pedulian instansi terkait membuat para penggunan kendaraan bila melewati jalan-jalan protokol terganggu.
Bila ini tidak ditertibkan, maka pada bulan puasa tahun ini banyak beroperasi PMKS di jalan-jalan di Jakarta Selatan. Apakah Sudin Sosial dan Satpol PP tidak tanggap banyaknya pengemis dan gelandangan, kata Alimuddin, warga Kelurahan Lenteng Agung, kemarin.
Di Jakarta Pusat, titik rawan beroperasinya para PMKS di Harmoni, Tanah Abang, Menteng, Diponegoro, MH Thamrin, Sudirman, Jalan Sabang, Senen, Kemayoran, Gunung Sahari. Para pengemis dan gelandangan akan mengusai jalan-jalan tersebut sehingga sangat mengganggu warga masyarakat. Di Jakarta Timur, PMKS akan memenuhi jalan-jalan Kp Melayu, Pasar Rebo, Terminal Kp Rambutan, Iskadarsyah, Cawang, Raya Kalimalang, Raya Cipinang, Oto Iskandar Dinata. Diperkirakan para PMKS tersebut akan menempati sejumlah taman-taman untuk ditempati tidur.
Diperkirakan puncak beroperasi para PMKS terjadi pada saat bulan puasa tiba. Titik-titik lokasi rawan keberadaan PMKS akan semakin meluas.
Kebanyakan PMKS para pendatang baru dari berbagai wilayah seperti Bogor, Sukabumi, Bekasi, Purwakarta, Garut dan Indramyu, serta Tegal. Meskipun beberapa waktu lalu mereka yang terjaring dipulangkan ke kampung halamannya tetapi saat ini mereka kembali lagi beroperasi. Untuk itu, warga masyarakat Jakarta terus mempertanyakan kinerja Dinas Sosial terkait masalah tersebut.
Diperoleh keterangan, para PMKS pun ketika dijaring banyak yang tidak di kirim ke panti sosial, tetapi ditampung terlebih dahulu di mobil-mobil dinas Satpol PP atau milik Dinas Sosial. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo minta agar instansi terkait tanggap terkait persaoalan PMKS di Jakarta. Karena itu minta agar instansi terkait terus berupaya menciptakan Jakarta bebas dari PMKS. (kim/naz)


 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Walikota Jaktim Saksikan Pembayaran Perdana BKT
Gubernur Fauzi Bowo Juri Kehormatan Art Award 2010
Gelandangan dan Pengemis Serbu Jakarta
150 Pengurus Dzikir Al-Fauz Dilantik
Warga Minta Pembayaran Tanah Proyek JORR Dituntaskan