Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 28 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Tender di Kemendagri Sangat Buruk
[Nusantara]

Halaman Indonesia Bersih

Tender di Kemendagri Sangat Buruk

Jakarta, Pelita
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki kinerja sangat buruk dalam proses pengadaan barang/jasa, serta paling tidak transparan, kata peneliti senior ACG Advisory Agung Nur Fajar.
Menurut Agung di Jakarta, Rabu (21/7), buruknya pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut terlihat dari tiga kriteria yakni: perencanaan kegiatan dengan term of reference (TOR) tidak jelas ruang lingkupnya, akuntabilitas dan objektivitas panitia, dan kemampuan panitia memberikan klarifikasi terhadap keberatan/sanggahan peserta lelang.
ACG Advisory dan Harian Pelita mengadakan kerjasama dalam pemantauan upaya kinerja berbagai instansi pemerintahan, yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
Kami telah mengadakan riset di sejumlah instansi pemerintah, dan menunjukkan betapa buruknya pelaksanaan pelelangan di Kemdagri. Ini perlu mendapat perhatian Mendagri untuk segera diperbaiki, katanya.
Agung merujuk kepada pelaksanaan kegiatan pelelangan di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri. Selain tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai kepada peserta lelang dan tidak dapat menunjukkan kriteria penilaian yang digunakan, kriteria tenaga ahli hingga rendahnya kualitas kerangka acuan kerja (KAK).
Dalam beberapa kasus ditemukan banyak judul kegiatan yang mirip, atau bahkan judul kegiatan yang berbeda-beda, namun memiliki ruang lingkup kegiatan yang sama persis. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri belum dapat merumuskan kebutuhan kegiatannya secara akurat.
Akibatnya, panitia dinilai sewenang-wenang menetapkan nilai evaluasi teknis dan diduga hanya memasukkan perusahaan-perusahaan tertentu, dengan kata lain dugaan rekayasa sangat kental, dengan dalih rahasia panitia, atau berlindung pada klausul-klausul dalam Keppres seperti nanti kami klarifikasi, silakan ajukan surat sanggahan saja, atau panitia memiliki kriteria khusus yang tidak perlu diketahui peserta lelang.
Contoh menarik, lanjut Agung, panitia menetapkan kriteria minimal tenaga ahli berderajat S-1 dengan pengalaman 5 tahun; dan seringkali peserta lelang yang mengajukan tenaga ahli S-3 dengan pengalaman 15 tahun dianggap tidak memenuhi kualifikasi, karena yang dibutuhkan hanya S-1.
Ketertutupan juga ditemukan pada panitia lelang kegiatan Menyusun Manual JFP2UPD di Itjen Kemendagri, yang dinilai peserta lelang bermasalah. Kegiatan ini dibiayai dari dana pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB-INO 2127 - SF), dengan tujuan mengembangkan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraaan pemerintahan di daerah.
Akuntabilitas dan kompetensi Panitia dalam melakukan evaluasi diragukan oleh peserta lelang, karena Panitia tidak dapat menjelaskan kriteria evaluasi teknis dan darimana skor nilai diperoleh, katanya.
Panitia pengadaan barang/ jasa juga mengabaikan informasi yang diberikan mengenai ketidak-wajaran dokumen dari peserta lelang yang dinilai terbaik oleh Panitia, atau penggunaan tenaga ahli pegawai negeri aktif, atau penggunaan tenaga ahli dengan domisili jauh di luar kota.
Ketika Pelita mengkonfirmasikan permasalahan ini kepada Sesditjen PMD yang diwakili Kasubag Perencanaan Ditjen PMD Sartono, MSi mengakui adanya ketidak-akuratan dalam penyusunan KAK, dan akan lebih meningkatkan kualitas perencanaannya pada masa mendatang.
Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri juga merespon informasi Pelita dengan memerintahkan agar semua proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan Ditjen PMD dikaji ulang dan diharapkan hari Jumat (23/7) ini akan dilakukan pertemuan dengan seluruh anggota panitia bersama-sama staf dari BPKP, sehingga pelelangan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
Sudah diperintahkan semua proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PMD akan dikaji ulang dan diharapkan Jumat ini dilakukan pertemuan seluruh anggota panitia bersama staf BPKP, jelas Kabag Umum Ditjen PMD Wartomo.
Sementara mengenai lelang di Inspektorat Jenderal, Plt Irjen Kemendagri Zainal Pardede melalui Kasubag Rumah Tangga Irjen belum bersedia memberikan keterangan kepada Pelita hingga berita ini dibuat.
Pengawasan
Anggota Komisi II Agus Purnomo memastikan DPR melakukan pengawasan terhadap Kemendari, namun pengawasan itu lebih pada kebijakan yang dibuat. Hanya saja dia sepakat perlu dilakukan sampling bagaimana pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai strategis di Kemendagri.
Penting dilakukan oleh kami, tetapi dalam beberapa rapat kerja dengan Kemendagri memang belum diusulkan untuk melakukan itu, jelas politisi F-PKS ini.
Karena itu, Agus Purnomo berencana mengusulkan ke Komisi II agar melakukan sampling bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di Kemendagri. Hal ini, sebagai bagian dari fungsi pengawasan anggota DPR terhadap mitra kerjanya.
Senada dengan Agus Purnomo, anggota Komisi II lainnya Arief Wibowo mengatakan, dirinya belum mengetahui detail pelaksanaan tender di Kemendagri dan kasus yang muncul dari pelaksanaan tender itu. Namun, tegas politisi F-PDIP ini, pelaksanaan tender di Kemendagri perlu ditanyakan prosesnya pada rapat kerja dengan Mendagri nanti.
Pasalnya, kata dia, hingga sekarang belum banyak hal yang bisa diawasi dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kemendagri. Hingga saat ini, komisi II baru mengevaluasi kebijakan yang ditempuh Kemendagri, dan pelaksanaan program yang dilakukan Kemendagri pun belum menyentuh 60 persen dari total program yang ada.
Mungkin pada masa sidang kelima dan keenam kami akan tanyak itu. Kita akan klarifikasi terkait pelaksanaan program hingga pengadaan barang dan jasanya. Setidaknya, pada masa sidang itu pelaksanaan program mencapai 60 persen, jelas dia.
Dicontohkan, program sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) hingga sekarang belum dijalankan Kemendagri. Jika nanti sudah berjalan, ia menyakinkan, Komisi II tak luput melakukan pengawasan pada pelaksanaannya. (tim pelita)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Zaman Gini, Rekayasa Tender Masih Marak?
Trik dan Modus Pengaturan Lelang
Angkutan Sungai di Barut Alami Kelangkaan BBM
Kapolda Banten Minta Ormas Tidak Sweeping
Jamaah Haji Garut Tanya Uang Pengganti Paspor