Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 30 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
REBRANDING PROGRAM KB DI INDONESIA
Laporan: Prof Dr Haryono Suyono

[Swadaya Mandiri]

Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional di Palu Wakil Presiden RI mengatakan bahwa dari data sementara Sensus Penduduk Indonesia 2010 diperoleh tanda-tanda bahwa jumlah penduduk Indonsia tahun ini akan sekitar 4 atau 5 juta lebih banyak dari perkiraan para ahli. Jumlah penduduk hasil Sensus yang akan diumumkan oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus itu kalau benar diatas perkiraan para ahli, menurut Wakil Presiden, merupakan pertanda bahwa pertumbuhannya meningkat kembali. Penyelesaiannya tidak saja kita harus bekerja keras, tetapi juga harus bekerja dengan sangat cerdas.
Ada tujuh ciri penduduk Indonesia yang kita hadapi dewasa ini yang berbeda dengan keadaannya sewaktu kita mengembangkan program KB di tahun 1970. Pada waktu ini penduduk Indonesia sudah berciri dewasa dan tua, artinya penduduk dibawah usia l5 tahun tidak lagi dominan, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan penduduk dewasa usia 15-64 tahun yang jumlahnya sekitar dua atau tiga kali lipat dibandingkan jumlah penduduk usia sama di tahun 1970. Disamping itu jumlah penduduk usia lanjut, diatas usia 60 tahun, sudah mencapai sekitar 15 – 23 juta jiwa dibandingkan di tahun 1970 baru sekitar 3 juta saja.
Penduduk Indonesia, karena pemekaran wilayah, berubahnya pedesaan menjadi kota karena daerahnya berubah dari kecamatan menjadi kota, pertambahan penduduk perkotaan sangat tinggi. Di tahun 1970 jumlah penduduk urban atau perkotaan hanya sekitar 20 % dari seluruh penduduk yang ada. Dewasa ini, sambil menunggu hasil Sensus Penduduk secara resmi, diperkirakan mencapai lebih dari 50 %, suatu lonjakan yang luar biasa dan tidak biasa terjadi di banyak negara lainnya. Ciri penduduk perkotaan yang sebenarnya masih lebih melekat sebagai penduduk pedesaan ini berada dalam masa transisi yang menarik dan harus didekati dengan cara pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan masa lalu.
Oleh karena itu, dalam Seminar Nasional yang diadakan di Palu minggu lalu, tiga orang pembicara dari Bappenas, Universitas Tadulako dan Ketua Yayasan Damandiri mengemukakan berbagai solusi untuk pengembangan pembangunan berbasis penduduk dan sumber daya lokal lainnya. Prof. Dr. Haryono Suyono, mantan Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, Ketua Umum DNIKS, menawarkan tiga solusi untuk mengantisipasi tekanan penduduk yang masih cukup berat dewasa ini.
Solusi pertama adalah Rebranding Program KB sebagai bagian dari Program Pembangunan terpadu dengan pengembangan Birokrasi yang tidak saja memihak rakyat, tetapi menempatkan rakyat sebagai pemain pembangunan yang bekerja keras. Rakyat tidak “dibohongi” dengan tawaran pelayanan umum serba gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, dan lainnya, tetapi Birokrasi bekerja keras memfasilitasi pemberdayaan yang luar biasa sehingga setiap penduduk, laki perempuan, bisa bekerja keras dan menghasilkan pendapatan yang memadai untuk menyekolahkan anaknya, memberi perlindungan kesehatan dan akhirnya menjadi keluarga yang mandiri. Kalau perlu saja keluarga yang sedang bekerja keras itu diberi subsidi agar tanggungannya untuk sekolah dan memelihara kesehatan keluarganya tidak terlalu memberatkan. Bukan dengan membuat pelayanan itu gratis tetapi dengan memberikan subsidi yang memadai.
Solusi 2 membentuk sekitar 700.00 – 750.000 Pos Pemberdayaan Keluarga di pedesaan dan kelurahan di kota-kota sebagai forum silaturahmi dan koordinasi pembangunan berbasiskan penduduk dengan mengacu pada MDGs, yaitu pembangunan secara lengkap mengatasi kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan, termasuk menghidupkan kembali pola hidup gotong royong dan peduli terhadap sesama anak bangsa. Keluarga miskin dan keluarga penyandang masalan sosial mendapat prioritas menjadi anggota kelompok Posdaya dan sesegera mungkin mendapat dukungan pemberdayaan yang tuntas. Anak-anak mereka yang usia sekolah mendapat jaminan sekolah tanpa harus mencari dan membayar mahal karena memperoleh subsidi dari pemerintah dan mutunya ditingkatkan sehingga menghasilkan anak-anak yang cerdas dan siap bisa bekerja keras membantu keluarganya menghasilkan pendapatan yang makin mencukupi.
Solusi 3 memberi dukungan yang lengkap kepada setiap Posdaya melalui kegiatan semua SKPD atau instansi yang ada sehingga setiap keluarga memperoleh kesempatan untuk membangun ekonominya, menyekolahkan anak-anaknya, dan mengembangkan kemampuan inovasi untuk membangun ekonomi pedesaan yang kondusif dan menghasilkan keuntungan. Isian Posdaya dalam berbagai bidang itu tidak diukur dari besarnya anggaran yang disediakan tetapi dari partisipasi yang marak dari seluruh keluarga, utamanya keluarga miskin dan keluarga-keluarga serta anak-anak penyandang masalah sosial lainnya.
Untuk solusi yang ketiga tersebut budaya gotong royong serta kepedulian sesama anak bangsa dalam kerangka pengembangan Pancasila menjadi acuan utama sehingga setiap keluarga diharapkan bisa dirangsang untuk saling memberi perhatian dan menghidupkan budaya peduli sesama anak bangsa. Kehidupan gotong royong saling bantu membantu menjadi acuan pertama yang diharapkan dapat dicontohkan dari para pemimpin bangsanya. Proses ini diperkuat dengan pengembangan lingkungan keluarga dan lingkungan fisik yang memungkinkan kehidupan yang makin harmonis dan penuh kedamaian.
Langkah-langkah tersebut merupakan syarat mutlak membangun dengan semangat Hari Keluarga Nasional yang ke 17 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke 65. Rebranding Program KB dan Pembangunan terpadu memberi kesempatan rakyat bekerja keras menyongsong kebahagiaan dan kesejahteraan yang penuh kedamaian. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS).

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
MEMBANGUN KEMBALI GERAKAN KB DI INDONESIA
GEBRAKAN KOPERASI DALAM SAFARI GEMPITA MUTIARA BANGSA
ANAK BANGSA ADALAH PEMIMPIN MASA DEPAN
MERAJUT BUDAYA NASIONAL DARI BUDAYA LOKAL
SAFARI GEMPITA MUTIARA BANGSA DI GORONTALO