Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 21 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Idham Chalid dan Ijtihad Politik Islam
[Opini]

Idham Chalid dan Ijtihad Politik Islam

Oleh Nurhasan Zaidi

BILA politik adalah the art of possibilities, maka KH Idham Chalid adalah pemeran terbaiknya. Sebagai politisi Islam yang memimpin organisasi massa besar NU hampir tiga dekade (1955-1984), Pak Idham nama panggilai kyai kelahiran Kalimantan Selatan ini benar-benar telah mampu menyelamatkan Islam dari tragedi politik Indonesia di masa krisis.
Pada kurun 1957-1960, terjadi gejolak politik yang luar biasa karena Presiden Soekarno secara tiba-tiba mengubah sistem demokrasi parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter.
Transisi menuju demokrasi terpimpin ini memunculkan ketegangan serius dalam kepemimpinan NU karena menimbulkan persoalan berkaitan dengan masa depan politik di Indonesia dan tempat NU di dalamnya. Menurut Greg Fealy, ada tiga hal yang menyebabkan transisi menuju demokrasi terpimpin ini memecah belah NU.
Pertama, berakhirnya kekuasaan dari parlemen dan partai yang dipilih secara demokratis ke tangan eksekutif (presiden). Kedua, marginalisasi Masyumi akibat keterlibatannya dalam pemberontakan daerah yang gagal dan penentangannya yang kukuh terhadap reformasi politik Soekarno. Dan Ketiga, meluasnya peran dan pengaruh PKI serta kelompok sayap kiri lainnya dalam pemerintahan.
Melihat kemungkinan munculnya tiga dampak demokrasi terpimpin di atas, kalangan garis keras NU menolak dengan tegas diterapkannya demokrasi terpimpin tersebut. Sedangkan Pak Idham dan kelompoknya mau menerima. Alasannya, memanfaatkan Bung Karno untuk menyebarkan amar ma\'ruf nahi munkar dan mencegah ekspansi PKI yang suka berlindung di bawah kekuasaan Bung karno.
Dua pucuk pimpinan NU, KH Idham Chalid dan KH Wahab Chasbullah adalah termasuk kelompok yang pragmatis. Pendekatan akomodatif kaum pragmatis NU terhadap demokrasi terpimpin terefleksikan dalam pendapat bahwa sikap melawan lebih berbahaya dari pada menerima tanpa protes.
Sikap ini diambil dengan tujuan menerima resiko seminimal mungkin serta mempertahankan pengaruh politik sebagai cara untuk melindungi umat. Alasan kelompok Pak Idham adalah bahwa NU tidak akan bisa melawan Bung Karno yag mendapat dukungan Angkatan Darat.
Bersikap oposan terhadap Bung Karno bukan hanya sebuah kesia-siaan, tapi juga membahayakan NU dan para pengikutnya. Menurut pandangan Idham Chalid, jauh lebih baik bagi NU untuk tetap dalam pemerintahan karena dengan cara itu bisa mempengaruhi Soekarno dan menandingi aktivitas PKI yang makin gencar.
Dalam berbagai perdebatan, akhirnya Pak Idham dan kelompoknya yang menang. Kemenangan tersebut, antara lain, karena lobi dan keluwesan Idham Chalid dalam mempengaruhi ulama-ulama sepuh di NU. KH Achmad Syaichu dan Subchan ZE yang termasuk kelompok garis keras akhirnya harus mengakui kehebatan Idham yang menjadi motor kelompok pragmatis tersebut.
Ketika Bung Karno membubarkan Masyumi, NU menjadi satu-satunya partai Islam yang besar di Indonesia. Secara politik, suara Islam mau tidak mau harus tersalurkan melalui NU. Barangkali inilah sumbangan NU terhadap politik Islam di masa krisis demokrasi pada zaman Orde Lama. Ketika partai-partai berhaluan Islam yang lain dikucilkan -- NU justru berkibar. Bung Karno pun mengapresiasi dan mau mendengar umat Islam melalui NU.
Namun, sejauh mana ketahanan NU menghadapi Bung Karno yang makin otoriter ini? Lagi-lagi, politik adalah the art of possibilities. Ketika melihat posisi Bung Karno makin lemah, NU pun berpaling.
Pemberontakan PKI, September 1965, menjadi pemicu perlawanan NU terhadap rejim Orde Lama. NU bersama-sama masyarakat Islam yang selama ini sering difitnah oleh PKI, pasca pemberontakan G30S, menjadi pemburu PKI. Pembantaian PKI terbanyak terjadi di Jawa Timur, di kawasan yang mayoritas penduduknya NU.
Menariknya, ketika rejim Orde Lama tumbang, Idham Chalid pun mampu mendekati rejim Ode Baru dengan cepat. Dalam pemilu pertama masa Orde Baru, 1971, partai NU pun makin berkibar. Sedangkan partai-partai islam lainnya masih tetap liliput. Melihat keadaan ini, Soeharto minta agar semua partai Islam digabung dalam PPP. Sekali lagi, Idham dan NU pun menyetujuinya. Dan hebatnya, di masa kepemimpinannya, PPP pun dapat meraih suara yang besar. Walhasil, berkat Idham dengan politik senyum dan jalan tengahnya itulah, keterwakilan Islam di parlemen makin signifikan.
Dengan strategi politiknya yang luwes dan cair, Idham dalam kepemimpinannya di NU berhasil membawa organisasi massa Islam terbesar tersebut untuk melihat jauh ke depan. Jika kini massa NU tampak akomodatif dengan berbagai kebijakan pemerintah, maka hal itu merupakan hasil binaan Pak Idham yang panjang.
Massa NU yang besar, yang mewarnai perjalanan Indonesia ke depan, memang perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia. Ke depan, moderasi NU yang telah dirintis dan dikembangkan KH Idham Chalid patut mendapat apresiasi.
Di tengah ancaman radikalisme agama dan ideologi yang memunculkan terorisme, maka sikap moderat Islam yang dikembangkan NU tersebut menyelamatkan Indonesia dari gelombang radikalisme seperti di Pakistan dan Afghanistan.
Ahad lalu (11/7), KH Idham Chalid telah meninggalkan kita semua untuk menuju ke haribaan Allah. Di tengah maraknya percaturan politik di Indonesia, termasuk politik Islam, bangsa Indonesia perlu belajar dari sikap moderat dan fleksibel Pak Idham.
Pak Idham telah berijtihad untuk memilih jalan tengah dan moderat yang bisa menguntungkan semua pihak, sambil meminimalkan resiko dari pilihan tersebut. Keputusan NU untuk tidak melawan Bung Karno yang mendeklarasikan demokrasi terpimpin dengan sebuah tujuan agar bisa ber-amar ma\'ruf nahi munkar dari dalam, ternyata berhasil mmperbesar peran Islam dalam mencegah ekspansi PKI yang membonceng kekuasaan Bung Karno.
Begitu pula sikap Pak Idham yang akomodatif terhadap kebijakan Soeharto, menjadikan umat Islam makin menyatu dalam kultur ke-indonesiaan. Selamat jalan Pak Idham.....Allah akan memberikan tempat terbaik untuk hambaNya yang berjuang untuk kemaslahatan umat. (Penulis adalah anggota Komisi VIII DPR RI).

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Penertiban PT KAI yang Tidak Tertib
Ruang Sempit Fantasi dan Tabularasa Anak
Sampai Lebaran Kuda Prestasi PSSI Tidak Bakal Berubah
Maaf
Matriarkhi yang Patriarkhal