Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 25 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Penertiban PT KAI yang Tidak Tertib
[Opini]

Penertiban PT KAI yang Tidak Tertib

Oleh Drs Ahmad Toha Almansur

SEBAGAI warga masyarakat yang patuh hukum, kita tentu sangat mendukung setiap adanya penertiban yang dilakukan siapa pun, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang belakangan gencar melakukan penertiban.
Penertiban yang dilakukan PT KAI ini antara lain dengan melakukan pemeriksaan serentak (PS), yang tidak hanya melibatkan aparat PT KAI. Juga melibatkan Polisi Militer (PM), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), polisi (Polri) dan aparat keamanan lainnya.
PS ini dilakukan secara berlapis, mulai dari Stasiun Kereta Api (KA) Gambir di Jakarta Pusat, sampai dengan di dalam KA, saat gerobak besi itu jalan. Dan biasanya, tidak hanya satu atau dua orang aparat PT KAI yang ikut. Namun jumlah mereka bisa mencapai enam atau tujuh orang. Jika ditambah dengan aparat keamanan, maka jumlah mereka bisa menjadi 8-10 orang lebih.
Dengan adanya PS ini tentunya yang diharapkan masyarakat, terutama para pengguna KA adalah agar penumpang lebih nyaman, lebih tertib, dan dapat menikmati perjalanan dengan tenang. Misalnya, para penumpang KA yang beli tiket, tidak terganggu lagi oleh banyaknya oknum TNI yang tidak bertiket yang kerap tidur seenaknya sendiri di selasar gerbong KA.
Keberadaan para oknum tersebut kadang-kadang sangat mengganggu para penumpang yang punya tiket resmi. Sebab selain mereka tidur sembarangan dan seenaknya sendiri. Mereka pun tidak suka kalau tersenggol atau terinjak penumpang lain yang bermaksud ke toilet dan keperluan lainnya.
Padahal keberadaan dan posisi mereka benar-benar sangat memungkinkan terjadinyanya \"sentuhan\" semacam tadi. Dengan adanya penertiban tersebut masyarakat pengguna KA berharap, para penumpang semacam itu tidak ditemukan lagi. Faktanya?
Ternyata tetap saja para penumpang yang sangat mengganggu itu ada. Dan tetap saja selasar di KA yang mestinya dapat dijadikan jalan umum dirapati oleh tubuh para oknum tadi. Padahal KA tersebut bukan kelas ekonomi tetapi kelas bisnis dan kadangkala kelas eksekutif, yang mestinya lebih baik dan lebih nyaman dari pada kelas ekonomi. Karena itu timbul pertanyaan apa artinya PS dan penertiban itu dilakukan, jika tidak mampu mengubah keadaan?
Tidak hanya itu, kalau memang benar PS dimaksudkan untuk menertibkan, bukan untuk menjebak para penumpang yang kurang tahu akan hak-haknya. Seharusnya mereka bersikap adil, transparan, dan tidak main-main. Yang saya maksudkan menjebak di sini. Di stasiun Gambir atau Jatinegara, di loket tertulis tiket dinyatakan sudah habis.
Dan ketika penumpang bermaksud menggunakan KA bersangkutan, petugas setempat biasanya menyarankan agar naik saja dan lapor pada kondektur bahwa tiket di stasiun dinyatakan habis. Dan kalau ada PS kondektur biasanya menolak membuat suplisi (tiket darurat). Barangkali kondektur tidak enak atau karena alasan lain biasanya akan mengatakan, nanti tunggu saja di PS. Namun saat penumpang ketemu PS, penumpang bersangkutan digolongkan sebagai penumpang gelap. Karena dianggap penumpang gelap, maka kepada penumpang bersangkutan dikenakan tarif dua kali tiket. Penumpang yang menolak membayar dua kali tarif biasa, biasnya diminta turun. Apakah ini bukan berarti jebakan untuk para calon penumpang?
Dan yang kadangkala membuat para penumpang berang alias jengkel, karena hal ini dilakukan secara tidak adil. Tindakan semacam itu hanya dikenakan kepada para penumpang sipil yang kelihatan lemah. Kepada para oknum TNI yang sengaja tidak membeli tiket resmi, mereka---para PS---tidak berani bertindak tegas. Apa ini dapat dibenarkan?
Cara-cara semacam itu jelas sangat merugikan para penumpang. Sehingga seperti judul tulisan ini, penertiban PT KA malah menyebabkan tidak tertib. Karena tadi sepertinya penertiban dilakukan bukan untuk menertibkan, tetapi untuk menjebak para penumpang yang tidak mengetahui hak-haknya.
Bukan itu saja penertiban yang dilakukan dengan cara PS menyebabkan perjalanan KA jadi terlambat dan terlambat. Misalnya KA Cirek (Cirebon Ekspres) jurusan Jakarta-Tegal yang biasanya menempuh perjalanan sekitar 5 (lima) jam, molor menjadi 8 (delapan) jam.
Ambil contoh KA Cirek yang semestinya berangkat Jum\'at (16/7) pukul 18.30 WIB dari Stasiun Gambir. Karena terjadi keterlambatan baru diberangkatkan pukul 19.15 WIB. Dan karena ada PS di jalan dan di Stasiun Cikampek, dimana KA terpaksa harus berhenti.
Maka perjalanan yang mestinya ditempuh sekitar 5 (lima) jam menjadi 8 (delapan) jam lebih. KA yang mestinya datang ke stasiun terakhir, yakni Stasiun Tegal pukul 23.30 WIB hari Jum\'at (16/7) karena adanya penertiban tadi baru sampai pukul 03.30 WIB hari Sabtu (17/7).
Ini jelas sangat menjengkelkan dan merugikan dan mengibiri hak-hak penumpang. Jika sudah demikian, dimanakah tanggungjawab PT KAI terhadap kerugian penumpang ini? Dan apa artinya penertiban yang dilakukan, jika pada kenyataannya PT KAI sendiri tidak tertib.
Dan lebih ironisnya antara grup PS yang satu dengan lainnya saling tidak percaya. Buktinya, sudah ada PS di dalam KA, tetapi tetap saja masih harus diperiksa di Stasiun Cikampek. Kalau sudah begini, apakah PT KAI juga perlu di PS masyarakat?
Sebagai warga masyarakat dan penumpang KA jelas kita merasa dirugikan karena kebijakan yang semrawut semacam itu. Namun sampai sejauh ini hanya dari pihak PT KAI saja yang dapat mengoreksi penumpang dengan melakukan PS. Padahal banyak kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan pihak PT KAI sendiri. Misalnya masih banyak toilet yang rusak dan tidak ada airnya di KA bisnis maupun eksekutif. Juga banyak kipas angin yang kurang berfungsi dan mati. Dan juga masih kedapatan banyak keluarga dari para oknum di PT KAI yang naik KA tanpa bertiket. Jadi kalau benar-benar mau menertibkan, saran kita sebagai pengguna jasa KA, tertibkan dulu PT KAI. Barulah lakukan penertiban kepada para penumpang. Semoga ! (Penulis adalah pemerhati perkereta-apian dan pelanggan serta penikmat perjalanan kereta api, alumni FISIPOL UGM).

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Ruang Sempit Fantasi dan Tabularasa Anak
Sampai Lebaran Kuda Prestasi PSSI Tidak Bakal Berubah
Maaf
Matriarkhi yang Patriarkhal
KPK Berada di Titik Nadir?