Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 27 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Membongkar Paksa Bangunan di Jaksel
[Metropolitan]

Membongkar Paksa Bangunan di Jaksel
Satpol PP Dilaporkan ke Komnas HAM

Jakarta, Pelita
Pemilik bangunan rumah di RT 03/10 Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jaksel, yang dibongkar paksa Satpol PP Kota Administrasi Jaksel akan melaporkan Satpol PP ke Komnas HAM karena saat membongkar bangunan tersebut dinilai melanggar HAM.
Meski disaat pembongkaran, Senin (19/7) lalu, sempat terjadi ketegangan antara petugas dan pemilik rumah yang berdiri diatas lahan fasilitas umum (Fasum) seluas 300 meter di Jalan Gandaria I tetap saja dibongkar.
Seratus petugas menggunakan satu unit buldoser merangsek bangunan dengan rata. Tanpa didahului musyawarah, petugas Satpol PP tetap memaksa, sehingga ketujuh pemilik bangunan rumah itu melawan karena merasa ada ketidakadilan dalam eksekusi pembongkaran.
Kita akan melaporkan eksekusi pembongkaran ke Komnas HAM karena ada ketidakadilan dalam kegiatan pemaksaan pembongkaran. Seharusnya Pemkot Jaksel memberikan jalan keluar tanpa melakukan pemaksaan hak, kata Judin kuasa hukum ketujuh pemilik rumah yang dibongkar paksa itu.
Sementara itu Forum Peduli Rakyat Merdeka (FPRM) Ichwan Azis kepada Pelita, Selasa (20/7), mengecam tindakan kasar dari instansi Satpol PP yang kerap meresahkan anggota masyarakat. Sifat arogansi petugas Satpol PP, menurut dia, tidak pernah mengikuti aturan kemanusiaan.
Bila rumah warga menyalahi aturan, ya seharusnya melalui prosedur kemanusiaan. Jangan membongkar rumah warga hanya untuk kepentingan keuangan instansi terkait, tegas Ichwan Azis.
Wakil Walikota Jaksel Anas Efendi mengatakan pembongkaran tujuh rumah itu sesuai aturan dan para pemilik rumah telah diberikan waktu untuk membongkar tempat tinggalnya dan pindah sebelum kegiatan pembongkaran paksa.
Waktu kelonggaran yang diberikan kepada mereka diberikan sekitar dua bulan, namun enam dari tujuh penghuni tetap tidak mengindahkan, walaupun ganti rugi sudah diberikan, ujar Anas Efendi didampingi Camat Kebayoran Baru Fitrial.
Kegiatan pembongkaran paksa bangunan yang berdiri di lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai program Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas lingkungan hijau disejumlah wilayah, khusunya di Jaksel.
Bahkan sebelum dilakukan pembongkaran paksa terlebih dahulu dilakukan pertemuan dengan warga pemilik bangunan, dan saat itu telah ada kesepakatan. Sehingga pelaksanaan proses ganti rugi dengan uang kompensasi senilai Rp 4.500.000 permeter persegi.
Tindakan pembongkaran paksa akan terus dilaksanakan di Jaksel yang saat ini disasar di wilayah Melawai, Kebayoran Lama, dan Jagakarsa.(naz)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Wakil Walikota Jaktim Minta Klinik Berikan Pelayanan Optimal
Dandim 0502 Jakut Berikan Siraman Rohani
Hiburan Malam Saat Bulan Puasa Dibatasi
Festival Pesisir Berlangsung Meriah
Polisi: Jangan Lengah Saat Bayar Pakai Kartu Kredit