Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 19 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Pemerintahan yang Tidak Berjalan Baik
[Pelita Hati]

Pemerintahan yang Tidak Berjalan Baik

SUKAR untuk mengatakan bahwa roda pemerintahan dewasa ini berjalan dengan baik. Jika kita cermati situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik; maka dugaan tadi akan bisa dibuktikan. Tampaknya hampir semua keputusan dan program pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga tidak terasa manfaatnya oleh masyarakat. Mulailah dengan program pengentasan kemiskinan yang antara ada dan tiada. Yang kita ingat hanya adanya kegiatan memberikan uang Rp300.000 yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan menjelang pilpres dulu, tapi setelah itu program tersebut sunyi senyap tanpa bekas. Program penggantinyapun tidak jelas. Tengok pula apakah ada implementasi program pengurangan pengangguran? Jangankan implementasinya, program itupun belum tentu ada. Sebab yang dilakukan oleh pemerintah malahan adalah kebijakan yang justru bertentangan dengan proses pengurangan PHK yaitu penaikan tarif dasar listrik (TDL). Penaikan TDL, seperti banyak dinyatakan oleh para pakar, hanya akan memicu PHK akibat industri tidak mampu membayar listrik, terutama industri kecil dan menengah. Di tingkat birokrasi pusat dan daerahpun tidak tampak upaya memperlancar penanaman modal agar modal dalam negeri maupun asing bersedia menanamkan modalnya di Indonesia akibat dari peraturan yang tumpang-tindih dan tidak konsisten di bidang penanaman modal. Malahan sering kita baca kasus pelarian modal ke negara lain. Belum lagi jika kita bicara mengenai unjuk rasa buruh yang tampak tidak dikendalikan sama sekali oleh pemerintah sehingga membikin pemilik modal kehilangan banyak waktu dan biaya.
Mohon dilihat pula bidang penegakan hukum. Bangsa ini telah tumbuh menjadi bangsa yang berani melawan hukum, tidak peduli aturan dan pelanggaran-pelanggaran aturan yang bahkan dipertontonkan oleh pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum sendiri. Kasus Bank Century sudah lenyap ditiup angin dan kasus rekening perwira Polri sudah dinyatakan wajar, meskipun hati kecil kita menyangkal kewajaran tersebut. Anggota DPR juga tidak memberikan contoh yang baik. Jika ada kasus yang menguntungkan partainya, mereka bela mati-matian; tapi apabila sebaliknya, meskipun hal itu mengganggu rasa keadilan masyarakat, akan ditentang habis-habisan. Perilaku tidak taat hukum golongan atas ini sudah tentu ditiru oleh yang di bawah. Makanya jangan heran apabila pelanggaran hukum juga dilakukan dengan senang hati oleh para sopir angkot dan pengendara sepeda motor yang ternyata dibiarkan saja oleh polisi. Ini belum lagi jika ditambah dengan fakta betapa semua fasilitas publik (jalan, air bersih, dan sebagainya) sama sekali tidak diurus oleh pemerintah. Hampir punah sudah harapan kita akan perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hampir semua hal dibiarkan berjalan sendiri tanpa sentuhan tangan pemerintah. Namun ditengah menipisnya harapan ini, kita masih mengimbau agar pemerintah jangan terlalu asyik dengan masalah politik dan kasus-kasus besar. Berilah perhatian terhadap kebutuhan pokok rakyat dalam arti segera bikin berbagai program pemenuhan kebutuhan pokok rakyat lalu ikuti terus implementasinya dan lakukan pengawasan. Kaidah dasar dalam ilmu kebijakan publik itu kan bikin program yang baik, terapkan program itu dengan baik, dan lakukan monitoring terus menerus. Masak kaidah-kaidah dasar itu harus diajarkan lagi kepada para pengendali negara? Kan sudah banyak yang bergelar Doktor?(Amir Santoso, Gurubesar FISIP UI; Rektor Universitas Jayabaya, Jakarta)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Beda Pengajaran dan Pendidikan Agama
Mendengarkan Suara Rakyat
Sepakbola, Barang yang Mahal?
Meraih Mimpi Sepakbola
Mau Meniru Amerika Latin?