Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 21 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Ditolak, Aturan Kenaikan TDL
[Ekonomi dan Keuangan]

Ditolak, Aturan Kenaikan TDL

Jakarta, Pelita
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan pihak DPR mendesak pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2010 yang mengatur soal tarif dasar listrik (TDL) baru.
Dengan demikian, mereka mengharapkan kisruh mengenai kenaikan TDL antara pemerintah dengan pengusaha segera berakhir.
Permen ini tidak sah secara hukum karena adanya tarif aneh-aneh yang susah dipahami, ujar anggota Komisi VII DPR, Bambang Wurianto dalam rapat dengar pendapat dengan Pengurus Apindo dan YLKI, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/7). Hadir pada acara itu Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Dirut PT PLN Dahlan Iskan.
Seharusnya soal TDL diatur dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), baru kemudian dibuat turunnya dalam bentuk Permen ESDM.
Seharusnya keluarnya Perpres dulu baru diturunkan dalam bentuk Permen. Apalagi dengan diubahnya kenaikan TDL buat industri tidak boleh lebih dari 18 persen, maka Permen ini harus diubah lagi, tambahnya.
Hal ini diamini oleh anggota Komisi VII lainnya Dito Ganinduto yang juga mendukung agar Permen ini segera direvisi agar perbedaaan perhitungan tersebut bisa selesai.
Kalau memang implementasi dari kenaikan tarif dasar listrik untuk mengakomodasi Rp4,8 triliun, itu ada sedikit perbedaan, maka saya sepakat agar ini direvisi, ujarnya.
Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menambahkan, sebaiknya kenaikan TDL tersebut diatur dalam Keppres. Saya lebih nyaman kalau kenaikan tarif dasar listrik ini diatur dalam Keputusan Presiden daripada dengan Permen. Dalam lingkup politik lebih banyak karena ini hajat hidup orang banyak, apalagi pelanggan PLN kan lebih dari 40 juta, katanya.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi juga mengatakan, jika dibandingkan tarif listrik antara Keputusan Presiden No 104 tahun 2003 dengan Permen ESDM No 7 Tahun 2010, justru telah membuat tarif listrik industri menjadi 39-101 persen. Padahal sebelumnya, pemerintah berjanji kenaikan tarif listrik ada di kisaran 6-15 persen.
Terpenting bagi pengusaha adalah besarnya tagihan rekening listrik setiap bulan, bukan apa yang diterima PLN. Permen ini perlu diubah agar hitung-hitungannya cocok, jelasnya.
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pengaturan kenaikan TDL dalam Permen ESDM sudah sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dimana di dalamnya disebutkan penetapan tarif listrik ditetapkan oleh menteri terkait dalam hal ini Menteri ESDM.
Di ruang terpisah dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara 32 asosiasi dengan Komisi VI DPR RI, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima langsung membahas soal dasar hukum Permen kenaikan TDL. Dirinya mempertanyakan mengapa dasar TDL hanya berdasarkan Permen bukan memakai Keppres.
Jadi, Permen ini nggak sah menurut Undang Undang kelistrikan, tegas Aria Bima.
Menurutnya, yang disebut pemerintah adalah presiden, yang memegang kekuasaan, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kelistrikan. Sehingga tak ada dasar seorang menteri menandatangani dasar kenaikan TDL. Ini harus dikembalikan dan harus direvisi, tegasnya.
Presiden ingatkan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan akan memberi peringatan kepada perusahaan yang menyalahgunakan kenaikan TDL dengan melipatgandakan biaya produksi secara tidak wajar.
Saya juga tidak akan segan-segan memberikan peringatan nanti kepada mereka yang sama sekali tidak punya hati menaikkan ongkos produksi, baik barang dan jasa yang melebihi kepatutan, kata Presiden dalam pembukaan rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Pihaknya akan melakukan tinjauan langsung ke sejumlah perusahaan untuk memastikan tidak ada penyimpangan terkait kenaikan TDL yang diperkirakan pada kisaran 18 persen itu.
Kepala Negara juga meminta kepada menteri terkait untuk memastikan tidak ada hal-hal yang semakin memberatkan rakyat akibat kenaikan tarif itu.
Menurut Presiden, pemerintah telah melakukan kajian sebelum memutuskan untuk menaikkan TDL. Pemerintah selalu memikirkan persentase kenaikan tarif yang wajar, sehingga tidak berdampak buruk pada dunia usaha. Kenaikan tarif yang wajar juga diharapkan tidak mengakibatkan kenaikan ongkos produksi yang signifikan.
Karena itu, Presiden menganggap tidak ada alasan bagi dunia usaha untuk melipatgandakan biaya produksi untuk meraup keuntungan dengan alasan kenaikan TDL.
Presiden menganggap, penyimpangan kenaikan TDL adalah perbuatan yang memberatkan rakyat. Ini adalah tanggung jawab yang tidak baik. Karena menggunakan kesempatan ketika kita semua sedang menghadapi masalah yang harus kita carikan solusinya, tandasnya.
Sedangkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, setelah dilakukan penghitungan ulang atas kenaikan TDL, maka tagihan listrik pascakenaikan maksimum 18 persen.
Rumusan sementara ini minus 18 persen itu bawahnya, atasnya maksimum 18 persen. Itu pun sedikit yang terkena 18 persen, sehingga kita mengharapkan rata-ratanya tidak jauh dari angka 12 persen sampai 15 persen, katanya.
Bila ada kenaikan tagihan lebih dari 18 persen atau penurunan tagihan lebih dari 18 persen, maka dengan mekanisme yang akan diatur oleh PLN hak tersebut akan dicegah.
Kalau sederhananya dari tagihan yang terakhir tidak boleh naiknya 18 persen tertinggi. Bila itu terjadi maka di-keep. Sementara yang di bawah yang semula penurunan sampai bahkan 40 persen, penurunan yang terbanyak sekarang 18 persen, katanya.
Menko Perekonomian juga menjelaskan, dalam format kenaikan TDL 2010 dan rencana APBN 2011 tidak ada lagi pengenaan tarif multiguna dan daya maksimum.
Ke depan sebetulnya tidak boleh karena itu bersifat sangat sementara, disinsentif, karena daya kita masih terbatas. Bila daya kita 10.000 megawatt (MW) sudah masuk, itu tidak diperlukan. Yang ada hanya TDL saja sehingga nanti kita harapkan dengan adanya formula baru ini, maka itulah TDL kita, katanya.
Dengan demikian, tidak ada lagi istilah daya maksimun dan multiguna. Ke depan diharapkan dalam APBN 2011 hal itu dibahas dengan DPR.(cr-1/oto/iz)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Untuk StabilkanHargaKebutuhan Pokok
Sail Banda Ambon akan Diwarnai Petita Ikan Seribu Rasa
Mendag Canangkan Hari Pasar Bersih Nasional
Gejolak Harga Dipicu Liberalisasi Pangan
Pemerintah Sebaiknya Membentuk Lembaga Non-Bank