Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 21 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Untuk StabilkanHargaKebutuhan Pokok
[Ekonomi dan Keuangan]

Untuk StabilkanHargaKebutuhan Pokok
PeranBulog Harus Seperti Dulu

Jakarta, Pelita
Anggota Komisi VI DPR RI Abdurrahman Abdullah mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi peranan Perum Bulog agar kembali seperti dulu untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Saat ini Komisi VI DPR tengah mengevaluasi bagaimana status hukum Bulog. Apakah peranan Bulog sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional dikembalikan seperti tahun 1980-an.
Kalau sekarang Perum Bulog hanya bisa membantu mestabilkan harga beras, ujar Abdurrahman dalam suatu diskusi di Jakarta, Sabtu (17/7).
Ekonom dari Econit Hendri Saparini menambahkan, peranan Bulog sebagai stabilitasi harga memang harus dikembalikan.
Kita tidak punya strategi untuk menjaga pasokan dan harga pangan sehingga peran Bulog harus segera dikembalikan seperti dulu, tandasnya.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Sutono belum mau berkomentar menanggapi usulan tersebut. Karena hal itu merupakan wewenang pemerintah.
Bulog ini hanya alat. Alat ini tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi, mengenai pengembalian peran Bulog seperti dulu, itu sepenuhnya wewenang pemerintah, jelasnya.
Namun, sebagai negara kepulauan yang cukup luas, maka sebaiknya Indonesia memiliki suatu cadangan pangan yang kuat untuk menjaga stabilitas harga sembako di tanah air.
Menurut Sutono, pemerintah harus mempunyai suatu cadangan pangan yang kuat. Baru ada goncangan harga saja, kita sudah gelisah, apalagi kalau kita punya sengketa dengan negara lain, katanya.
Saat ini kesulitan pemerintah untuk menstabilkan harga karena memang stok yang dimilikinya kurang. Seperti ketika harga minyak goreng naik, pemerintah tidak bisa mengintervensi produsen atau pedagang minyak goreng agar mau menurunkan harga.
Pemerintah tidak bisa bilang turunkan harga. Itu tidak mungkin. Kita rapat sudah tiga hari tiga malam untuk mencari stok, tetap tidak ketemu. Kalau pemerintah punya stok yang cukup, maka kondisi seperti itu tidak mungkin terjadi, tuturnya.
OP beras
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan, Bulog segera melakukan operasi pasar (OP) untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Beras tersebut akan dijual di bawah harga pasar.
Kami sudah memerintahkan kepada Bulog untuk segera intervensi terhadap harga beras melalui operasi pasar dari cadangan beras pemerintah, ujarnya.
Diharapkan, dengan menggelontorkan beras di bawah harga pasar, harga beras di masyarakat bisa kembali normal.
Mengenai titik lokasi mana saja yang menjadi target pendistribusian OP beras, Gunaryo menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari Perum Bulog.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Sutono mengatakan, pihaknya siap merealisasikan permintaan OP beras. Apalagi dalam dua bulan terakhir, harga beras melonjak di kisaran Rp200-Rp800 per liter.
Untuk mengatasi gejolak harga, Bulog siap siaga penuh untuk melakukan operasi beras. Tapi untuk melaksanakan operasi pasar tersebut, kami harus melakukan koordinasi dulu dengan pemerintah daerah setempat, jelasnya.
Sutono memastikan pasokan beras cukup sampai akhir tahun. Saat ini stok beras di gudang bulog mencapai 1,75 juta ton dan cadangan beras pemerintah sebanyak 530.000 ton. (iz)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Sail Banda Ambon akan Diwarnai Petita Ikan Seribu Rasa
Mendag Canangkan Hari Pasar Bersih Nasional
Gejolak Harga Dipicu Liberalisasi Pangan
Pemerintah Sebaiknya Membentuk Lembaga Non-Bank
Mustafa: Perlu BUMN Baru untuk Kelola PT Inalum