Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 24 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Pemekaran Daerah dan Masalah Baru
[Assalamu'alaikum]

Pemekaran Daerah dan Masalah Baru

SEJAK di Indonesia dilaksanakan pemekaran daerah, sebenarnya sudah terlihat bayang-bayang munculnya masalah dan persoalan baru. Bayang-bayang dan kekhawatiran itu akhirnya memang menimbulkan suatu masalah yang bisa mengancam rasa persatuan dan kesatuan daerah itu sendiri maupun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Kenapa masalah dan persoalan baru itu muncul? Adakah sesuatu yang salah dengan pelaksanaan pemekaran daerah? Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab: dengan tujuan apa daerah tersebut dimekarkan? Dan dengan tujuan apa, seseorang ingin menjabat sebagai kepala daerah di daerah yang dimekarkan?
Jika niat pemekaran daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memacu tahapanpembangunan, meningkatkan perekonomian daerah, menjaring secara maksimal pendapatan asli daerah, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; tentu sangatlah baik. Tapi jika pemekaran suatu daerah dengan tujuan tertentu, misalnya semata-mata untuk memperoleh jabatan, kedudukan, dan fasilitas; apakah itu tujuan pemekaran daerah?
Seseorang yang memang memiliki niat untuk menjabat di suatu daerah yang dimekarkan harus siap bahwa jabatan itu adalah amanah, baik itu amanah dari Allah SWT maupun amanah dari masyarakat. Di pundaknyalah dipertaruhkan mati-hidupnya dan maju-mundurnya daerah itu.
Jangan berpikir menjadi kepala daerah hanya karena ingin dihormati atau untuk memperoleh target sesuatu, baik untuk diri pribadi, kelompok, atau golongannya. Atau bahkan ingin menjadi raja-raja di daerah pemekaran tersebut. Jika itu niatnya, maka pemekaran daerah hanya akan menunai masalah dan persoalan baru.
Terkait pemekaran daerah di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa 80 persen dari 205 daerah pemekaran baru selama 10 tahun terakhir ini kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru, sehingga moratorium akan dilanjutkan.
Apa makna pernyataan presiden tersebut, khususnya soal moratorium? Ada kekhawatiran jika pemekaran itu dilanjutkan, maka hanya persoalan dan permasalahan baru yang akan muncul. Dari hanya 205 daerah baru, sudah 80 persen yang bermasalah. Bagaimana kalau pemekaran-pemekaran daerah baru terus dilanjutkan? Apa jadinya? Karena itu, menurut hemat kami, rencana pemekaran daerah baru harus dievaluasi lebih lanjut dan dihitung untung-ruginya, termasuk dilihat dari sisi politisnya.
Dibandingkan dengan pemekaran di jajaran TNI, sebenarnya pemekaran daerah awalnya melaju pesat. Meski di sana-sini ada riak dan gejolak masyarakat di daerah yang dimekarkan, tapi akhirnya terlaksana juga. Ini sangat berbeda dengan di jajaran TNI yang terasa seret dan penuh tentangan. Seperti rencana penambahan Kodam di Papua, banyak yang menentang. Demikian pula Kodam di Kalimantan, yang akhirnya sudah diresmikan.
Padahal, kalau kita pikir secara jernih dan dewasa; keberadaan Kodam atau satuan TNI di suatu wilayah, terutama di perbatasan atau pulau terdepan, sebenarnya untuk menjaga kedaulatan NKRI. Tapi kok malah ditentang? Sementara pemekaran daerah yang menimbulkan masalah baru, malah (awalnya) bisa melenggang. Ada apa ini?

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Masih Soal Gas
Kian Melunturnya Nilai Toleransi
Mewaspadai Agenda Adu-Domba
Arah Perjalanan Bangsa
Haruskah Satpol PP Bersenjata Api?