Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 28 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Reformasi Polri Sebuah Keniscayaan
[Opini]

Reformasi Polri Sebuah Keniscayaan

Oleh Majda el Muhtaj

PARADIGMA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah berubah. Langkah percepatan transformasi Polri pun sudah relatif membaik. Begitupun, keyakinan perubahan itu masih dalam tataran normatif. Realitas kekikinian masih menampakkan kesan miring yang ditandai dengan rendahnya ekspektasi publik terhadap kinerja Polri.
Potret kebrutalan perilaku oknum Polri masih terjadi. Pelayanan publik, penegakan hukum dan pengayoman berbasis HAM juga masih dirasakan belum menjadi kultur baru bagi Polri. Inilah hendaknya menjadi refleksi penting di HUT Polri ke-64 tahun ini. Orang bijak mengatakan, tradition without revolution is empty (tradisi tanpa revolusi adalah omong kosong). Reformasi Polri sesungguhnya meniscayakan perubahan kultur Polri. Perubahan ini membutuhkan keberanian, soliditas, waktu, dana dan dukungan dan keikutsertaan publik.
Konflik hukum terhadap kasus Komjen Susno Duadji merupakan titik kulminasi problematika tersendiri bagi Polri. Konflik hukum itu menimbulkan perdebatan para jenderal dan memberikan preseden buruk terhadap performa dan kultur Polri.
Ternyata, secara kelembagaan Polri masih berhadapan dengan personalia yang professional record-nya yang bermasalah. Akibatnya, keberanian dan ketegasan sulit diambil karena telah dipaksa masuk ranah politisasi tanpa arah.
Beberapa catatan penting patut dipikirkan dengan matang berkaitan dengan HUT Polri ke-64, yakni Pertama, secara total, reformasi Polri patut dimulai dari rekrutmen jabatan-jabatan strategis pimpinan Polri di setiap level.
Hemat saya, selain uji kandidat untuk calon Kapolri, maka sudah saatnya juga dilaksanakan uji kandidat para calon-calon pejabat Polri di segala level, seperti kapolres/kapoltabes dan kapolsek.
Selain kematangan aspek ini akan memengaruhi roda kepemimpinan dan kualitas performa Polri ke depan, promosi jabatan akan semakin dipastikan terbuka sekaligus mampu menepis dugaan politik uang dan aroma superioritas angkatan serta tendensi KKN.
Kedua, komitmen pada peningkatan kesejahteraan Polri. Kesejahteraan berkorelasi dengan kemandirian. Oleh karena itu maka upaya meningkatkan kesejahteraan haruslah dipahami sebagai kemampuan mewujudkan otonomi diri dari personil Polri.
Realisasi PP No 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Polri merupakan hal terpenting mewujudkan kemandirian dan kemartabatan anggota Polri. Tentu saja, realisasinya membutuhkan dukungan kemampuan manajerial keorganisasian Polri yang berbasis keterbukaan, efisiensi dan kepengelolaan yang bersih dan baik.
Ketiga, dalam kerangka mewujudkan tujuan Polri, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka hal yang niscaya bagi Polri untuk merubah kultur kelembagaan dan pengabdiaannya selama ini.
Dari demarkasi sebagai alat kekuasaan dan politik penguasa serta pengusaha menuju pengabdi pada kepentingan terbesar rakyat. Wujud pengabdian ini akan mudah terlihat dari performa Polri di segenap level dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.
Sejatinya Polisi mampu menjadi mediator dan fasilitator antara kepentingan rakyat dengan penguasa/pemerintah. Polri tidak boleh berpihak.
Imparsialitas Polri dalam tugas pengabdiaannya adalah mandat konstitusional yang menuntut kecerdasan dari tuntutan profesionalitas Polri. Karena itu, pembekalan terhadap kemampuan-kemampuan personil Polri mutlak dilakukan.
Keempat, Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri harus menjadi pijakan normatif yang dijunjung tinggi.
Perkapolri ini merupakan wujud kesadaran dari amanat Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 yang menyatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Komitmen untuk menghadirkan performa Polri berbasis HAM memang masih membutuhkan waktu. Fakta masih menunjukkan potret buruk penegakan hukum yang menggunakan penyiksaan, kekerasan dan uang. Atas dasar itu, maka pendidikan HAM di lingkungan Polri harus menjadi prioritas kebijakan yang utuh pada semua jenjang kepangkatan dan jabatan.
Kurikulum pendidikan HAM harus diperbarui dengan segera menyesuaikannya pada tuntutan perubahan kehidupan masyarakat. Pernyataan Kapoldasu, Irjen Pol Oegroseno ketika berdialog dengan Aliansi Masyarakat Sipil Antipenyiksaan (SIKAP) 25 Juni lalu di Mapoldasu, jangan ada lagi darah dan air mata di kantor polisi, patut diapresiasi sekaligus menjadi kampanye kolektif Polri.
Kelima, reformasi Polri pada intinya hanya bisa dibangun jika seluruh komponen masyarakat terlibat di dalamnya. Kecuali senantiass melakukan penajaman aspek-aspek internal Polri dalam menjujung tinggi kode etik profesi Polri, dukungan dan kontribusi publik menjadi keniscayaan.
Kemandirian Polri harus dipelihara dan dibangun dengan meminimalisir ketergantungan Polri pada aspek-aspek teknis non profesional. Oleh karena itu, komitmen pada ketersediaan dan keterbukaan informasi Polri patut dijadikan bagian penting dalam proses mereformasi kelembagaan Polri.
Usia 64 Tahun Polri bukan lagi usia muda. Maka dibutuhkan kedewasaan dan cara pandang pardigmatik yang holistik untuk mengawal agenda reformasi Polri dengan menitikberatkan pada kemandirian dan kemartabatan Polri.
Dengan itulah, Polri mampu menjadi bagian penting dari masyarakat karena memang Polri sesungguhnya hadir di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. The essence of policing is public service. In a democratic society the police are guardians of the public safety. They are accountable to the public in the execution of that task, demikian ditegaskan dalam Police and Human Rights Manual for Police Training (2002). Dirgahayu Polri ke-64. (Penulis adalah Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Negeri Medan/Pusham Unimed).

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Dana Aspirasi dan Caleg Stress
Makna Israk-Mikraj
Bijaksana Mengisi Liburan Sekolah
Menyoal Pergerakan Perempuan
Dicari Guru Penulis