Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 23 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Dana Aspirasi dan Caleg Stress
[Opini]

Dana Aspirasi dan Caleg Stress

Oleh Ardi Winangun

ENTAH dengan maksud dan tujuan apa sejumlah wakil rakyat mengusulkan adanya dana aspirasi atau dana pembangunan daerah untuk masing-masing anggota DPR sebesar Rp15 miliar pertahun. Dana itu oleh para anggota DPR hendak dijadikan dana pembangunan di daerah pemilihan masing-masing anggota.
Usulan anggota DPR itu tentu menimbulkan sikap dan pro kontar di anggota DPR sendiri dan di masyarakat pada umumnya. Sebab dengan adanya dana itu tentu anggaran pemerintah untuk mengeluarkan Rp15 miliar dikali jumlah anggota DPR sebanyak 560, Rp8400 miliar atau Rp8,4 triliun, akan semakin membengkak dan menjadi beban.
Usulan anggota DPR untuk bisa ikut membangun daerahnya sebenarnya bagus-bagus saja sehingga laju pembangunan menjadi lebih pesat. Namun kalau dilihat fungsi dan kedudukannya, gerak DPR kan hanya sebatas fungsi legeslatif, budgeting, dan pengawasan, jadi tidak ada fungsi-fungsi yang sifatnya eksekutif atau pelaksana pembangunan.
Bagi anggota DPR uang sebanyak itu Rp15 miliar tentu sangat melimpah, apalagi kalau dikalikan dengan masa jabatan mereka selama 5 tahun, sehingga uang yang didapat bisa mencapai Rp75 miliar.
Dengan uang sebanyak itu tentu modal mereka untuk melakukan kampanye yang hanya berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar tertutupi bahkan anggota DPR kelebihan uang.
Kelebihan dana dari anggota DPR inilah yang sebagaian akan digunakan untuk kampanye dalam Pemilu 2014. Tentu ongkos dalam pemilu yang akan datang, jumlahnya akan lebih besar, bisa dua atau tiga kali lipat.
Bila dalam Pemilu 2009 mereka harus, misalnya mengeluarkan biaya Rp2 miliar maka dalam Pemilu 2009 bisa membengkak menjadi Rp4 miliar sampai Rp6 miliar. Tak heran bila dana aspirasi yang sudah diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, Swedia, Norwegia, dan Denmark, dinamakan pork barrel atau uang propaganda pemilihan.
Di sinilah mungkin letaknya mengapa anggota DPR mengusulkan adanya dana aspirasi. Selama ini, jujur atau tidak, masih banyak anggota DPR yang terlilit utang atau beban akibat mengeluarkan uang untuk kepentingan Pemilu 2009 lalu. Uang yang dikeluarkan tentu tidak akan kembali bila hanya mengandalkan gaji per bulan. Mungkin dulu anggota DPR bisa melakukan korupsi untuk membayar utang-utangnya atau untuk menyediakan modal dalam pemilu selanjutnya. Namun ketika pemberantasan korupsi semakin gencar dan banyak anggota DPR yang ditangkap oleh KPK, maka banyak anggota DPR yang ciut nyalinya ketika hendak melakukan korupsi. Mereka merasa menjadi anggota DPR sekarang mirip kerja bakti.
Mungkin bagi masyarakat yang terpilih menjadi anggota DPR, meski mempunyai beban utang, tidak terlalu risau. Namun lain bila bagi anggota masyrakat yang gagal. Mereka menjadi stress.
Selepas Pemilu Legeslatif 2009, di berbagai media massa dikabarkan banyak calon anggota legeslatif yang gagal memperoleh kursi legeslatif, terutama untuk DPRD I dan DPRD II mengalami stress bahkan melakukan bunuh diri.
Contohnya, caleg PKB Kota Banjar, Jawa Barat, Sri Haryati, melakukan gantung diri setelah perolehan suara tidak membuat dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Banjar. Cerita itu merupakan salah satu fakta dari ratusan orang yang mengalami nasib serupa.
Caleg mengalami stress bahkan melakukan hal seperti yang dilakukan Sri Haryati karena kaget setelah upaya yang dilakukan berbulan-bulan dengan tenaga dan ratusan juta bahkan miliaran rupiah telah dikeluarkan namun hasilnya tidak sepadan. Mereka menjual harta yang dimiliki seperti sawah, tanah, dan rumah untuk berharap bisa menjadi anggota legeslatif.
Bagian sebagaian masyarakat, menjadi anggota legeslatif adalah suatu pekerjaan yang terhormat, setiap lewat orang seolah-olah akan membungkukan badannya, selain itu memperoleh gaji tiap bulan yang cukup tinggi. Tak heran dengan difasilitasi oleh puluhan partai politik, masyarakat berduyun-duyun mendaftarkan diri agar bisa menjadi caleg.
Saat mendaftarkan dirinya menjadi caleg mereka tidak memikirkan kapasitasnya, bisa apa tidak, dan tidak siap mental bila gagal. Akibatnya diantara mereka ada yang modal nekad, bahkan dengan memalsukan ijazah
Nah, menjadi masalah ketika mereka suara yang diperoleh tidak cukup, harta habis, ditambah dengan kondisi fisik yang lelah setelah melakukan marathon kampanye, maka stress muncul. Hal ini menimpa seorang caleg DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Lazuardi.
Caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu meninggal beberapa jam setelah mengikuti penghitungan suara pemilu. Diduga ia meninggal karena terlalu lelah dan stres mengikuti rangkaian proses pemilu.
Nah, rupanya anggota DPR sekarang mulai risau dan stress, kerjanya banyak namun gajinya hanya perbulan dan untuk korupsi sekarang mereka tidak berani, selain itu mereka harus membayar janji kepada konstituennya, mereka harus merawat konstituennya, akhirnya stress pun mulai melanda mereka.
Sehingga mereka mulai mencari usaha tambahan yang aman, legal, dan jumlahnya yang melimpah. Dari sinilah maka muncul usulan dana aspirasi. Bila keputusan dana aspirasi dikabulkan, wah betapa gembiranya para anggota DPR, sebab mereka akan menjadi kaya raya, dan tidak terjerat secara hukum sebab dana itu syah adanya.
Mengejar keuntungan dengan menjadi anggota DPR ini merupakan buah yang tidak sehat dari proses demokrasi yang selama ini berkembang di Indonesia. Selama ini proses demokrasi yang berkembang hanya menonjolkan uang sebagai varian yang dominan. Masyarakat entah karena disebabkan sikap pragmatisme atau faktor kemiskinan lebih memilih jalan pintas, one man, one money, one vote. Dan anehnya keinginan ini juga dituruti oleh para caleg DPR.
Akibatnya dalam setiap gerak di sendi kehidupan, varian ini akan terus mengikuti. Setelah ini para anggota DPD juga akan meminta dana aspirasi tujuannya ya sama dengan para anggota DPR, mengembalikan modal dan bekal dalam pemilu selanjutnya. (Penulis adalah pemerhati politik dan pengurus Masica ICMI tinggal di Jakarta).

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Makna Israk-Mikraj
Bijaksana Mengisi Liburan Sekolah
Menyoal Pergerakan Perempuan
Dicari Guru Penulis
Belajar dari Pedagang Angkringan