Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 27 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
TNI Tetap Netral
[Assalamu'alaikum]

TNI Tetap Netral

KERAGU-raguan mengenai hak pilih bagi para prajurit TNI pada Pemilu mendatang, terjawab sudah. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan TNI belum saatnya menggunakan hak pilih, mengingat tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara.
Sebagai alat pertahanan negara, sesuai UU No 34/2004 tentang TNI, maka sebaiknya TNI tetap menjaga netralitasnya. Dengan adanya penjelasan Menteri Pertahanan itu, wacana tentang hak pilih TNI pada Pemilu 2014, mudah-mudahan tak lagi berkembang dan membuat terombang-ambingnya sikap para prajurit TNI.
Selama beberapa pekan ini, ketika kembali bergulir wacana tentang hak pilih bagi para prajurit TNI, terutama pada Pemilu 2014; komentar dan pro-kontra berkembang pesat. Bahkan ada kekhawatiran dengan diberikannya hak pilih bagi prajurit TNI, maka persatuan-kesatuan, kekompakan, dan kesolidan yang sudah terbangun di tubuh TNI akan terkoyak.
Tapi kekhawatiran itu juga ditepis oleh sejumlah Perwira Tinggi TNI yang mengatakan jika Pimpinan TNI menyatakan mendukung dan memberikan hak suaranya kepada partai politik tertentu, maka mulai dari atas hingga jajaran TNI paling bawah akan memberikan suaranya kepada partai politik tersebut. Tapi pernyataan Perwira Tinggi TNI itu juga disanggah oleh Perwira lainnya yang menyatakan jika demikian di mana letak demokrasinya?
Memang dalam hal memberikan hak pilih bagi para prajurit TNI, dapat dipastikan sudah dilirik dan diperhitungkan oleh partai politik tertentu. Karena memang TNI merupakan salah satu mesin yang mampu mendongkrak perolehan suara partai politik tertentu. Tapi syukur alhamdulillah, Menteri Pertahanan mengeluarkan pernyataan itu, sehingga hak pilih bagi TNI sudah final, yakni tetap netral dalam pemilu. Dengan demikian para prajurit TNI bisa melaksanakan tugas pokoknya tanpa harus memikirkan dan terseret-seret kembali ke ranah perpolitikan.
Menurut Menteri Purnomo Yusgiantoro, ada tiga komponen yang harus didengarkan pendapatnya atau sikapnya terkait boleh atau tidaknya TNI mempunyai hak pilih. Pertama, rakyat harus ditanyakan, apa sikapnya terhadap wacana hak pilih TNI. Kedua, TNI sendiri harus ditanya, apa pendapatnya. Ketiga, harus ditanyakan dan mendengarkan pendapat dari para pemegang mandat rakyat yaitu presiden dan DPR.
Tentang kemungkinan merevisi UU No 34/2004 terkait hak pilih TNI, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Kalaupun ada keinginan merevisi UU 34/2004, kendalanya adalah apakah sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau belum. Untuk tahun 2010 ini dan tahun 2011 tampaknya juga belum, katanya.
Karena itu kami berharap para prajurit TNI --saat ini-- tak lagi memikirkan hak pilihnya. Karena memang pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan mengatakan bahwa seluruh prajurit TNI dari pangkat tertinggi hingga paling rendah tetap netral, paling tidak pada Pemilu 2014.
Semoga pernyataan itu tak membuat gundah-gulana partai politik yang sudah berancang-ancang untuk menangguk suara jika TNI diberikan hak pilih pada Pemilu 2014.

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Diperlukan Kode Etik Antarlembaga Negara?
Reformasi Partai Politik Kita
Perlindungan Konsumen
Tahun Ajaran Baru
1 Juli 2010