Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 30 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Diperlukan Kode Etik Antarlembaga Negara?
[Assalamu'alaikum]

Diperlukan Kode Etik Antarlembaga Negara?

SALAH satu masalah yang mungkin perlu kita pertimbangkan adalah perlunya kode etik antarlembaga negara. Pikiran seperti ini mungkin bisa saja dianggap aneh. Dan pikiran seperti itu muncul, ketika kita menyaksikan antarberbagai lembaga negara tidak saling menunjang, bahkan saling mencederai, dan saling menjatuhkan. Prasangka baik kita, hal itu disebabkan semakin perlunya keterbukaan, sehingga antarlembaga negara bisa saling menyampaikan pendapatnya terhadap lembaga negara lainnya.
Apa yang terjadi kemudian adalah, masyarakat memang dapat memperoleh informasi kondisi lembaga negara dimaksud, baik dan buruknya. Kalau yang disampaikan baiknya, citra lembaga negara itu tentunya meningkat. Kalau yang disampaikan buruknya, sudah tentu kehormatan lembaga negara itu bisa jatuh. Kepercayaan rakyat, bisa menurun dan lembaga negara dimaksud kehilangan kepercayaan. Pelayanan kepada masyarakat, bisa saja menjadi terganggu.
Karena itu, apakah tidak sebaiknya diperlukan kode etik antarlembaga negara? Tidak perlu menutup keterbukaan, atau menutupi keburukan, tetapi saling melakukan koreksi ke dalam, sebagaimana (mestinya) antarlembaga negara selayaknya memang harus saling menjaga kehormatan masing-masing. Hal ini mungkin hanya bisa terlaksana, apabila para pejabat tidak tergoda berbicara keluar, apalagi kalau masalahnya belum pasti, sehingga bisa terjadi polemik terbuka antarpejabat di berbagai lembaga negara.
Dugaan terjadinya korupsi (misalnya), haruskah dibuka di depan publik? Bukankah ada asas praduga tak bersalah? Mengapa yang berlaku justru praduga bersalah? Kalau baru pada tingkat dugaan haruskah dibuka di depan publik? Seandainya benar dugaan itu menjadi tersangka dan apalagi kemudian ada vonis bersalah, mungkin tidak terlalu berisiko. Tetapi, kalau ternyata dugaan tinggal dugaan, tidakkah kehormatan pejabat atau lembaga negara terkait menjadi tercemar? Keadaan, sudah tentu akan semakin runyam, apabila dugaan itu sudah berdampak pengambilan kebijakan, yang ternyata salah. Contohnya?
Bagaimana keluarga Cak Nur pun pernah dikait-kaitkan dengan kasus Bibit-Chandra. Dapat dipahami, untuk memojokkan Bibit-Chandra (baca: KPK), bilamana perlu menggunakan informasi yang ternyata keliru. Contoh mutakhir, apa yang terjadi di Kementerian Kesehatan. Meskipun disclaimer pantaskah dikesankan dipastikan ada korupsi di sana? Kementerian Kesehatan, sudah tentu berusaha mengklarifikasi kejadian itu, sehingga antara BPK dan Kementerian Kesehatan mengesankan ada polemik.
Kita tidak tahu, apakah pemikiran seperti ini bisa dianggap baik untuk zaman sekarang. Sebab, ada kesan, semangat untuk membuka kesalahan orang lain tampaknya sedang tinggi. Bahwa ada yang menjadi bumerang, ternyata memang semakin sulit dicari orang yang benar-benar bersih, seperti (misalnya) Pak Hoegeng (almarhum). Istilah maling teriak maling bahkan sudah beredar. Telunjuk yang mestinya ditujukan pada orang lain, bisa mengarah pada dirinya. Dan semua itu terjadi, ketika hampir semua lembaga negara sekarang semakin sulit memperoleh kepercayaan rakyat. Sebab, antarlembaga negara itu sendiri tidak ada upaya untuk saling menjaga kehormatan.

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Reformasi Partai Politik Kita
Perlindungan Konsumen
Tahun Ajaran Baru
1 Juli 2010
Pilkada: Demokrasi, Ambisi, dan Anarki