Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 28 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Perlindungan Konsumen
[Assalamu'alaikum]

Perlindungan Konsumen

SALAH satu masalah yang ternyata masih memerlukan perhatian kita bersama adalah apa yang sering diperkenalkan sebagai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu menjadi sangat penting, tidak hanya untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang bisa membahayakan, tetapi juga untuk meningkatkan produk barang dan jasa agar layak dikonsumsi. Dari sekedar perlindungan makanan, sampai ke perlindungan rasa aman fisik. Contohnya, misalnya pemberian label halal bagi makanan. Tujuannya adalah untuk melindungi umat Islam dari makanan yang tidak halal. Atau, ketika Garuda dilarang terbang ke Eropa oleh Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk melindungi warga Eropa yang melakukan penerbangan. Contoh yang lain adalah produk makanan yang dilarang masuk ke AS, misalnya udang Indonesia. Atau, mobil Toyota yang harus ditarik dari pasar, ketika diketahui ada kelemahannya yang bisa membahayakan penumpang. Siapa yang harus mengawasi produk barang dan jasa itu, agar layak dikonsumsi masyarakat?
Dari contoh-contoh yang terjadi, bisa negara, bisa produsen barang dan jasa itu sendiri. Negara wajib memberi perlindungan bagi warganya untuk mengonsumsi barang/jasa yang layak dikonsumsi. Kalau pengawasan negara ketat, dampaknya akan mampu menjamin rakyatnya tidak mengonsumsi barang/jasa yang tidak layak. Contohnya, produk halal dan juga keamanan penerbangan sebagaimana ditunjukkan oleh sikap Uni Eropa. Dengan pengawasan yang ketat oleh negara, produsen barang/jasa akan berusaha memenuhi sarat minimal produknya. Kualitas barang/jasa akan meningkat. Bahkan tidak jarang terjadi, produsen akan menarik atau memperbaiki barang/jasa yang diproduksinya, sebelum dicermati oleh pengawasan negara. Antara lain, ketika Toyota menarik puluhan ribu kendaraan roda empat dari peredaran, ketika produknya diketahui ada kelemahannya. Hal yang sama juga bahkan pernah dilakukan oleh mobil KIA (Korea Selatan) di Indonesia, ketika diketahui ada kelemahan mesinnya. Secara sukarela, mereka memperbaiki dengan gratis. Dalam hal ini, diperlukan syarat minimal, antara lain apa yang diperkenalkan dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Kalau sebuah produk tidak memenuhi standar tersebut, tidak boleh beredar.
Apa yang terjadi dengan banyaknya kasus ledakan pengguna tabung gas elpiji dan juga kecelakaan kereta api, mestinya harus disikapi dengan pendekatan seperti di atas. Kalau ternyata ada elemen-elemen tabung gas yang beredar ternyata tidak memenuhi sarat SNI, mestinya harus ditarik. Pemerintah tidak cukup bersikap menyerukan pada rakyat, kalau ada yang hendak mengganti alat tersebut dengan alat lain yang telah memenuhi SNI, disediakan penggantinya dengan membayar sekedarnya. Disebutkan sekitar Rp15.000. Mestinya, meskipun hanya Rp15.000, selayaknya gratis. Demikian juga kondisi perkeretaapian kita. Adakah yang tidak memenuhi syarat operasi?
Mungkin hanya dengan cara begitu kita bisa memberikan perlindungan konsumen sebagaimana mestinya. Dan mungkin hanya dengan cara begitu, kita bisa mendorong produsen barang/jasa meningkatkan kualitas produknya, agar setidaknya memenuhi SNI. Harapan seperti itu, sudah tentu ingin kita sampaikan kepada pemerintah dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), agar rakyat benar-benar hanya mengonsumsi barang/jasa yang layak dikonsumsi.

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Tahun Ajaran Baru
1 Juli 2010
Pilkada: Demokrasi, Ambisi, dan Anarki
Menyamakan Persepsi Tentang Demokrasi
Benarkah Masyarakat Kita Sedang Sakit?