Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 19 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
RUU Penyiaran Nasibmu Kini ...
[Parlementaria]





Pemerintah mengusulkan agar pengesahan RUU penyiaran yang semula direncanakan 23 September 2002 ditunda sampai bulan Oktober 2002. Penundaan itu dimaksudkan agar dilakukan sosialisasi terhadap RUU tersebut sebelum disahkan.


---------


USIA tiga tahun bagi pembahasan sebuah RUU agaknya bukan ukuran lama bagi RUU Penyiaran. Buktinya, dalam waktu selama itu, DPR dan Pemerintah belum juga rampung membahasnya. Bahkan sudah ada usul dari pemerintah agar pembahasan RUU tersebut ditunda saja dengan maksud dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu.


Usul penundaan itu disampaikan Menteri Negara Informasi dan Komunikasi (Menneg Kominfo) Syamsul Muarif dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).


"Perlu diketahui, RUU Penyiaran banyak mendapat protes terutama mengenai pelarangan relay siaran luar negeri dan pelarangan siaran secara nasional. Sejumlah wartawan telah ramai-ramai melakukan demo memprotes pelarangan tersebut.


Komisi I DPR dan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyiaran sendiri melihat banyak titik yang tak proporsional dan tidak pas dalam draf RUU tersebut. "Untuk itu diperlukan sosialisasi RUU penyiaran. Pemerintah sendiri tak keberatan untuk diberikan sosialisasi kepada masyarakat dan supaya direspon oleh masyaranat asal DPR setuju," kata Syamsul.


Kendati minta pengesahan ditunda, pemerintah tetap menyarankan agar pengambilan keputusan mengenai RUU tersebut dalam rapat Pansus tetap dilakukan minggu depan.


Dijelaskan, dalam konteks penundaan, pemerintah minta DPR, agar membuka ruang publik sebelum RUU disahkan. "Maksudnya ketika sudah selesai pada suatu kesepakatan, itu dipublikasikan dulu, sehingga membawa reaksi dari masyarakat. Lalu diolah untuk ditetapkan untuk menjadi UU yang komprehensif," kata Syamsul.


Sementara Ketua Pansus RUU penyiaran, Paulus Wibiyanto, mengatakan untuk menunda pengesahan RUU harus di forum Panitia Kerja (Panja) antara pemerintah dan DPR. "Dalam forum itu ada tim kecil . Jadi jika ada hal-hal yang dianggap bolong dalam RUU bisa diselesaikan," ujar Paulus.


Khusus mengenai pasal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Paulus menyebut pasal itu sedang digodog dan sudah ada kesepakatan bahwa komisi itu harus benar-benar independen dari campur tangan siapa pun.


"Yang ingin kita bangun itu sebenarnya adalah KPI yang benar-benar independen dari campur tangan siapapun, apakah itu pemerintah, asing ataupun pemilik modal," kata Paulus.


Menurut dia, dalam sejumlah pasal memang masih ada "ajakan" atau pelibatan pemerintah di Komisi Penyiaran Indonesia dan hal itu biasanya termuat dalam kata-kata "...diatur bersama KPI dan pemerintah".


Dengan adanya kata-kata "pemerintah", maka artinya masih memberi peluang adanya intervensi pemerintah.


Memang, lanjutnya, unsur pelibatan pemerintah dalam menentukan ketentuan lebih lanjut atas RUU Penyiaran tersebut perlu dikurangi. Sementara untuk menjaga tingkat profesionalitas anggota KPI dan independensi mereka, Pansus telah bersepakat agar KPI diisi oleh anggota-anggota yang telah diseleksi oleh DPR.


"Karenanya pertanggungjawaban publik anggota-anggota KPI itu adalah kepada DPR di tingkat pusat dan DPRD di daerah-daerah," kata Paulus seraya menambahkan bahwa parlemen akan terus memonitor independensi KPI itu.


Mengenai bentuk KPI, beberapa anggota Pansus masih silang pendapat. Sejumlah anggota Pansus mengatakan bahwa KPI itu sebaiknya sebagai lembaga negara yang punya hak untuk mengatur (state regulatory) dan sebagian lainnya berpendapat tidak perlu demikian.


Sementara itu, Panitia Kerja (Panja) yang menjadi bagian Pansus RUU Penyiaran akan kembali bekerja pada pekan mendatang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah dibebankan Pansus.


Tugas itu antara lain, merumuskan naskah RUU Penyiaran yang sebelumnya telah dibahas di tingkat Pansus.


"Di Panja itu juga ada tim sinkronisasi yang mensinkronkan pasal atau ayat-ayat yang ada dalam RUU itu. Memang sekarang naskah RUU tersebut masih bolong-bolong dan masih ada ketidak-terkaitan antara satu pasal dengan lainnya," kata Paulus.


Dengan adanya penyempurnaan, katanya, maka aliran dari satu pasal ke pasal lainnya dapat berjalan sistematis dan logis.


Selain meneruskan pembahasan RUU Penyiaran, Pansus juga masih membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukannya.


"Silakan saja semua orang yang merasa berkepentingan memberikan masukan kepada Pansus dan Panja ini. Pemikiran-pemikiran itu harus merupakan buah otentik yang belum terakomodasi dalam pasal-pasal RUU Penyiaran itu," demikian Paulus.


***


SEBELUM ini elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan sikap dan meminta pemerintah bersama DPR meninjau sejumlah pasal yang ada dalam draft RUU tersebut yang dinilai sangat represif dan bermuatan otoriter.


Leo Batubara, salah satu juru bicara KPI yang mewakili unsur Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) melihat adanya sejumlah pasal kontroversial yang jika diloloskan akan membelenggu dunia penyiaran dari nilai-nilai demokratis.


Dia menyebut Pasal 16 yang melarang monopoli dan kepemilikan silang, serta Pasal 22 yang menyebut tentang KPI, hanya berfungsi sebagai rekomendator. Sedangkan peran pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan dan Kementerian Informasi dan Komunikasi tetap sebagai pengatur jalannya siaran. Hal ini justru menghilangkan esensi persoalan informasi yang seharusnya ditangani oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah.


Lebih jauh Leo juga menyinggung tentang pasal-pasal yang berisi sanksi yang dinilai tidak realistis. Menurut Leo, dalam draft yang dia terima, ada 21 pasal dari 60 pasal yang mengatur sanksi dan hukuman. Ini menandakan bahwa RUU penyiaran lebih represif.


Kalau dilihat dari kecenderungan yang berkembang di DPR, diakui oleh Leo, perjuangan mereka kemungkinan besar menemui kegagalan. Karena DPR sendiri hampir 90 persen tidak mendukung, apalagi pemerintah. "Kita hanya tinggal menunggu, mau dibawa ke mana bangsa ini," kata Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) tersebut.


Sementara itu M Taufik dari PRSSNI mengisyaratkan untuk melakukan gerakan penentangan habis-habisan jika draft yang ada itu digolkan menjadi RUU Penyiaran. Bahkan dia mengaku siap menurunkan anggotanya yang ada di seluruh Indonesia untuk berdemo menentang diberlakukannya RUU tersebut.


Pengamat televisi yang juga ahli komunikasi, Edward Depari, melihat alotnya pembahasan RUUP disebabkan karena banyak tangan yang ikut bermain. Dia menyebut di antaranya tentang pasal kepemilikan Lembaga Penyiaran yang melarang penguasaan LPS dipusatkan di tangan satu orang atau kelompok, atau di satu tempat atau wilayah tertentu. Sementara Ayat 2 membatasi kepemilikan silang antara LPS dengan perusahaan media cetak, antara LPS dengan Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus (LPSK), baik langsung maupun tidak langsung.


"Pasal ini sebenarnya membatasi adanya monopoli, tapi kenyataannya yang mengatur pun ikut bermain, kan repot," jelas Edo panggilan akrab dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan ini.


Lalu dalam soal ketentuan wajib rilei, Edo mempertanyakan posisi Lembaga Penyiaran Pemerintah. Karena kenyataannya kalau yang dimaksud TVRI, maka menjadi tidak tepat karena posisi TVRI sendiri sampai saat ini masih amburadul. Dan kondisi TVRI dibiarkan status quo.


Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Agum Gumelar memberikan kritik pada DPR. Menurutnya, apa yang tercantum dalam draf adalah usulan yang dibuat oleh DPR, sehingga untuk apa diperdebatkan. Terkecuali, ada usulan atau masukan dari masyarakat yang menyangkut subtansi dan diharuskan untuk diulas lebih jauh.


"Jadi pembahasan RUU Penyiaraan ini tidak perlu berlarut-larut karena sudah dua tahun lamanya," kata Agum. Entah ada agenda apa di balik pernyataan Agum dalam pembahasan RUU Penyiaran tersebut. Ada anggapan dari sebagian kalangan, Agum hendak mengaburkan beberapa persoalan yang cukup krusial untuk dibahas.


Terutama, menyangkut masalah pembinaan kegiatan penyiaran. Iklan rokok akan dibatasi Sementara itu, Suharsojo, anggota Pansus Penyiaran dari Fraksi Golkar mengatakan bahwa DPR akan bertahan agar iklan rokok itu dibatasi dan diatur jam tayangnya.


"Namun jika harus menghapuskan iklan rokok dari televisi, agaknya cukup sulit, " kata Suharsojo. (jones)


 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
911, The Big Lie" , Faksi di Militer AS Otak Serangan 11 September?
Masyarakat NTB Protes PAW Hatta Taliwang
Distrik atau Proporsional Tak Soal, Yang Penting Akuntabilitas
Sidang Akbar, Komentar Pakar Hingga Masyarakat Awam