Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 29 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
PENA MAHASISWA
[Forum Mahasiswa]




 

                    HMI Dan Wacana Kiri


                        Oleh:Dona Romdona          


 


     Marxisme dalam teori rekayasa social menggunakan teori konflik yang akan digunakan dalam analisis sosial, fenomena masyarakat dieksplorasi dengan menterjemahkan bagaimana relasi yang ada dalam struktur masyarakat dapat memberikan makna bagi individualis dalam mereduksi otonomi individualis. Dalam artian, tidak ada individu yang bebas dalam kaitan dengan pola masyarakat. Totalitas masyarakat menurut Marx adalah sebuah kondisi yang objektif, diluar dari masyarakat seperti individu peranannya tidak bebas. Pada titik ini terjadi postulat determinisme, dimana peranan individu sepenuhnya tergantung dari perubahan masyarakat. Peranan bebas individu golongan atau partai, yang bermaksud memperjuangkan perubahan sosial, ditentang atau dicurigai. Dan masyarakat tidak dikuasai oleh prinsip kemampuan bebas manusia, melainkan oleh dinamika hukumnya sendiri, ini ajaran dialektika sejarah dari Karl Mark (K J VEEGER, 1993:11).


     Sedangkan dalam pandangan teori konflik yang diakui oleh Marxisme, menggagaskan dalam pandangannya, bahwa proses perhelatan yang terjadi dalam struktur masyarakat berlandaskan atas pertentangan kelas, kekuasaan dan ettitas lainnya. Proses inilah yang nantinya membentuk perubahan sosial. Parameter teori ini dengan tegas menggagas keberadaan dinamika masyarakat, jika dalam struktur masyarakat terjadi perhelatan dua entitas berbeda yang saling merebut kekuasaan dan kepentingan, akhirnya akan saling mereduksi per se.


     Karl Mark memahami seluruh kehidupan sosio-kultural menjadi ditentukan oleh pertentangan antar dua kelas yang terlihat dalam proses produksi. Pertama adalah, kaum borjuis Eropa yang mengontrol alat-alat produksi dan kedua, kaum proletariat sebagai kaum pinggiran yang tidak memiliki instrumen yang kuat untuk menghidupi kebutuhan dirinya. Menurut Dahrendrof, analis masyarakat dengan memakai segi pandangan konflik, bertitik tolak dengan kenyataan bahwa anggotanya dapat dikelompokan ke dalam dua kategori, yaitu orang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Dualisme ini, termasuk struktur danhakikat tiap-tiap kehidupan bersama, mengakibatkan kepentinmgan-kepentingan yang berbeda dan mungkin saling berlawanan. Pada gilirannya diferensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok-kelompok yang berbenturan. Inilah ketiga pengertian kunci, yaitu, kekuasaan, kepentingan, dan kelompok konflik.


     Gagasan Marxisme mungkin bagi kita- yang memiliki falsafah establish- terlihat tidak adanya korespondensi dengan tradisi kita, karena kita sesungguhnya belum terbiasa dengan corak pemekiran seperti ini. Tidak niscaya bagi kita, jika kita harus saling menghancurkan dalam keterlibatan perubahan sosial. Adapun jika proses ini bisa diterjemahkan pada realitas, hal pertama yang harus digaris bawahi itu bisa terjadi deviasi. Artinya kita meniru ulang teori konflik secara vulgar tanpa bersikap bijak terhadap kondisi sosio-kultural yang memiliki perbedaan sangat khas dengan kondisi asal dimana teori konflik tumbuh (Eropa pasca revolusi Perancis). Kedua terjadi perubahan kondisi, sehingga mengakibatkan adanya relevansi dan faktor pendukung untuk tumbuhnya teori tersebut seperti kondisi masyarakat yang menjadi sublateran, yang didominasi oleh masyarakat atau kelompok lain.


     namun yang perlu digaris bawahi disini adalah, mengenai tumbuhnya teori konflik yang terjadi di negara yang relatif kurang maju seperti Indonesia, biasanya didukung oleh kondisi yang subordinat. Kondisi yang memaksa bahkan sangat cocok untuk mengaplikasikan teori tersebut adalah kondisi ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat, dimanaterjadinya penjajahan satu kelompok terhadap kelompok lain. maka aksentuasi dan teori ini, bagaimana melakukan tindakan pembebasan terhadap kelompok lain sebagai subordinat.


            Dalam artian bagaimana kelompok yang menjadi subordinat bisa mengambil kekuasaan dari kelompok yang dominan  dan cenderung melakukan tindakan deskruktif terhadap kelompok subordinat. Sehingga kelompok atau kelas tersebut bebas dari eksploitasi yang cenderung destruktif. Maka wajar kiranya mengapa H Cokroaminoto - seorang muslim yang hidup dalam keadaan kondisi negaranya terjajah- menggunakan ideologi Marxian sebagai instrumen dalam perjuangannya.


            Hal ini untuk membebaskan bangsanya dari jerat kolonioalisasi, dan demikianoun Mahatma Gandhi melakukan sintesis antara Marxian dengan ajaran Hindualisme sebagai upaya pembebasan rakyat India dari kolonialisasi Inggris. Selain hal itu kita juga bisa melihat di Afrika Selatan, seorang pemikir sekaligus pejuang yang bernama Farid Esack melakukan modifikasi konsep Tauhid dengan Marxisme, yang dikenal Tauhid pembebasan. Dalam konteks Indonesia selain Cokroaminoto juga Soekarno menggagas Ideologi Marhean yang memiliki unsur,  pertama, manunggal kaula Ing Gusti, adalah filosofis Jawa yang mempunyai makna sebagai kesatuanantara Tuhan dengan manusia, kedua, ajaran Islam,  ketiga, sosiolisme. Teori konflik dan ideologi Marxin akan tumbuh subur jika adanya iklim yang mendukung, dalam artian adanya kondisi atau keadaan suatu masyarakat yang merasa disubordinat oleh masyarakat lain. Sehingga dari kondisi ini niscayakan terjadi sebuah konflik untuk saling merebut kekuatan.


     Melihat kondisi INdonesia hari ini dalam kontek kenegaraan maupun dalam konteks kemahasiswaan, kita melihat adanya anomali dari aplikasi teori konflik. Waupun hal ini tidak menemui kebuntuan, seperti misalnya yang terjadi di HMI secara massif dalam organisasi ini memiliki paradigma yang berorientasi pada struktural. Dalam artian, konteks penciptaan perubahan yang bertujuan pada wujud ideal diakualisasikan melalui penempatan individu tertentu pada wilayah yang mempunyai wewenang yang strategis atau melalui struktural, antagonis dengan pandangan penggunan dan penciptaan tradisi dalam melakukan perubahan. Hal ini bisa kita tilik dari beberapa fase sejarah organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia ini, misalkan sejarah 60-an HMI sempat memiliki mesuh ideologi yang besar yaitu PKI, maka orientasi perjuangan harus saling mereduksi untuk merebut kekuasaan antara HMI dan PKI . Maka aflikasi teori konflik dari fase ini terjadi pada koridor yang wajar dan bukan anomoli. Kedua fase 70-an sampai 80-an, terjadi perubahan situasi kondisi, dimana dalam situasi ini relatif stabil, mungkin hanya dalam pergaulan mainstrem pemikiran. Dalam situasi ini HMI melakukan perubahan yang radikal dibandingkan dengan fase 60-an. Pola perjuangan yang diterjemahkan oleh HMI melalui pergaulan yang mewarnai kehidupan kebangsaan. Hampir 80 % kader melakukan proses ini, sehingga tampak menghiasi baik dalam konteks ke-Indonesia-an maupun dalam konteks ke-bangsa-an .


     Dalam kondisi ini citra perjuangan yang diterjemahkan melalui penciptaan tradisi atau kultural, dari sini HMI mendapatkan tempat yang baik, maka wajar kirang kalau hasil dari penggodogan fase ini ada kader HMI yang mendapatkan gelar sebagai pemikir yang mumpuni. Ketiga fase 90-an sampai sekarang, dalam faseini konteks tradisi yang menghiasi pada fase 80-an telah tereduksi. Dalam fase ini membanguntradisi intelektualdalam lingkungan HMI biasanya akan menemui kebuntuan. Perjuangan HMI pada fase 80-an sedikit sekali berbekas pada kader-kader HMI. Kalua kita coba kualifikasikan kader HMI pada fase ini kita akan mendapatkan beberapa kategori yang inhern dalam kader HMI.  pertama, kader HMI yang masih mempertahankan pola perjuangan 80-an, kader ini memiliki nilai identitas pada penciptaan diskursus atau mainteim dalam nuasa pemikiran sebagai pola perjuangannya. Komonitas ini adalah komonitas yang minoritas pemikiran sebagai pola perjuangannya. Komonitas ini adalah komonitas yang minoritas dalam pencaturan nuansa HMI, dan biasanya kader HMI yang lain sering menyebutnya, akademisi comunity, konservatif dalam pola pergerakan (dalam pemikiran lebih liberalis), dan  intelektual Comunity,   dalam komonitas ini biasanya yang dijadikan target adalah prosesi penyadaran melalui format pemikiran.  kedua, kader HMI yang lebih berkonsentrasi pada format struktural. Komonitas ini memiliki format dalam wadah perjuangannya adalah penempatan tempat yang strategis dalam pergerakannya.Komonitas ini lebih Durkhemian, dalam artian format yang dilakukan dalam mekanisme pergerakan lebih pada pendudukan struktural sosial dalam konteks ke-HMI-an, biasanya memiliki kategori yang inhern sebagai elite comunity, komonitaselitis yang memiliki jabatan yang strategis dalam berbagai organisasi. Dan komonitas ini sebagai komonitas yang mayoritas, komonitas inilah yang mewarnai HMI sampai pada hari ini, untuk mengidentifikasi kader HMI cukup melihat komonitas  


ini karena segala pola pemikiran dan pergerakan organisasi HMI terkristalisasi pada komonitas ini. Dan biasanya komonitas ini beroperasi pada momen-momen yang sakral seperti kongres, Konfercab dan momen lainnya yang bersifat menawarkan jabatan strategis.  Ketiga, kader yang lebih turun ke masyarakat, ruang yang dijadikan kader ini adalah pengadvokasian sebagai pola perjuangannya, komonitas ini sama populasinya seperti kader yang pertama yaitu lebih minoritas. Dan yang  keempat, kader yang tidak jelas tapi bukan ilegal, karena memiliki KTP HMI, namun dalam pola perjuangan tidak mengidentifikasikan HMI sama sekali. Komonitas ini hanya anggota partisan yang tidak aktif dalam wadah HMI, dan biasanya sering dimanfaatkan oleh  elite comunity HMI pada momen-momen tertentu kader. Untuk mengkalkulasikan komonitas ini sulit terindentifikasikan karena cenderung liar dan tidak jelas arah perjuangannya.


     Dalam pembahasan diskursus ini sebenarnya hendak mengkristalkan pada  elite community, yang merupakan komonitas mayoritas dan sangat kental dalam spektrum pergerakannya dalam HMI, maju mundurnya HMI tergantung pada komonitas ini. Namun konsepsi tidak terlepas dengan teori determinan Dhurkeim dan Spencer yang memberikan konsepsi ketergantungan secara mutlak individu terhadap masyarakat dalam perubahan sosial, sama persis dengan HMI, mengenai presepsi identifikasi yang tergantung pada komonitas yang lebih banyak. Adapun kaitanya dengan salah satu postulat Masrxisme adalah format dan strategi yang digunakan dalam komonitas ini persis menjiplak teori konflik secara vulgar. Padahal ruang dan kondisis HMI tidak memiliki kesamaan dengan kondisi-kondisis suatu negara yang telah tersublateran seperti dia atas. Inilah yang dinamakan dengan kondisis  Anomali, komonitas ini menggunakan teori konflik bukan pada wilayah-wilayah yang wajar. Sehingga muncul beberapa kekhawatiran dari berbagai kalangan HMI yang sudah memudar dalam hal tradisi intelektual, dan sangat minimnya kader yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni. Adanya keresahan terhadap moralitas kader-kader HMI selalu menggunakan syahwat amoral, dalam setiap percaturan pada momen-momen sakral,  money politik pada Kongres, MUSDA, dan Konfercab ityu sudah tidak aneh dan merupakan hal yang wajar bagi HMI bahkan ada yang  memfardhu'ainkan, aliansi denmgan pejabat untuk kepentingan pribadi malah dijadikan kewajin\ban sama seperti sholat fardhu.


     Mungkin implikasi mengenai kondisi ini, merupakan resiko yang harusa dibayar HMI, sebagai implikasi ketika Meniru teori konflik secara membabi buta, kiranya kita meski mereposisi dan mendefinisi ulang kembali baik dalam pola perjuangan yang dijadikan landasan bagi mekanisme organisasi yang telah memposisikan sebagai organisasi pengkaderan, karena teori konflik telah terbukti gagal dan nihil dalam membangun HMI dalam tradisi pengkaderan.


 


*Penulis adalah Wasekum Bidang Litbang HMI Cabang Garut

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Menangkap Semangat Amandemen UUD'45 tentang Pendidikan