Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 24 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
DPRA Kembali Soroti Peningkatan Kriminal di Aceh
[Otonomi Daerah]

DPRA Kembali Soroti Peningkatan Kriminal di Aceh
Banda Aceh, Pelita
Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menyoroti tindak kriminal berupa perampokan, penculikan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini, yang selain makin meningkat juga sudah sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan maupun kedamaian masyarakat.
Sotoran dewan itu disampaikan dalam acara penutupan Sidang Paripurna Pertama APBA 2008, Selasa (24/6) di Gedung Utama DPR Aceh, Banda Aceh.
Ketua DPR Aceh Sayed Fuad Zakaria menyatakan prihatin terhadap angka kriminalitas dan tindak kekerasan yang masih terjadi di provinsi yang berada di ujung paling barat Indonesia ini.
Kalau kita menyimak pemberitaan media massa, setiap hari terjadi tindak kekerasan seperti pencurian, perampokan, penculikan dan pemerkosaan di daerah ini, ujar dia.
Untuk itu, Sayed berharap Muspida Provinsi secara terpadu mengambil langkah-langkah penanggulangan sehingga kekerasan tersebut dapat terkikis dari Aceh.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Aceh Tgk Zainal Abidin. Dia kemudian meminta agar Pemprov bersama-sama aparat keamanan segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasinya.
Terkait sorotan pimpinan DPRA itu, Wakil Gubernur (Wagub) Muhammad Nazar usai penutupan Sidang Paripurna APBA 2008 kepada pers mengatakan bahwa Gubernur Irwandi Yusuf telah menyerukan kepada pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) memanfaatkan polisi untuk mengamankan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang sering mengatasnamakan lembaga tertentu demi mendapatkan uang atau pekerjaan.
Sebaliknya, polisi yang diminta jasanya untuk mengamankan pelaksanaan lelang proyek, hendaknya bekerja profesional, sehingga SKPA bisa melaksanakan tugasnya dengan aman, tanpa tekanan dari dalam dan luar, ujar Wagub Nazar.
Aksi kriminal yang terjadi akhir-akhir ini, menurut Nazar, disebabkan banyak faktor. Diantaranya, karena daerah ini dalam masa transisi, sehingga ada kelompok tertentu yang belum memperoleh posisi ekonomi yang baik, sehingga melakukan tindak kriminal untuk mendapat uang banyak.
Tindakan pelaku kejahatan itu jelas salah dan perlu ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, imbuh Nazar.
Kecuali itu, kata Nazar melanjutkan, faktor banyaknya uang yang berputar di Aceh, telah mendorong kelompok tertentu dari luar maupun dari dalam Aceh sendiri untuk melakukan tindak kriminal demi mendapatkan uang dengan cara culas.
Solusi permanen
Untuk penanganannya, kata Wagub, tidak cukup dengan tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan semata, melainkan harus ada solusi lain yang permanen.
Untuk tindakan penegakan hukum, kata Nazar, pelaku perampokan, penculikan, serta pembunuhan yang belum ditangkap, harus dicari, dikejar, dan ditangkap. Tapi tindakan tersebut belum cukup menyelesaikan masalah, karena itu perlu dilakukan dengan menyiapkan lapangan kerja baru bagi mereka yang pada masa transisi pascakonflik ini belum mendapat kerja atau lapangan usaha yang tetap.
Nazar juga meminta semua pihak berperan aktif mencegah aksi kriminalitas, termasuk tindakan kriminal dengan senjata api yang masih terjadi.
Kita berharap seluruh elemen masyarakat ikut mencegah berbagai tindak kriminal karena masalah ini bukan hanya terpengaruh kondisi ekonomi, tetapi juga dangkalnya pengetahuan agama bagi pelakunya, kata dia.
Dikatakan, karena kondisi itulah maka para ulama dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyadarkan anggota masyarakat yang sudah salah jalan hingga menganggu ketentraman umum.
Masalah kriminal itu terjadi bukan saja dilatarbelakangi keterbatasan ekonomi, tapi juga terkait dengan kurangnya pemahaman agama bagi pelakunya sehingga perbuatan tersebut menganggu orang lain, tegas Muhammad Nazar.
Dalam ajaran Islam jelas tidak dibenarkan orang melakukan tindakan yang menganggu ketertiban umum, apalagi sampai menyakiti seperti merampok, memeras dan mencuri.
Terkait dengan penggunaan senjata api ilegal, Wagub menjelaskan hal itu tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Oknum sipil yang menggunakan senjata adalah kriminal dan kewajiban aparat keamanan untuk mencegahnya, katanya.
Dia mengingatkan semua pihak untuk tidak khawatir yang berlebihan terhadap beberapa kejadian di Aceh, karena aparat penegak hukum bersama masyarakat akan berupaya mengikis habis masalah kriminal tersebut. (jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Spanduk ALA dan Abas Diturunkan
Peringatan HANI, Sirine Perang terhadap Narkoba Dibunyikan
Wanita Dominasi Raih Pena Award
Pemprov Aceh Didesak Perbanyak Lapangan Kerja 2008
Banda Aceh Inflasi Tertinggi di Sumatera