Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Jum'at, 24 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Askes Kesandung Askeskin?
[Kesehatan]

Askes Kesandung Askeskin?

---------------------------------------------------------------------
CATATAN REDAKSI : Masalah Askeskin, tampaknya belum akan
berhenti. Apakah pembaruan program Askeskin yang dicanangkan
mulai tahun ini (2008) akan menyelesaikan masalah? Untuk
memperoleh gambaran seluk-beluk Askes dan Askeskin, berikut ini
kami sampaikan tulisan Sdr dr Sulastomo, MPH, mantan Direktur
Operasional PT (Persero) Askes dan mantan Ketua Tim SJSN. (Dua
naskah di Halaman 16).
-----------------------------------------------------------------
PT (Persero) Askes Indonesia, dalam beberapa tahun
terakhir, telah memperoleh publikasi yang luar biasa. Bukan
publikasi yang baik, tetapi justru menyudutkan PT (Persero) Askes
Indonesia yang selama 20 (duapuluh) tahun terakhir termasuk
sebuah BUMN yang sehat dan bahkan amat sehat. Sebabnya, dalam
penyelenggaraan program Askeskin (program Askes bagi masyarakat
miskin) banyak terdapat permasalahan yang tidak terduga
sebelumnya. Siapa yang menduga, bahwa banyak klaim RS yang tidak
terbayar sampai bermiliar-miliar rupiah? Siapa yang menduga, ada
penggelembungan klaim RS yang sangat fantastis? Meskipun
nilainya hanya beberapa juta, klaimnya mencapai (konon) Rp2,5
miliar? Selain itu, PT Askes Indonesia juga dianggap tidak
transparan dan bahkan mungkin ada tindak pidana/korupsi di sana.
Apabila semua itu benar, sebenarnya tidak sulit untuk
melakukan pengecekan, bahkan kesalahan yang dilakukan PT Askes
Indonesia. Sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tentunya PT
(Persero) Askes harus melaksanakan kaidah-kaidah yang terkait
dengan BUMN. Kaidah-kaidah itu sudah baku dan tentunya PT Askes
telah melaksanakan kaidah-kaidah itu. Hal ini dibuktikan dengan
statusnya sebagai BUMN yang sehat dan bahkan amat sehat selama 20
tahun terakhir. Apakah publikasi yang buruk itu, berdampak pada
citra PT Askes sebagai BUMN yang sehat? Marilah kita telusuri,
apa yang salah dengan Askes dan Askeskin. Pelajaran apa yang
dapat kita petik dari peristiwa itu?
***
PERJALANAN awal program Askeskin, sebenarnya mirip dengan
perjalanan Askes bagi pegawai negeri sipil dan penerimna pensiun
(PNS/PP), ketika program itu dimulai pada tahun 1968. Berdasar SK
Presiden No 230/1968, sebagaimana kita ketahui, pemerintah
mengubah pemberian jaminan kesehatan pegawai negeri dan penerima
pensiun, dari sistem restitusi menjadi sistem asuransi sosial.
Setiap PNS/PP wajib ikut memberikan iuran, sebesar persentasi
gaji/pensiunnya (sekarang 2 persen) dan dengan iuran itu
pemerintah membentuk BPDPK (Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan
Kesehatan) sebagai Badan Penyelenggara. Program inilah yang
dikenal sebagai Askes.
Pada tahun pertama, dana yang tersedia masih cukup, bahkan
berlebih. Pada tahun kedua masih cukup berkat sisa anggaran tahun
pertama. Pada tahun ketiga, dana sudah tidak mencukupi lagi.
Program Askes sempat terhenti selama setahun (1971), oleh karena
tidak mampu membayar klaim-klaim yang diajukan oleh para Pemberi
Pelayanan Kesehatan (RS dan dokter-dokter).
Dapat dipahami, karena pada tahun pertama belum semua
masyarakat PNS/PP mengetahui haknya, sehingga pemanfaatannya
rendah. Pada tahun-tahun berikutnya, pemanfaatan program
meningkat, sehingga kecukupan dana terganggu. Kalau program
Askes PNS/PP bisa dihentikan selama setahun, program Askeskin
tidak mungkin dihentikan. Risiko politiknya terlalu besar
menghentikan program bagi sekitar 74,6 juta orang miskin. Karena
itu, dengan cara apapun, kita harus menyelamatkan program
Askeskin.
Kenyataan itu, mengesankan kita tidak (mau?) belajar dari
sejarah penyelenggaraan program Askes PNS/PP. Apalagi, dalam
penyelenggaraan program Askeskin, setidaknya ada beberapa
ketidakpastian yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan sebuah
program asuransi kesehatan sosial dengan anggaran yang telah
ditetapkan.
Pertama, jumlah peserta yang tidak bisa dipastikan. Antara
PT Askes (sebagai penyelenggara), Pemerintah Daerah dan Pusat
serta BPS, tidak menemukan angka yang sama. Apalagi, dibukanya
SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), sesuai kebijaksanaan
pemerintah, yang membuka peluang peserta Askeskin dadakan,
sehingga jumlah peserta yang harus dilayani bersifat open
ended . Perhitungan biaya, tentunya sangat sulit.
Kedua, pelayanan obat, yang merupakan bagian besar biaya
pelayanan kesehatan, juga menimbulkan ketidakpastian, mengingat
keleluasaan yang besar yang diberikan pada dokter untuk
memberikan obat sesuai dengan formularium RS masing-masing. Hal
ini terlepas adanya pedoman umum yang telah diberikan untuk
selalu menggunakan obat generik. Dapat dipahami, kalau adanya
unnecessary , overutilization bahkan abuse of care tidak
terhindarkan. Kenaikan biaya obat, merupakan porsi yang
tertinggi.
Ketiga, penerapan konsep fee for services dalam
pembayaran pelayanan juga masih dominan. Secara alami, adanya
unnecessary, overutilization , dan abuse of care akan tinggi.
Dapat dipahami, kalau keseluruhan kenaikan biaya, sangat drastis.
Keempat, penyelenggaraan pelayanan, yang tidak berada dalam
satu badan (PT Askes Indonesia), juga menyulitkan terwujudnya
managed healthcare concept sebagai model sistem pelayanan
kesehatan yang efisien dan bermutu.
Keempat ketidakpastian itu, kalau tidak segera memperoleh
perhatian, dapat dipahami, kalau sampai kapanpun, kesulitan
anggaran akan selalu menjadi ciri program Askeskin.
Adakah jalan keluar yang elegan dan sesuai dengan
perundangan yang ada?
***
MENYELENGGARAKAN pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
sebanyak itu, bukanlah tugas yang mudah. Kalau kita tidak mampu
membangun sistem pelayanan dan pembiayaan yang efisien,
menghilangkan ketidakpastian sebagaimana dikemukakan di atas,
programa Askeskin akan selalu menghadapi masalah dana. Kalau
masalahnya hanya menjadi persoalan dana, ada dua pendekatan yang
bisa dilakukan.
Pertama, apakah dari aspek kebijakan pembiayaan, pemerintah
masih tetap bertekad untuk dibiayai oleh APBN? Sampai kapan APBN
mampu memikul biaya Askeskin? Kebijakan seperti ini, sudah
tentu memerlukan penyediaan dana APBN yang akan semakin membesar
setiap tahun. Keputusan politik, akan menjadi penentu yang utama.
Kedua, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan
penyelenggaraan Askeskin sebagai embrio penyelengaraan Jaminan
Kehatan (JK), sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN), sesuai dengan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
Apabila penyelenggaraan Askeskin diterapkan sesuai dengan
prinsip SJSN, maka gambaran penyelenggaraannya adalah sebagai
berikut:
1. Penentuan peserta masyarakat miskin, ditentukan oleh
Pemerintah Daerah, berdasar kriteria yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Kepesertaan mereka dalam SJSN adalah
sebagai peserta penerima bantuan iuran.
2. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan medik, yang diselenggarakan berdasar prinsip-prinsip
managed healthcare concept , sesuai dengan standard pelayanan,
standard obat dan harga yang ditetapkan sesuai dengan UU No
40/2004.
3. Pemerintah mendaftarkan kepesertaan masyarakat miskin
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditetapkan.
Kalau programa Askeskin diselenggarakan sebagai bagian dari
SJSN, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut:
1. Jumlah peserta akan pasti, sehingga memudahkan
perhitungan biaya. Iuran atau premi bisa (sebagian) menjadi
beban Pemerintah Daerah, agar Pemerintah Daerah juga ikut
bertanggung jawab dalam penentuan jumlah peserta, pengawasan
pelayanan dan lain sebagainya.
2. Dengan introduksi konsep managed healthcare concept
standard dan mutu pelayanan serta standard dan harga obat,
adanya ketidakpastian ditekan serendah mungkin, sehingga biaya
pelayanan kesehatan bisa diprediksi lebih tepat.
3. Dengan diintegrasikannya penyelenggaraan Askeskin sebagai
bagian dari Jaminan Kesehatan/SJSN, program Askeskin terbuka
peluang subsidi silang secara tidak langsung dengan keikutsertaan
masyarakan non-miskin dalam program Jaminan Kesehatan/SJSN.
Beban pemerintah, dengan demikian juga semakin ringan.
***
DENGAN uraian sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya dapat
disimpulkan, bahwa masih ada jalan untuk menyelamatkan program
Askeskin secara berkelanjutan.
Pilihan yang disarankan adalah menempatkan program Askeskin
sebagai embrio Sistem Jaminan Sosial Nasional, agar
penyelenggaraan program Askeskin terselenggara melalui pedekatan
sistem nasional, sehingga kelangsungannya lebih terjamin.
Untuk itu UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional perlu segera memperoleh dukungan Peraturan Pemerintah,
Pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Presiden,
dan perundangan lain yang diperlukan dalam implementasi SJSN.

Tiga Tahun Program Askeskin

PROGRAM Askeskin, sebagaimana kita ketahui, dimulai sejak
tahun 2005, tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu melaksanakan
tugasnya. Harus diakui, bahwa inilah salah satu program Kabinet
Indonesia Bersatu yang bisa memberi dampak yang besar dalam
upaya mengentaskan kemiskinan. Namun, sebagaimana biasa, kritik-
kritik tetap bermunculan. Antara lain, dianggap persiapannya
tidak matang.
Pada tahun 2005 saja, dari aspek penyelenggaraannya, telah
terjadi perubahan yang mendasar. Awalnya, baik pembiayaan
Puskesmas maupun rumah sakit berada di tangan PT (Persero) Askes
Indonesia. Namun, pada semester kedua, telah terjadi perubahan.
Pembiayaan Puskesmas ditarik dari Askes, sehingga Askes hanya
memverifikasi dan membayarkan pembiayaan RS.
Pasa tahun 2006 terjadi perubahan lagi. Pembiayaan Puskesmas
dan RS kembali ditangani oleh Askes. Namun, sekali lagi, pada
tahun 2007, terjadi perubahan lagi. Pembiayaan Puskesmas kembali
ditarik dari Askes dan diselenggarakan oleh Departeman Kesehatan.
Askes, hanya menangani pembiayaan rumah sakit.
Perubahan-perubahan itu, sudah tentu menimbulkan pertanyaan.
Sebab, diluar kelaziman upaya penyelenggaraan pemeliharaan
kesehatan yang efisien. Pendekatannya, seolah-olah hanya masalah
pembiayaan pelayanan kesehatan. Padahal, antara sistem
pembiayaan ( financing of healthcare ) dan pemberian pelayanan
kesehatan ( delivery of care ), sebaiknya diintegrasikan, sehingga
konsep managed healthcare concept dapat dilaksanakan dengan
lebih baik. Konsep managed healthcare inilah yang menyelamatkan
PT (Persero) Askes Indonesia dari kebangkrutan selama 20 tahun
terakhir dalam penyelenggaraan program Askes sosial bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Penerima Pensiun dan bahkan memperoleh
predikat sebagai BUMN yang sehat dan amat sehat serta perusahaan
asuransi sosial terbaik di Indonesia.
Namun, pada akhirnya Askes tidak lepas dari kritik-kritik.
Peningkatan biaya pelayanan kesehatan memang sangat drastis.
Dalam tiga tahun itu, kenaikan biaya pelayanan kesehatan mencapai
sekitar 400 persen, meskipun jumlah peserta hanya naik 100 persen
( Lihat tabel: Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tahun 2005-2007 ).
Akibatnya, dana yang diterima Askes untuk membayar RS tidak
cukup. Tunggakan bisa mencapai berbulan-bulan, sehingga RS
menjerit. Askes menjadi sorotan dari pemberitaan yang tidak
nyaman itu, yang tentu saja mengganggu citranya sebagai
perusahaan.
Ada penggelembungan klaim RS, kata sebuah berita. Klaim yang
jumlahnya Rp2,5 miliar, konon nilainya hanya beberapa juta
rupiah. Penggelembungan seperti itu, meskipun terasa aneh,
namun tidak mustahil. Sebab, sistemnya memberi peluang untuk
abuse atau penyalahgunaan. Kejujuran ternyata menjadi
masalah besar dalam penyelenggaraan Askeskin. Hal ini juga
dinyatakan oleh Menteri Kesehatan ketika memberikan pidato-kunci
pada seminar HADI beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya,
siapa yang tidak jujur?

Perkembangan Askes Komersial

SEJAK tahun 1992, PT (Persero) Askes Indonesia menawarkan
pada berbagai badan usaha/lembaga untuk menyelenggarakan
kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tenaga
kerja/karyawan. Alasannya, dengan semakin mantapnya sistem
pembiayaan dan pelayanan kesehatan Askes sosial, ada kapasitas
berlebihan dimiliki PT Askes. Apa salahnya, kalau pengalaman
Askes seperti itu bisa dinikmati badan/lembaga lain yang
memerlukan?
Semula, program ini diperkenalkan sebagai Askes sukarela.
Konsepnya, menerapkan kriteria Bank Dunia yang memperkenalkan
konsep Regulated Private Health Insurance (World Development
Report, 1993). Kepesertaannya berdasar kelompok tempat kerja
dan penyelenggaraannya berdasar managed healthcare concept .
Konsep seperti ini direkomendasikan oleh Bank Dunia sebagai
konsep yang mampu mengendalikan biaya dan mutu pelayanan
kesehatan dibanding dengan konsep traditional commercial/private
health insurance yang lazim, yang banyak diselenggarakan oleh
perusahaan asuransi kesehatan komersial, yang menerapkan
\" reimbursement system berdasar konsep Tripartite , dimana
perusahaan asuransi kesehatan hanya sebagai pembayar klaim
sesuai kontrak yang disepakati.
Program Askes sukarela/komersial menjual berbagai produk
yang sangat variatif, dari produk pelayanan kesehatan yang hanya
berlaku lokal di suatu daerah, regional, nasional, bahkan
pelayanan di luar negeri. Kualitas pelayanannya juga disesuaikan
dengan permintaan, apakah menggunakan dokter swasta, RS swasta
dan juga kelas perawatannya sesuai pilihan, baik di VIP Room
maupun di kelas III. Wajar, kalau sangat menarik berbagai
kalangan, baik BUMN, perusahaan swasta dan bahkan lembaga negara
seperti DPR. Beberapa Pemerintah Daerah, juga telah melakukan
kerjasama dalam program apa yang kemudian dikenal sebagai Askes
plus.
Apresiasi masyarakat terhadap program Askes
sukarela/komersial itu dapat dilihat dari perkembangan
pesertanya. Pada awalnya, pertumbuhan pesertanya bisa mencapai
lebih 100 persen/tahun. Sampai tahun 2007 yang lalu, pesertanya
mencapai sekitar 2,4 juta orang. Dengan peserta sebanyak itu
telah menempatkan PT (Persero) Askes sebagai perusahaan asuransi
kesehatan (komersial) terbesar. ( Lihat tabel: Perkembangan
jumlah peserta Askes komersial ).
Ditambah dengan peserta wajibnya (PNS/PP) yang berjumlah
sekitar 14 juta, PT (Persero) Askes Indonesia mungkin adalah
perusahaan asuransi kesehatan terbesar di dunia dari aspek jumlah
pesertanya. Preminya? Mungkin yang terkecil. Pernah iurannya
bahkan dibawah 1 dolar AS/kapita/bulan , sementara manfaatnya
( benefitnya ) sampai ke cuci darah dan operasi jantung.

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Anak yang Kurang Tidur, Tubuhnya akan
Dokter Juga Bingung
Musnahkan Susu Mengandung Bakteri
Mereposisi KB Sesuai MDGs
Akses Penca Belum Terpenuhi