Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 23 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Mereposisi KB Sesuai MDGs
[Kesehatan]

Siswanto Agus Wilopo
Mereposisi KB Sesuai MDGs

PROGRAM Keluarga Berencana (KB) diakui sangat strategis dalam pembangunan manusia. Pemerintah pun memberi dukungan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, namun program ini belum berjalan mulus. Untuk itu Pelita mewawancarai Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Siswanto Agus Wilopo.

Saat ini dukungan pemerintah pusat sudah ada, bagaimana perkembangan KB di Tanah-Air?
Betul, sekarang ini pembagian kewenangan sudah jelas, organisasi jelas, anggaran dari Mendagri jelas. Yang diperlukan bagaimana pusat memberi guidence (arahan) kepada daerah untuk bangkit kembali, komit, dan bekerja pada era otonomi.
Otonomi artinya kan kewenangan. Seharusnya daerah bisa membangun karena mempunyai kewenangan itu, sesuai dengan alam sekarang.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional memang harus berubah. Tetapi bukan berarti seperti dulu tetapi harus ke depan lagi dan lebih maju.
Tetapi sekarang ini banyak daerah yang menggabungkan KB dan pemberdayaan perempuan dalam satu wadah (dinas), bagaimana menurut Anda?
Tidak masalah karena rumpunnya sama, tetapi juga tidak harus digabungkan. Daerah (Pemda) harus menyadari hal itu yang penting programnya jelas dan SDM (sumber daya manusia) nya juga jelas.
Apalagi bosnya (bupati-Red) kan dekat, bupati berperan mengatur semuanya. Jadi tidak perlu lagi kompetisi, tetapi seharusnya bisa saling terkait programnya.
Persoalan birokrasi seperti di negara maju, mereka mengembangkan wide sector approach. Artinya, meskipun desentralisasi, pembangunan tidak bisa secara sektoral saja tetapi harus luas dan saling terkait, bagaimana KB kesehatan, bagaimana catatan sipil, masalah perempuan, semua bisa link. Ini yang masih kurang di daerah, mungkin masih terbawa warisan dulu saat sentralistik yang berdasarkan program spesifik.
Bagaimana supaya daerah menyadari soal itu?
Sekarang guide line sudah ada. Persoalan yang ada menurut hemat saya, perubahan mindset dari semua birokrasi yang tadinya sentralistik ke desentralistik. Hal lain adalah prioritas anggaran yaitu terkait dengan pemahaman program itu untuk apa.
Persyaratan desentralisasi yang paling penting adalah kapasitas dari tenaga di daerah. Saat itu memang sudah disiapkan tenaga mulai dari perencanaan hingga penerapannya untuk mampu mengelola daerahnya. Persoalannya pada tahun 2000 otonomi daerah serentak bareng. Kita kelabakan kekurangan tenaga akhirnya PLKB fungsional pun menjadi tenaga struktural. Tapi kita tidak boleh berfikir mundur lagi.
Langkahnya seperti apa agar Program KB mencapai sasaran?
Kita harus betul-betul memanfaatkan daerah dan KB harus menjadi prioritas. Artinya, prioritas itu ya ada anggaran, political comitment, semua itu terwujud. Kedua, kita masih harus membangun kapasitas teman-teman di daerah agar memahami betul apa itu KB. Satu hal yang baru nanti dalam Rakernas BKKBN akan dibahas lebih detail.
Nah, pada tahun 2005 saat Presiden SBY ke New York target MDGs (Millenium Development Goals) diubah. Target-target sasarannya yang baru dimasukkan KB adalah salah satu sasaran. Pertanyaannya kalau memang family planning (KB) itu menentukan masa depan berarti family planning itu harus terkait dengan MDGs.
Delapan sasaran MDGs itu memang terkait KB. KB ada kaitannya dengan kemiskinan jelas. KB kaitannya dengan gender jelas, ada otonomi perempuan, KB tidak mungkin jalan kalau perempuan tidak punya otonomi. KB juga dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan Balita.
KB juga berkaitan dengan HIV-AIDS, KB dengan lingkungan dan KB dengan kerjasama internasional. Jadi kita mau mereposisi bahwa KB itu penting sesuai dengan agenda global dan nasional. Agenda global itu ya MDGs.
Secara nasional kalau kita cermati KB sampai kecamatan dan desa. BKKBN dulu meskipun sentralistik tetapi Program KB masyarakat sendiri yang mengerjakan. Masalahnya orang-orang di lapangan banyak yang baru dan banyak yang pindah.
Bagaimana dengan pemekaran-pemekaran wilayah, apa ada pengaruhnya terhadap KB?
Wilayah pemekaran seharusnya disiapkan dengan matang, terutama kesiapan SDM di KB. Ya, ini salah satu implikasi desentralisasi. Desentralisasi tidak selalu jelek tetapi juga bisa jadi potensi.
Ada tiga pokok tujuan desentralisasi yang tidak boleh dilupakan yaitu mempermudah akses terhadap pelayanan, meningkatakan kualitas pelayanan, dan demokratisasi.
Jadi jika masyarakat terpencil yang tadinya sudah dijangkau menjadi mudah untuk menyampaikan aspirasi dan terjangkau segala kebutuhannya. Namun faktanya sering melupakan asumsi-asumsi seperti, dalam pembentukan wilayah baru baik kelurahan, kecamatan atau pun kabupaten harus ada dana, harus ada orang, harus jelas apakah programnya memang besar atau lebih baik. Kalau sama saja mengapa mesti dimekarkan. Ini menurut saya lost of vision.(dewi purnamasari)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Akses Penca Belum Terpenuhi
Ojek Ambulans Jadi Penyelamat Ibu Hamil
Kelompok Usaha Perangi AIDS
Es Krim Lezat Bisa Jadi Obat Langsing
Badam POM Perlu Alat Canggih