Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 25 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Pemprov Aceh Didesak Perbanyak Lapangan Kerja 2008
[Otonomi Daerah]

Pemprov Aceh Didesak Perbanyak Lapangan Kerja 2008

Banda Aceh, Pelita
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, guna menekan angka pengangguran menyusul akan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) yang meninggalkan Aceh pada 2008.
Harapan itu disampaikan pengusaha H Saifan Noor dan T Heriwansyah di Banda Aceh, kemarin, dalam keterangan akhir tahun, tantangan dan prospek bagi kalangan pengusaha dikaitkan dengan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat pada 2008.
Secara umum, pasca-MoU Helsinki Agustus 2005, situasi keamanan di Aceh semakin kondusif. Namun berbagai bentuk kasus kriminal masih sering terjadi seperti perampokan dan pembunuhan terhadap warga harus segera dihentikan.
Karena itu, upaya menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat Polri/TNI semata, tetapi menjadi kewajiban semua komponen masyarakat di Aceh, kata Saifan Noor.
Kalau semua orang telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan wajar dengan sendirinya gangguan kriminal akan berkurang, katanya.
Terkait dengan MoU damai antara Pemerintah RI dan GAM, ia menilai kedua pihak perlu meningkatkan pemahaman, terutama dalam membangun saling percaya menuju Aceh baru yang lebih maju serta masyarakatnya hidup dalam suasana aman dan sejahtera.
Harus terarah
Investor hanya akan datang ke Aceh manakala situasi keamanan lebih terjamin, katanya.
Untuk menekan angka pengangguran, kebijakan pembangunan Pemerintah Aceh harus diarahkan ke sektor perkebunan dan industri, terutama pengembangan kelapa sawit karena kedua sektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Heriwansyah mengatakan, dilihat dari sumber daya alam (SDA) Aceh yang terhampar dari pantai barat, tengah dan timur, memiliki masa depan cerah. Namun kekayaan itu harus dikelola secara maksimal, termasuk bidang pertanian dan hasil pertambangan.
Kalau semua kekayaan alam itu dikelola secara profesional, masyarakat Aceh akan sejahtera, katanya.
Selama ini, program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Aceh terkesan kurang terarah, sehingga tenaga kerja yang tertampung sangat terbatas dengan klasifikasi tertentu, sementara angka pencari kerja setiap tahunnya meningkat.
Tanpa kecerdasan dalam menetapkan kebijakan, agaknya masyarakat Aceh sulit bangkit dari keterpurukan karena mereka sulit mendapat pekerjaan untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, demikian T Heriwansyah.
Kesenjangan sosial
Sementara itu, Juru bicara KPA Pusat Ibrahim Syamsuddin (KBS) mengajak semua anggota KPA agar berusaha sekuat tenaga untuk meminimalkan kesenjangan sosial yang terlihat antarsesama KPA. Tindakan anarkis atau melawan hukum karena ketidakpuasan pribadi atau kelompok hanya akan merugikan semua.
Penderitaan sebelumnya bisa menjadi cermin bagi kita semua bahwa perdamaian abadi harus menjadi cita-cita kita bersama, katanya.
Ia mengajak semua anggota KPA agar meminimalkan musuh dan permusuhan.
Alangkah indahnya bila hari ini kita memperbanyak kawan daripada musuh. Ingat dulu kita berjuang atas nama Aceh maka perdamaian ini juga atas nama Aceh dan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, demikian Ibarhim Syamsuddin.
Menurut KPA, ujar KBS, untuk mencapai suasana kondusif perlu melibatkan komponen lain. Polri dan TNI saja tidak cukup untuk menghentikan semua carut marut ini. Dukungan semua elemen termasuk LSM, mahasiswa, intelektual dan kelompok informal strategis sangat penting, tuturnya. (ant/jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Banda Aceh Inflasi Tertinggi di Sumatera
Lebih Dari 300 Jamaah Haji Kloter-7 Asal Aceh Tiba
Pesta Kembang Api Warnai Pergantian Tahun di Banda Aceh
Kajati Aceh Beri Batas Waktu Tiga Bulan
Sebuah Refleksi: Pembangunan Aceh, untuk Rakyat atau Elit?