Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 25 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Sebuah Refleksi: Pembangunan Aceh, untuk Rakyat atau Elit?
[Otonomi Daerah]

Sebuah Refleksi: Pembangunan Aceh, untuk Rakyat atau Elit?

MENJELANG akhir tahun, masyarakat biasanya selalu disuguhi berbagai analisis dari pakar-pakar yang berkompeten di bidangnya, baik bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan lain-lain. Analisis tersebut biasanya dikemas dalam refleksi akhir tahun, yang memberikan penilaian seberapa jauh keberhasilan yang dicapai dan prediksi untuk tahun depan.
Kita semua yakin dan percaya refleksi akhir tahun menyangkut perkembangan Aceh di bidang keamanan akan memperoleh poin tinggi, mengingat semakin kondusifnya situasi di Aceh. Pasca kesepakatan damai, sejauh ini harapan baru masyarakat Aceh yang sekian lama merindukan kedamaian, terus kian tumbuh dan bersemi. Proses demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada langsung, berjalan lancar dan damai.
Demikian pula partai politik lokal sebagai implementasi dari kesepakatan damai Helsinki pun mulai bermunculan bak cendawan di musim hujan, yang menjadikan masyarakat Aceh semakin memiliki banyak pilihan dalam partisipasi di bidang politik. Namun demikian, seiring dengan cerita sukses tersebut, ternyata Aceh masih menyimpan persoalan, terutama menyangkut kesejahteraan rakyatnya.
Lihat saja, Aceh bagaikan negeri paradoks, kaya tetapi rakyatnya miskin. Aceh memiliki sumber daya publik per kapita terbesar ketiga di Indonesia, tetapi pada saat yang sama merupakan daerah dengan jumlah orang miskin terbesar keempat di Indonesia. Atau 47,8 persen dari total populasinya adalah penduduk miskin dengan pendapatan kurang dari Rp 130.000,00 per kapita per bulan (data Bappeda 2006). Jumlah penganggur mencapai 1,3 juta jiwa (28,2 persen) di tengah sumber daya alam yang melimpah.
Kenyataan itu selalu dijadikan alasan untuk pembenaran diri dan cuci tangan pejabat di Aceh atas keterpurukan yang terjadi. Pada era sebelum otonomi, mereka berdalih pemerintah pusat yang tidak berkeadilan dalam distribusi pendapatan negara. Pada masa konflik mereka menyatakan keadaan konflik yang menjadi penyebab kemiskinan. Lalu pada saat otonomi telah diberikan dan perdamaian telah datang, mereka kemudian menjadi bingung tentang apa penyebab kemiskinan itu.
Untuk kepentingan siapa
SEBUAH pemerintahan daerah yang memiliki otonomi yang besar, adalah ibarat sebuah korporasi (perusahaan). Keberhasilan suatu perusahaan harus dapat diukur dengan barometer yang jelas, manfaatnya harus dapat dirasakan oleh para pemegang saham, komunitas masyarakat sekitar, para pelanggan, para supplier, dan stakeholder lainnya.
Manfaat atau benefit yang memiliki economic value bagi pemegang sahamnya dirasakan dalam bentuk yang bukan hanya sekedar laba. Pemegang saham harus dapat menikmati return yang tinggi dengan risiko yang reasonable, atau sebaliknya risiko yang rendah namun return yang reasonable.
Masyarakat di sekitar korporasi dapat menikmati kesempatan kerja dari keberadaan suatu perusahaan, supplier dapat menikmati harga yang baik atas produk/barang yang dipasoknya dan pelanggan dapat menikmati kepuasan atas kualitas produk yang diharapkan, dengan tingkat harga yang pantas.
Demikian pula sebuah pemerintahan, rakyat sebagai pemagang saham harus dapat menikmati fasilitas publik yang memadai, apakah fasilitas publik tersebut dalam bentuk jalan umum yang terpelihara, lingkungan yang bersih dengan drainase yang baik, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit yang ramah dan memadai, ataupun pendidikan yang bermutu.
Lalu bagaimana dengan Aceh? Jawabannya jika mengacu pada barometer di atas, ternyata masih jauh panggang dari api. Seperti dikatakan di atas, bahwa sampai saat ini Aceh bagaikan negeri paradoks, kaya sumber alam tetapi rakyatnya miskin. Kalaupun ada pihak-pihak yang menikmati pembangunan, itu baru segelintir orang yang merupakan kelompok elit di Aceh.
Keberhasilan eks GAM memenangi Pilkada dan menguasai eksekutif di NAD, telah menciptakan sebuah kelompok elit baru. Banyak jabatan strategis yang dikuasai mantan anggota GAM, seperti di BRR, KPA, dan jabatan-jabatan eksekutif lainnya mulai dari keucik, camat, kepala dinas, dan lain-lain. Demikian pula polisi hutan, saat ini hampir 70 persen dikuasai mantan anggota GAM.
Di bidang ekonomi, secara sistematis penguasaan sektor-sektor ekonomi dialihkan kepada para mantan panglima Sagoe GAM. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Aceh cenderung banyak menguntungkan kelompok elit yang notabene adalah kelompok mereka.
Sejauh ini imbas dari kebijakan itu, mulai munculnya friksi internal di antara mereka. Bagi eks GAM berpangkat rendah, mereka protes karena para komandan menerima dana yang cukup signifikan, sedangkan pihaknya belum menerima bagian yang seharusnya diterima. Selain itu, di antara mereka juga muncul persaingan dalam memperebutkan posisi strategis, terutama antara mantan GAM dan SIRA.
Ketika kepentingan untuk memenangi Pilkada, GAM dan SIRA saling bekerjasama, namun setelah kekuasaan diraih, mereka mulai bersaing untuk memperoleh posisi strategis. Pembentukan Parlok SIRA misalnya, disinyalir sebagai upaya untuk mendapatkan posisi-posisi strategis, halmana telah dilakukan eks GAM sebelumnya.
Ditinggalkan rakyat
Mencermati kondisi paradoksal yang berlarut-larut di Aceh, dikhawatirkan akan berdampak pada apatisme masyarakat. Pemerintahan baru hasil pilihan rakyat akan ditinggalkan rakyatnya, bila mereka gagal mentransformasi beban sosial ekonomi masyarakat. Padahal masyarakat sangat mendambakan perubahan dalam situasi kehidupan Aceh baru yang lebih menjanjikan sesuai dengan janji pasangan Irwandi-Nazar.
Belum hilang dalam ingatan bagaimana pemerintahan Irwandi-Nazar beberapa saat setelah dilantik, menjanjikan perbaikan ekonomi rakyat miskin sebagai prioritas utama pemerintahannya. Memang, belum bisa dikatakan bahwa pemerintah Aceh sekarang gagal memenuhi janjinya, namun melihat fakta-fakta di atas, patut dipertanyakan kemampuan pemerintahan baru di Aceh pasca konlfik ini.
Berbagai reaksi masyarakat terlihat dan dapat dibaca dalam diskusi-diskusi, seminar, dan obrolan kecil di kedai-kedai kopi yang muaranya menggambarkan sikap ketidakpuasan masyarakat atas situasi ekonomi yang ada. Lebih jauh lagi masyarakat mulai sinis melihat munculnya elit baru yang dinilai tidak jauh beda dengan gaya lama.
Pemerintahan hasil Pilkada, mulai provinsi sampai kabupaten/kota yang mulanya merupakan harapan baru bagi masyarakat, ternyata kebijakan yang ditawarkannya belum secara jelas merumuskan karakteristik produk alternatifnya. Bahkan dapat dikatakan yang terjadi hanya copy paste program pemerintah sebelumnya.
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat sepanjang waktu masih produk lama. Padahal pengalaman penerapan produk tersebut menunjukkan kegagalannya dalam memenuhi kebutuhan alternatif. Kegagalan pemerintahan baru di Aceh dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, selain dikhawatirkan akan memunculkan apatisme masyarakat, juga dapat membuka ruang konflik baru, apalagi ditopang adanya realitas semakin melebarnya kesenjangan sosial.
Sebuah harapan
Pilihan rakyat secara langsung telah melahirkan pemimpin yang diharapkan melakukan kerja nyata untuk dirasakan langsung rakyat. Karena rakyat sangat kecewa jika pemimpin pilihannya itu tidak memenuhi harapan mereka. Disinilah visi dan misi jelas pemimpin yang mesti berpihak rakyat. Pengelolaan sumber daya yang ada harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Karena mengelola pemerintahan ibarat mengelola perusahaan, maka pemerintah perlu melakukan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu fairness, transparancy, accountability, dan responsibility yang biasanya diterapkan dalam suatu perusahaan.
Menjalankan pemerintahan ibarat sebagai sebuah perusahaan publik yang memberikan value added bagi para stakeholders-nya. Prinsip fairness, menempatkan mereka-mereka yang memiliki integritas, visi, dan komitmen kerakyatan, semangat pengabdian, dan ketulusan sebagai pejabat publik.
Prinsip transparascy, artinya masyarakat dapat mengakses semua informasi tentang program kerja pemerintah, sekaligus menampung aspirasi mereka tentang program yang disiapkan. Accountability, setiap pengeluaran anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif keuangan maupun secara etik dan moral.
Responsibility, pelaksanaan program kerja pemerintah harus mempertanyakan adakah implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pelayanan publik yang makin baik, lingkungan yang makin baik, dan lain-lain.
Apabila Pemerintah Aceh menjalankan pemerintahnnya dengan mangacu pada prinsip-prinsip tersebut, dapat dipastikan pemerintahan ini telah menuju clean governance and good government, dan barangkali tidak akan muncul pertanyaan, sebenarnya pembangunan di Aceh untuk siapa? (s rivai/pengamat politik dan keamanan)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Patroli Ditingkatkan Cegah Perampokan Bersenjata Jelang Hari Raya
Pramuka Harus Mampu Jaga Keutuhan NKRI
Polri Buru Pelempar Granat Pendopo Bupati Bireun
Banda Aceh Jadi Bandar Wisata Islami di Indonesia
Pojok BEJ Belum Memasyarakat di Aceh