Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 30 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Perlu Keberanian Masyarakat Berantas Kriminal di Aceh
[Otonomi Daerah]

Perlu Keberanian Masyarakat Berantas Kriminal di Aceh

Banda Aceh, Pelita
Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (IM) Brigjen TNI Efrizal Ramli mengatakan kesadaran masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk melaporkan setiap kali mengetahui lokasi penyimpanan atau ada orang menguasai senjata api secara ilegal diperlukan bagi pemberantasan kriminal di daerah itu.
Aparat keamanan (TNI/Polri) saja tidak mampu memberantas secara tuntas berbagai aksi kriminal bersenjata api yang dilakukan oknum tertentu akhir-akhir ini yang cenderung meningkat kalau tidak didukung oleh masyarakat, katanya di Banda Aceh, Rabu (5/12).
Pernyataan itu disampaikan menyikapi masih seringnya terjadi aksi kriminal bersenjata api di wilayah Aceh, baik berupa perampokan maupun pengambilan paksa harta milik orang lain, termasuk aksi terhadap penumpang bis umum pada lintas Banda Aceh-Sumatera Utara (Sumut).
Dalam situasi seperti ini diperlukan adanya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan terhadap orang-orang yang tidak berhak menguasai atau menyimpan senjata api, katanya.
Akhir-akhir ini aksi kriminal bersenjata api sering terjadi di wilayah Kabupaten Pidie, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur, sehingga perlu peningkatan peran masyarakat, terutama bagi mereka yang mengetahuinya, sedangkan nama dan alamat pelapor akan tetap dilindungi (dirahasiakan-Red).
Masyarakat tidak perlu takut, yakinlah, nama dan alamat para pelapor akan tetap dilindungi, katanya.
Selain melaporkan setiap orang yang memiliki senjata api atau mengetahui lokasi penyimpanan senjata api, ia juga mengharapkan kepada masyarakat yang selama ini menyimpan senjata api, termasuk yang ditemukan pascabencana tsunami diminta dikembalikan kepada aparat keamanan terdekat.
Jika mereka mengembalikan atas kesadaran sendiri tidak ada risiko (diproses secara hukum) akan tetapi jika terjaring razia aparat keamanan orang yang menyimpan atau menguasai senjata api secara ilegal akan ditindak tegas, katanya seperti dikutip Antara.
Jenderal berbintang satu itu mensinyalir, saat ini masih banyak senjata api ilegal yang beredar di tengah-tengah masyarakat Aceh, baik laras panjang maupun laras pendek, termasuk senjata api milik anggota TNI/Polri yang hilang pada saat bencana tsunami 26 Desember 2004.
Kita imbau masyarakat yang menemukan senjata api untuk segera menyerahakannya kepada pos aparat keamanan terdekat, demikian Kasdam IM Brigjen TNI Efrizal Ramli.
Meresahkan
Sebelumnya, Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Supiadin AS menilai hingga memasuki tahun 2008 situasi keamanan di wilayah NAD cukup kondusif, kecuali aksi kriminal bersenjata api yang masih sering meresahkan masyarakat.
Secara umum situasi keamanan kondusif berkat kesadaran semua pihak yang terus berusaha menghindari hal-hal yang dapat mengusik perdamaian, katanya di Banda Aceh seusai meresmikan pemakaian gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Kelas III Kodam IM, di Banda Aceh.
Meskipun situasi keamanan cukup baik, masih ada oknum yang nakal mencoba memancing dengan melakukan tindakan untuk mengusik perdamaian akan tetapi semua itu harus dihindari, namun para pelakunya yang tertangkap akan tetap diproses secara hukum.
Yang jelas, segala tindakan yang dapat mengusik perdamaian harus dihindari, kata jenderal berbintang dua itu.
Kondusifnya situasi keamanan pascanota kesepahaman bersama (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM 15 Agustus 2005 tidak terlepas dari tingginya keinginan dan kesadaran semua pihak dalam memegang komitmen untuk membangun masa depan daerah kearah lebih baik dan lebih makmur.
Aparat keamanan tidak segan-segan menindak oknum yang mencoba mengusik perdamaian dan jika tertangkap akan diproses secara hukum, katanya.
Terkait dengan RS Klas III Kodam IM, ia mengharapkan adanya peningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit/keluargnya dan masyarakat, apalagi setelah adanya berbagai sarana dan prasarana yang lebih baik, terutama para petugas melakukan tugasnya secara lebih profesional.
Karena rumah sakit sebagai fasilitas yang memberi jasa, maka kepada semua petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi mereka yang membutuhkannya, tambah Supiadin.
IGD RS Kodam IM yang dibangun atas sumbangan sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta senilai Rp9,7 miliar itu diharapkan mampu memberikan pelayanan lebih baik bagi para prajurit TNI dan keluarga serta anggota masyarakat Aceh. (jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Program DBD Wacth Jangan Sekadar Seremonial
Kalangan Swasta Dominasi Kasus Narkoba di Aceh
Sekitar 20.000 Korban Tsunami Masih Tinggal di Barak
Pemda Targetkan Lima Qanun Pada Desember 2007
Mahasiswa Desak Usut Kisruh di Abdya