Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 30 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Program DBD Wacth Jangan Sekadar Seremonial
[Otonomi Daerah]

Program DBD Wacth Jangan Sekadar Seremonial

Banda Aceh, Pelita
DBD Watch, program Pemerintah Daerah Aceh dalam upaya memberantas penyakit demam berdarah, diharapkan agar tidak sekadar kegiatan seremonial, tapi pihak yang berwenang benar-benar serius menanganinya mulai dari pencegahan sampai penyembuhan.
Kami menilai gerakan DBD Watch hanya sekedar seremonial, sehingga program tersebut hanya dilaksanakan di ibukota provinsi, sementara di kecamatan dan desa terabaikan, kata Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Zulfikar di Banda Aceh, Selasa (4/12).
Ia menyatakan, program DBD Watch seharusnya dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan sektor lain, yang mendukung terlaksananya gerakan tersebut.
Dicontohkan, masalah drainase yang ada di Kota Banda Aceh selama ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga setiap turun hujan akan menimbulkan genangan air yang menyebabkan berkembang-biaknya nyamuk penyebab demam berdarah.
Penanganan penderita juga lamban, karena untuk mendeteksi seseorang terkena demam berdarah atau tidak sangat lamban, sehingga banyak ditemukan pasien terjangkit penyakit yang mematikan itu setelah dalam kondisi parah, ujarnya.
Seharusnya, setiap program yang berjalan harus didukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang profesional, ujarnya.
Ia juga menyatakan, tindakan penyemprotan (fogging) tidak merata dan hanya dilakukan pada daerah-daerah yang terjangkit demam berdarah.
Sementara aktivis lingkungan, Dra Chik Rini menyatakan, program DBD agar tidak seperti kebijakan moraturium (penghentian sementara) logging yang dinilai belum maksimal dilaksanakan.
Kebijakan moratorium logging hanya gencar pada awal dideklarasikan, tapi setelah itu sampai sekarang ternyata penebangan hutan Aceh masih saja berlangsung, katanya. Saya harapkan gerakan DBD Wacth tidak sama nasibnya dengan moratorium logging, ujarnya.
Disebutkan, agar program DBD Wacth tersebut berjalan, maka Pemerintah Aceh harus serius menangani merebaknya kasus demam berdarah yang terus meluas di daerah tersebut.
Ia menilai, gaung program itu hanya ada di Banda Aceh, sedangkan di ibukota kabupaten, kecamatan dan desa-desa yang juga berpotensi terjangkitnya penyakit yang disebabkan nyamuk Aides Aegyp itu, justru sangat kurang.
Chik Rini menyatakan, sebenar Pemerintah Daerah Aceh dan kabupaten/kota bisa melibatkan masyarakat desa untuk ikut membasmi penyakit tersebut.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh, ada 13 kematian dari 781 kasus demam berdarah sepanjang 2007 dengan trend meningkat pada September 2007. (ant/jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Kalangan Swasta Dominasi Kasus Narkoba di Aceh
Sekitar 20.000 Korban Tsunami Masih Tinggal di Barak
Pemda Targetkan Lima Qanun Pada Desember 2007
Mahasiswa Desak Usut Kisruh di Abdya
Sebanyak 14 Ribu Jamaah Calhaj Aceh Daftar Tunggu