Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 25 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Terkesan Abaikan KB, Menkes Dinilai Arogan
[Kesehatan]

Terkesan Abaikan KB, Menkes Dinilai Arogan

Jakarta, Pelita
Pembentukan Kementerian Kependudukan masih perlu diperjuangkan karena usulan DPR RI untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera saat ini masih terkendala.
Sebetulnya amandemen soal kependudukan dan kesehatan itu adalah hak inisiatif DPR di Komisi IX tetapi kami tidak semaunya. Tapi kami menghormati pemerintah dengan meminta usulan-usulannya, ujar anggota Komisi IX DPR RI, dr Ribka Tjiptaning, saat peluncuran Hari Kontrasepsi Dunia, di Kantor BKKBN Jakarta, Rabu (26/9).
Ia mengaku kecewa atas sikap Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang seolah tidak memahami pentingnya Program Keluarga Berencana. Hal itu terbukti ada indikasi untuk menghilangkan kata Keluarga Berencana. Jadi penekanannya lebih kepada administrasi kependudukan saja, ujarnya.
Menurut posisinya, Departemen Kesehatan memang leading sector dari BKKBN, namun demikian seharusnya Menkes memberi kesempatan kepada pihak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk berbicara. Akhirnya memang pembahasan itu deadlock. Apalagi Menkes kalau sudah bilang pokoke. Padahal tidak bisa selesai dengan pokoke, katanya.
Jika masalah kependudukan hanya sekedar administrasi kependudukan, menurut dia, seharusnya dibahas di Komisi II. Sedangkan tujuan mengubah amandeman UU No 10 tersebut diantaranya adalah usulan agar status lembaga pengelola kependudukan dan keluarga setingkat kementerian.
Menurut dia, lembaga yang paling ideal dijadikan Kementerian Kependudukan adalah BKKBN. Oleh karena itu seharusnya BKKBN diminta pendapatnya tetapi sangat disayangkan justeru dia melihat BKKBN tidak mendominasi di dalamnya.
Jadi saya melihat arogansi Depkes dalam hal ini Menteri Kesehatan. Baru judul saja Menkes terkesan akan menghilangkan unsur dan citra KB. Saya menilai Menkes tidak konsisten, tegasnya.
Jika Menkes konsisten, seharusnya bisa menterjemahkan apa yang pernah dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginstruksikan agar merevitalisasi Program Keluarga Berencana dan mengajak masyarakat kembali ke KB.
Ia menyatakan Menkes saat ini belum mendukung sepenuhnya. Menkes itu seperti melepas kepalanya tetapi pegang buntutnya. Padahal Depkes sendiri masih banyak sekali masalah yang harus ditangani. Askeskin saja belum beres-beres, praktik dokter juga masih banyak bermasalah, katanya.
Sedangkan DPR sangat mendukung Program KB. Terbukti pihaknya telah menaikkan anggaran dari Rp700 juta menjadi Rp1,7 triliun Rp1,1 triliun pada 2007 dan Rp1,7 triliun untuk 2008. Yang kami lakukan itu sebetulnya untuk kepentingan rakyat, karena masalah kependudukan memang harus ditangani tersendiri, katanya.
Sementara itu, Kepala BKKBN dr Sugiri Syarief mengatakan selama ini lembaga BKKBN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 103 tahun 2001. Bahkan Ketua DPR Agung Laksono juga menyarankan agar Program KB dan kependudukan memiliki payung hukum yang kuat, maka Program KB paling baik dicantumkan dalam Undang-Undang.
Sayangnya semangat Undang-Undang No 10/1992 itu sudah tidak sesuai dengan semangat desentralisasi maupun komitmen internasional seperti International Conference on Population and Development, Cairo 1994, kata Sugiri, kemarin.
Dalam kaitan itu, DPR RI melakukan hak inisiatifnya untuk mengamandemen Undang-Undang tersebut pada periode Kabinet Gotong Royong maupun pada Kabinet Indonesia Bersatu. Pada periode Kabinet Gotong Royong, usulan amandemen tidak tuntas karena Ampres belum sempat dikeluarkan.
Kemudian, kata Sugiri, DPR RI hasil pemilihan 2004 kembali melakukan hak inisiatifnya. Atas dasar usulan itu, pemerintah yang diwakili Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan Daftar Isian Masalah (DIM). Mudah-mudahan ada titik temu yang baik. Saya dengar akhir tahun ini akan dibahas lebih intensif, ujarnya.(dew)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Hati-hati Produk Makanan yang Belum Bersertifikat Halal
Anak Cacat Juga Punya Hak Menikmati Dunia
Diwaspadai, Swalayan Menjual Produk Kadaluwarso
Sekitar 1,7 Juta Balita Terancam Bergizi Buruk
Mabes Polri Sita Obat Dicampur Semen Putih