Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 29 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Dibutuhkan Data Lengkap
Laporan: dwidjo

[Forum Mahasiswa]

INDEK Pembangunan Manusia (IPM) membutuhkan seri data yang panjang, akurat dan lengkap. Apabila persyaratan ini tidak dapat dipenuhi maka manfaat dari data yang ada akan sulit didapatkan di daerah yang bersangkutan. Umpan balik yang diberikan dari data akan salah arah atau membingungkan karena datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Demikian pula gambaran prestasi dari Pemda yang bersangkutan tidak bisa dievaluasi dan dinilai dengan tepat karena besaran HDI atau MDG yang dihitung tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya,” kata Mantan Kepal BPS Sugito Suwito, di Surabaya, belum lama ini.
Sugito Suwito menyarankan Pemda untuk menata kembali kegiatan pengumpulan data di wilayahnya. Sistem statistik yang diterapkan perlu mengikuti kaidah yang berlaku secara umum dan diadopsi secara nasional. Penerapan konsep, definisi dan klasifikasi juga metodologinya harus mengikuti pedoman baku yang diterapkan secara nasional. Umumnya pedoman baku nasional sudah mengukuti rekomendasi internasional agar berbagai jenis data terbandingkan dan bermakna.
“Kegiatan pengumpulan dana dalam suatu system statistik memang memerlukan dana yang memadahi dan tenaga yang terlatih untuk itu, karena itu harus ada goodwill dari semua Pemda untuk membangun system informasi lengkap dengan proses pengumpulan datanya secara baik, teratur dan berkesinambungan,” paparnya sambil menambahkan, dalam pelaksanaannya BPS di daerah dengan instansi terkait seiring dengan era otonomi daerah.
Menurutnya, pembangunan berwawasan kependudukan menjadi paradigma baru yang berkembang pesat. Keberhasilannya diukur secara global berdasarkan rekomendasi badan dunia menggunakan HDI yang dihitung berdasarkan empat variable utama yakni angka harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata masa sekolah dan tingkat hidup yang layak.
“Pada tataran nasional untuk mencermati variasi antar daerah di Indonesia telah dihitung juga HDI tingkat propinsi dan HDI tingkat kabupaten/kota,” ujarnya sambil menambahkan, HDI tingkat propinsi sejak tahun 1990 sedangkan tingkat kabupaten/kota dihitung sejak tahun 1996. Dalam perkembangannya, pembangunan berwawasan penduduk mengalami perluasan cakupan berkaitan dengan perkembangan bidang kesehatan, kesetaraan jender, lingkungan hidup dan kerjasama di tingkat global untuk pembangunan.
Paradigma baru itu lanjutnya, mencakup juga masalah pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan dasar, pemberdayaan perempuan, pengurangan kematian bayi, perbaikan kesehatan ibu hamil, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain, pelestarian lingkungan dan kerjasama global. Sebagai tolok ukur untuk memantau pembangunan berdasarkan paradigma itu, PBB mengeluarkan Mellenium Indicators Database untuk dihitung semua anggota PBB agar dapat dipantau pembangunan yang dihasilkan.
Data Seri Panjang
Sementara itu Sri Budianti menjelaskan, seri data panjang yang dikumpulkan dari 25 kabupaten/kota dimaksudkan untuk membangun model Stella dengan kemungkinan proyeksi jangka panjang. Data itu dikumpulkan dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Grobogan, Banyumas, Purbalingga, Kota Surakarta, Sragen, Karangasem di Jawa Tengah. Sedang di Jawa Timur data dikumpulkan dari Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Jember, Banguwangi, Nganjuk, Tulungagung, Bangkalan, Pacitan dan Tuban. Dari Bali meliputi Kabupaten Jembrana dan Karangasem.
“Pengumpulan data telah diusahakan semaksimal mungkin melalui berbagai sumber data, baik data yang sudah tersedia (sekunder maupun primer) maupun data yang perlu dilakukan penghitungan/pengolahan lanjut seperti catatan administrasi, data mentah maupun hasil dari suatu penelitian/studi,” paparnya sambil menambahkan, secara umum data yang dikumpulkan masing-masing kabupaten/kota meliputi informasi keadaan umum, data dasar kependudukan yang menggambarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan. Data basis yang meliputi bidang pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan pendapatan serta lingkungan dan fasilitas umum.
Informasi keadaan umum kabupaten/kota lanjutnya, informasi ini dikumpulkan sesuai apa yang digariskan dalam pedoman. Informasi ditujukan untuk mendukung analisis sebagai dasar modeling yang akan dibentuk. Informasi yang dikumpulkan masih dalam bentuk global dan hanya mencakup keadaan periode terakhir yang disebabkan oleh berbagai kendala di antaranya keterbatasan waktu dan kendala kurangnya informasi yang lengkap.
“Walaupun informasi keadaan umum tersebut masih bersifat global tetapi mudah-mudahan dapat digunakan sebagai langkah awal dari penjajagan sesuai dengan tujuan dari pendapatan yang dilakukan,” paparnya sambil mengemukakan, penelitian lanjut perlu dikaji masing-masing kabupaten/kota dengan mempelajari informasi yang lebih rinci berikut program yang telah, sedang dan direncanakan kabupaten/kota.
Sri Budianti menambahkan, dari hasil telaah informasi umum diperoleh gambaran, umumnya kabupaten/kota dalam programnya telah mengarah pada berbagai kebijakan untuk mencapau apa yang diharapkan MDGs. Program kabupaten/kota berbeda satu sama lain. Secara rinci program kabupaten/kota belum dapat dikumpulkan pada kegiatan penjajagan kali ini yang sekaligus diintegrasikan dengan pengumpulan data basis series panjang yang diperlukan untuk pembentukan model.
“Apalagi model telah dibentuk maka akan dapat dikaji lebih mendalam pada masing-masing wilayah variable mana yang berpengaruh sangat signifikan terhadap tercapainya target dan disesuaikan dengan program yang ada. Dalam contoh hasil pengumpulan data pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat skala prioritas program walaupun gambaran pada kurun waktu terakhir saja,” tegasnya. (djo)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
PENA MAHASISWA
LINTAS KAMPUS
Soal TKI dan Masa Depan Negara
DPRD Imbau Mahasiswa Hindari Kekerasan Politik
Mahasiswa Desak DPR Bentuk Pansus Pasir Laut Gate