Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 19 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Distrik atau Proporsional Tak Soal, Yang Penting Akuntabilitas
[Parlementaria]





KALANGAN pengamat mengaku tidak terlalu mempermasalahkan sistem pemilu, apakah distrik atau proporsional, sebab yang terpenting adalah bagaimana suatu sistem menjamin akuntabilitas dan keterwakilan daerah.


"Kalau saya, mau sistem distrik atau proporsional bodo amat. Yang penting, bagaimana menerapkan suatu sistem yang menjamin akuntabilitas dan keterwakilian daerah," kata pengamat politik Maswadi Rauf dalam rapat Pansus RUU Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9). Selain Maswadi, Pansus RUU Pemilu juga memanggil pakar lainnya, seperti Jimly Ash-Shiddiqi, Hermawan Sulistyo, dan Ismail Sunny.


Walau begitu, menurut Maswadi, jika sistem proporsional daftar terbuka yang diusulkan pemerintah dalam RUU Pemilu yang dipakai, maka diharapkan sistem itu bisa menjamin pertanggungjawaban publik.


"Soalnya dalam sistem itu, pimpinan parpol berhak menentukan calon dan rakyat berhak menentukan wakil mereka," kata Maswadi.


Pendapat senada juga disampaikan Jimly dan Hermawan Sulistyo. Bagi Jimly, baik sistem proporsional atau distrik, sama-sama tidak ada yang sempurna. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.


Khusus untuk sistem distrik, kata Jimly, pelaksanaannya di lapangan tidak mudah. "Apalagi dalam kondisi sosial ekonomi sekarang," kata dia. Karena itu, menurut dia, yang perlu ditekankan saat ini adalah akuntabilitas publik dan keterwakilan.


Hermawan Sulistyo berpendapat dalam melaksanakan Pemilu, yang harus diperhatikan adalah kebutuhan masyarakat. Namun dia lebih memilih agar sistem distrik yang diberlakukan.


"Masyarakat butuh pertanggungjawaban dan bukan perwakilan. Unutk itu, sistem distrik yang bisa menjamin," ungkapnya.


Pada kesempatan itu, Hermawan juga mengatakan, dalam membuat UU Pemilu, harus dipegang tiga prinsip utama, yaitu koheren, konsisten, dan komprehensif. Soalnya, UU Pemilu hanya satu dari tiga UU Politik yang terkait. "Jadi, jangan ada prinsip yang berlaku di RUU Parpol berbeda atau bahkan bertentangan dengan UU Pemilu," ungkapnya.


Pesimis distrik


SEMENTARA pakar hukum tata negara dari UI, Ismail Sunny pesimis sistem distrik akan bisa diberlakukan. "Ini tidak akan terjadi. Ini pengalaman dari 1960 sampai sekarang, sistem ini tidak akan didukung oleh DPR," kata dia.


Sebelum ini, kalangan LSM yang bergabung dalam Koalisi Ornop mengusulkan agar mengenai sistem pemilu Indonesia diterapkan selain adanya prinsip yang dapat menjamin akuntabilitas yang setinggitingginya dari pejabat atau wakil rakyat kepada rakyat yang telah memilihnya, menjunjung tinggi rasa keadilan dan proporsionalitas dengan memberikan penghargaan penuh bagi setiap suara yang ada.


Menjamin terbukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat berpartisipasi memperjuangkan kepentingan dan keyakinannya secara aktif dalam pemilu.


Menurut mereka, pemilihan sistem pemilu untuk Indonesia harus memperhitungkan keterwakilan kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat, sehingga mekanisme pemilihan umum tidak mengesampingkan kesempatan mereka untuk terwakili di lembaga perwakilan di tingkat pusat dan daerah.


Menjamin terlaksananya pemilu yang bebas dari segala macam bentuk kecurangan, diskriminasi (pada masalah etnisitas, jender, dan keterwakilan kelompok minoritas) dan sifat menguntungkan kelompok tertentu.


Untuk memilih anggota DPR, koalisi ini mengusulkan sistim Mixed Member Proporsional (MMP) dengan menggabungkan sistem proporsional representation (PR) dan sistem majorityplurality (Distrik).


Kursi di DPR dibagi menjadi dua, yaitu kursi untuk anggota yang dipilih berdasarkan sistem proporsional dan yang dipilih berdasarkan sistem distrik. Wilayah pemilihan dibagi menjadi dua: secara nasional, seluruh negara dijadikan satu unit pemilihan dan negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan berdasarkan perbatasan kabupaten/kota dengan perwakilan tunggal (single member district).


Pada hari pemungutan suara, pemilih diberi dua surat suara, atau satu surat suara yang terbagi dua untuk masing-masing sistem pemilihan.


Penentuan alokasi kursi bagi caleg terpilih: a. jumlah kursi keseluruhan di DPR yang diperoleh tiap parpol ditentukan berdasarkan proporsi suara partai secara nasional b. semua caleg yang menang melalui sistem distrik langsung dinyatakan sebagai wakil rakyat terpilih c. sejumlah wakil rakyat tambahan yang diperoleh oleh parpol (untuk kursi proporsional) diperoleh dengan cara mengurangi jumlah kursi sesuai proporsi suara nasional dengan jumlah kursi distrik yang berhasil diraih. Dapat juga dibuat ketentuan khusus apabila parpol memenangkan kursi lebih banyak daripada yang seharusnya diperoleh.


Sementara untuk pemilihan Anggota DPD, mereka mengusulkan setiap provinsi diwakili oleh masing-masing 5 orang anggota DPD. Pemilihan anggota DPD dilakukan dengan menggunakan sistem Limited Vote.


Kandidat anggota DPD adalah kandidat independen dan nonpartisan. Anggota DPD terpilih adalah 5 orang peraih suara terbanyak.


Usulan RUU Pemilu


KOALISI ORNOP kemudian memberikan rumusan usulan pasal Mengenai Sistem Pemilihan Anggota DPR dan DPD dalam RUU Pemilu pasal 23 sebagai berikut:


1. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dilaksanakan dengan menggunakan sistem campuran distrik dengan asas mayoritas sederhana yang dikombinasikan dengan sistem proporsional dengan asas daftar tertutup.


2. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR memperebutkan 500 kursi. Sebanyak 250 kursi diperebutkan melalui sistem distrik, dan 250 kursi diperebutkan melalui sistem proporsional.


Daerah Pemilihan (Pasal 24) 1. Daerah pemilihan, selanjutnya disebut distrik, meliputi seluruh wilayah RI. 2. Penentuan suatu distrik didasarkan pada batas-batas daerah administratif setingkat kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. 3. Kuota penduduk dalam satu distrik adalah jumlah penduduk Indonesia dibagi dengan separuh jumlah kursi DPR.


4. Rentang toleransi perbedaan penduduk antar-distrik adalah 25% dari kuota yang ditetapkan. 5. Jika suatu kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk yang memenuhi kuota sebagaimana disebutkan pada ayat (3), maka kabupaten/kota tersebut dapat ditetapkan sebagai satu distrik.


6. Jika suatu kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk kurang dari rentang toleransi 25 persen, maka kabupaten/kota bersangkutan akan digabungkan dengan wilayah kabupaten/kota yang berdekatan sehingga jumlah penduduknya memenuhi syarat. 7. Jika suatu kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk lebih dari rentang toleransi 25 persen, maka kabupaten/kota bersangkutan akan dibagi menjadi dua atau lebih distrik dengan tetap memperhatikan batas-batas daerah administratif kecamatan.


8. Pembagian distrik ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan masukan dari publik. 9. Batas-batas wilayah distrik tidak boleh memotong batasbatas daerah administratif. 10. Peninjauan ulang distrik dilakukan 5 (lima) tahun sekali, untuk mengetahui mobilitas penduduk yang terjadi di masing-masing distrik.


11. Pembentukan dan pembentukan ulang distrik diselesaikan selambat-lambatnya dua setengah bulan sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum. (jones)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Sidang Akbar, Komentar Pakar Hingga Masyarakat Awam