Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 29 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Sidang Akbar, Komentar Pakar Hingga Masyarakat Awam
[Parlementaria]





Sidang Kasus penyelewenangan dana non-bujeter Bulog Rp40 miliar, Rabu (4/9) menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Ketua DPR Akbar Tandjung. Berikut adalah komentar berbagai kalangan mengenai jalannya persidangan dan vonis tersebut.


-----



BAGI pengamat politik Fachri Ali, selama masih belum ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap maka Akbar Tandjung akan tetap bertahan, baik sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar maupun sebagai Ketua DPR.


"Dia akan tetap bertahan, selama tidak ada keputusan yang menetap, tetapi tentu akan terus digerogoti oleh lawan-lawannya," katanya di Jakarta, Rabu (4/9).


Menurut dia, proses banding yang akan berlangsung juga tidak akan segera diputuskan, kapan akan dimulai karena akan ada kepentingan lain.


Ia menilai, Akbar Tandjung akan terus mengikuti proses hukum sambil kemudian tetap membuat langkah-langkah politik untuk melindungi dirinya, karena sudah ada preseden Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin yang pada tingkat banding bisa dinyatakan bebas.


Mengenai vonis tiga tahun yang dijatuhkan kepada Akbar, Fachri Ali mengakui, majelis hakim cukup independen dalam mengambil keputusan tersebut.


"Saya tidak tahu apa adil atau tidak, tetapi yang membuat kita 'surprise' bahwa hakim ternyata berani mengambil keputusan yang mengejutkan, setidaknya bagi diri saya sendiri. Karena saya anggap peristiwa ini adalah sebuah peristiwa politik mengingat yang diadili adalah Ketua Umum sebuah partai besar," katanya.


Karena itu, Fachri menilai, keputusan sidang kali ini bisa dikatakan sebagai sebuah persidangan yang bersifat historis.


Berbeda dengan Fachry, praktisi hukum Adnan Buyung Nasution malah berpendapat, kalau akhirnya majelis hakim menyatakan Ketua DPR Akbar Tandjung bersalah, maka Akbar harus mundur dari jabatannya tersebut.


"Ini untuk menjaga kredibilitas dan citra lembaga legislatif yang merupakan lembaga perwakilan rakyat," katanya menjawab wartawan di Kantor YLBHI Jakarta, Rabu (4/9).


Buyung menjelaskan, secara umum, semua pejabat publik atau pejabat negara harus diberlakukan azas yang sama. Artinya, kata Buyung, semua orang yang terjerat persoalan hukum sebelum dia terbukti bersalah, setidaknya diskors dulu.


"Kalau nantinya terbukti bersalah baru dipecat. Ini juga termasuk dalam kasus Akbar," katanya.


Ia menegaskan, tanpa harus ditegur dari pihak mana pun, sebaiknya Akbar sendiri yang harus memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, apalagi demi kepentingan partai Golkar.


"Akbar seharusnya mempunyai pertimbangan untuk mengutamakan kepentingan partainya daripada untuk kepentingannya sendiri," ujar Buyung.


***


NAMUN demikian, Buyung mengatakan, seharusnya semua pihak dapat menghormati apa pun keputusan pengadilan. Seburuk-buruknya pengadilan di Indonesia, katanya, hanya itulah yang bisa dijadikan pegangan.


"Kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita mengakui bahwa negara kita adalah negara hukum, semua sarana dan sumber daya manusia yang ada harus kita hormati dan harus kita perbaiki terus. Jangan menganggap pengadilan tidak ada," jelasnya.


Bahkan Buyung berharap, meski kasus Akbar kental dengan nuansa politik, hendaknya hakim mampu menepis hal-hal yang menyangkut politik dan melihat kasus itu sebagai kasus murni penyalahgunaan uang publik.


Sementara itu, kalangan masyarakat awam memberikan komentar yang beragam mengenai proses persidangan tersebut. Naryo (32th) yang sehari-harinya berprofesi sebagai sopir Kopaja jurusan Slipi-Kalideres mengatakan, "Akbar Tanjung harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan berapapun hukumannya saya setuju saja karena menurut saya pak hakimkan orang yang berpendidikan, lain dengan saya yang hanya tamat SMP".


Lain halnya dengan Irpan (45th) yang berprofesi sebagai pedagang kelontong, menurutnya ia sama sekali tidak tahu menahu masalah hukum. "Bagi saya bagaimana caranya agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi".


Meskipun kasus buloggate ramai dibicarakan, namun masyarakat kurang antusias dalam menyimak persidangan dan keputusan yang akan dibacakan hari ini. Kasus yang melibatkan pejabat negara itu telah lama berada dalam proses pengadilan dan perlu secepatnya diselesaikan karena masih ada hal yang perlu dijadikan prioritas oleh pemerintah.


Kasus yang dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan dana dan jabatan oleh Akbar Tanjung selaku Ketua Umum Partai Golkar dengan serentetan masalahnya itu harus segera diselesaikan dan di sinilah fungsi dari pengadilan.


"Saya setuju saja dengan keputusan hakim karena bagi saya perbuatan hukum ya harus dihukum, jangan mentang-mentang ia pejabat negara lalu tidak bisa dihukum saya juga tidak setuju,"ujar Winarsih karyawati perusahaan swasta ini.


Apapun keputusan Hakim, masyarakat tetap berharap kasus tersebut harus diselesaikan secara jujur dan adil, meskipun tidak mendapatkan tanggapan yang cukup baik dikalangan masyarakat sudah seharusnya pengadilan menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga yang mampu menegakkan keadilan dan kebenaran. (m16/m4)


 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel