Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 24 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Sumbangan Pribadi, Prusahaan dan Negara untuk Parpol Diminta Dinaikkan
[Parlementaria]





PANITIA Khusus (Pansus) RUU Partai Politik (Parpol) telah mengumpulkan sebanyak 165 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terdiri dari 14 Bab dan 29 Pasal yang akan dibahas dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Partai Politik (Parpol).


Namun begitu, dari ratusan masalah yang ada, Ketua Pansus RUU Parpol Yahya Zaini dari F-PG, Rabu (18/9) menjelaskan, ada lima masalah yang menjadi perhatian fraksi-fraksi dan masukan yang disampaikan masyarakat. Kelima masalah itu adalah persyaratan pendirian partai, hak recall , masalah keuangan dan pendanaan partai, pengawasan, serta format dan sistem kepartaian ke depan.


Dari DIM yang disampaikan fraksi-fraksi terdapat perbedaan sikap dengan RUU yang disampaikan pemerintah. Misalnya soal pengawasan partai, F-PDI Perjuangan setuju pengawasan dilakukan pemerintah, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Reformasi berpendapat pengawasan dilakukan Mahkamah Agung, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi TNI/Polri menyatakan pengawasan dilakukan Mahkamah Konstitusi. Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat pengawasan dilakukan lembaga independen.


Dalam hal sumbangan perseorangan kepada partai politik, pemerintah mengusulkan minimal Rp 100 juta dalam setahun. Sementara F-PDIP mengusulkan Rp 300 juta, Golkar mengusulkan Rp 500 juta, dan F-PPP mengusulkan Rp 120 juta. Sementara sumbangan dari perusahaan atau badan usaha, pemerintah mengusulkan minimal Rp 500 juta dalam setahun. F-PDIP berpendapat minimal Rp 3 milyar, Golkar Rp 1 milyar dan F-PPP Rp 600 juta.


Masih banyaknya perbedaan dalam RUU Parpol, menurut Yahya, pihaknya akan mencari jalan atau metode pembahasan yang tidak terlalu memakan waktu. "Termasuk kami juga akan menggunakan masa reses untuk membahas materi-materi yang belum terselesaikan," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.


***


PEMILU 2004 mendatang, politik uang akan semakin kuat karena RUU pemilu semakin mensyaratkan pemilu itu nantinya lebih besar. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang luar biasa.


Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki mengatakan peluang partai untuk mendapatkan dana menjadi semakin besar karena harus di dua per tiga propinsi, sehingga bisa menimbulkan korupsi. Selain itu, kata Teten, di tengah korupsi politik yang luar biasa sekarang ini, partai dalam meraih dukungan bukan lagi mengandalkan kinerja politik partainya.


"Bagaimanapun jeleknya partai itu, dengan uang mereka berkeyakinan bisa membeli," katanya.


Sementara itu, lanjutnya, sistem keuangan partai dan pemilu kampanye dalam RUU yang sekarang itu belum memadai untuk mencegah kemungkinan terjadinya politik uang. Bahkan UU politik kelihatan tidak berdaya menghadapi kemungkinan money politic tersebut.


Meskipun nantinya berlaku pemilihan presiden langsung, hal itu bukan berarti tidak ada politik uang. Pemilihan presiden langsung, jelas Teten, implikasinya juga akan terjadi jual beli dukungan.


"Nanti akan muncul pengusaha-pengusaha politik di daerah yang mempunyai massa dan menjualnya ke calon-calon presiden, walaupun ini tidak akan efektif kalau tidak menggunakan instrumen kekerasan," ujarnya.


Tetapi, teten berharap agar rakyat sudah cukup pandai. Rakyat akan terima suap dari manapun, tetapi memilih itu urusan pribadi yang tidak tergantung atas suap tersebut.


Untuk itu, Teten menyarankan, agar tidak terjadi politik uang, maka harus ada transparansi dana. Pertama, katanya, pihak penyumbangnya harus cukup jelas. Semua dana kampanye hanya bisa didanai dari dana kampanye yang sudah diaudit oleh KPU, tidak boleh melalui pintu lain.


"Tetapi ini memerlukan pengawasan yang luar biasa, sementara pintu keluar dan masuknya keuangan partai itu kan banyak," tegasnya.


Namun demikian, Teten mengakui, jumlah sumbangan dana terhadap partai itu harus dinaikkan, karena jumlah yang sekarang terlalu kecil, sehingga akhirnya partai mencari dana-dana ilegal. "Kalau koalisi itu idealnya Rp500 juta per individu. Tetapi yang paling penting adalah tranparansi. Misalnya Arifin Panigoro menyumbang PDIP, masyarakat harus tahu, supaya masyarakat bisa mengontrol," paparnya.


Yahya Zaini sendiri pernah mengatakan untuk mendanai parpol, maka selain dana sumbangan pribadi maupun perusahaan, maka harus juga ada dana bantuan dari negara. Hal ini, menurut dia, lebih baik daripada parpol tersebut diberikan peluang untuk melakukan usaha.


"Sebagian besar fraksi setuju dan mengusulkan adanya bantuan dari negara kepada parpol. Sedangkan soal kegiatan usaha parpol, sejauh yang saya ketahui belum ada yang mengusulkan mengenai perlunya parpol mempunyai kewenangan membentuk badan usaha," katanya.


Menurut dia, kalau diberikan keleluasaan melakukan kegiatan usaha maka parpol tidak boleh menerima bantuan negara. Sebaliknya kalau mendapat bantuan negara maka parpol dilarang melakukan kegiatan usaha.


Mengenai siapa saja partai politik yang berhak menerima bantuan, Yahya Zaini mengatakan, ada sejumlah usulan antara lain agar yang mendapat bantuan hanya parpol yang memperoleh wakil di parlemen dan ada juga yang mengusulkan hanya yang melewati persyaratan electoral treshold dua persen saja.


"Terhadap persoalan itu akan dibahas dan juga tentang berapa besar bantuan," katanya.


Namun demikian, katanya, bantuan dari negara itu dasarnya adalah hasil perolehan suara pemilu sebelumnya, sehingga kalau RUU Parpol itu disahkan maka berarti bantuan itu berlaku setelah mengikuti pemilu 2004.


Ketika ditanya mengapa pemerintah tidak memasukkan usulan soal bantuan dana kepada parpol, Yahya Zaini mengatakan, pemerintah memandang dalam rangka memandirikan partai politik, maka bantuan pemerintah atau negara tidak diperlukan.


Meski apa yang dikemukakan pemerintah cukup berasalan, katanya, tetapi harus pula dilihat kenyataan yang terjadi.


"Jangankan parpol, organisasi keagamaan saja yang mempunyai hubungan erat antara anggota dengan organisasinya, sampai saat ini tidak ada yang efektif untuk mengumpulkan iuran anggota," katanya.


Karena itu, katanya, tidak realistis kalau kemandirian itu dikaitkan dengan kemampuan parpol untuk mengumpulkan dana dari anggota," katanya.


"Oleh karenanya, kita memberi peluang kepada negara untuk memberikan bantuan kepada parpol. Itu lebih fair ketimbang parpol diberi keluasan melakukan kegiatan usaha," katanya. (jones sirait)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Akbar Bisa Laporkan ke Komnas HAM Pelaku Mosi Tidak Percaya
RUU Penyiaran Sebabkan Carut-marut Pertelevisian
Surat "Wasiat"
Pengakuan Seorang Al-Qaida Omar al-Faruq (Versi CIA)
RUU Penyiaran Nasibmu Kini ...