Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 19 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Akbar Bisa Laporkan ke Komnas HAM Pelaku Mosi Tidak Percaya
[Parlementaria]

Jakarta, Pelita



Pakar hukum pidana Prof Dr HAS Natabaya berpendapat, mosi tidak percaya untuk menggusur Akbar Tandjung dari jabatannya sebagai Ketua DPR bisa dianggap melanggar HAM, karena vonis terhadap Akbar belum memiliki kekuatan hukum tetap.


"Mosi tidak percaya dalam kaitan Akbar Tandjung itu bisa diindikasikan adanya pelanggaran HAM, karena itu Akbar bisa mengadukan hal itu ke Komnas HAM," tegas Natabaya kepada pers di Jakarta, Rabu (28/9).


Natabaya mengatakan hal itu berkaitan dengan mosi tidak percaya terhadap Akbar Tandjung yang dilakukan 70 anggota DPR. Namun usul melengeserkan Akbar Tandjung gagal disampaikan di rapat paripurna pada Selasa (17/9) kemarin.


Dikatakannya, semua orang dalam kapasitas apapun berhak atas perlindungan HAM. Karena itu, jika hak tersebut tidak diakui atau dihargai oleh pihak lain, maka saat itu terjadi pelanggaran HAM dan yang bersangkutan bisa mengadukannya kepada Komnas HAM.


Dalam kaitan Akbar Tandjung, sebaiknya semua pihak menghargai HAM yang ada pada diri Akbar Tandjung. Caranya adalah menempatkan kapasitas dan status Akbar pada proporsi hukum yang sebenarnya, bukan pada politik.


"Ini karena apa? Karena yang dihadapi Akbar Tandjung adalah persoalan hukum, bukan politik," kata Natabaya yang juga Staf Ahli Khusus Menkeh dan HAM itu.


Berkaitan dengan mosi tidak percaya yang disampaikan 70 anggota dari 495 anggota DPR tersebut, Natabaya berpendapat, tindakan tersebut bisa dikatagorikan pelanggaran HAM karena Akbar belum mendapat keputusan hukum tetap.


Seseorang baru bisa diminta melepaskan jabatannya, apabila kasusnya telah memiliki keputusan hukum tetap. Karena itu, mosi tidak percaya tersebut bisa dianggap melampaui azas praduga tak bersalah. Sesuai KUHAP bahwa seseorang belum bisa dianggap benar-benar bersalah bila belum memiliki keputusan hukum tetap.


"Akbar Tandjung masih menyatakan banding sehingga keputusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap," kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sriwijaya (Palembang) itu.


Indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan para pelengser Akbar Tandjung juga bisa dilihat dari tidak adanya ketentuan, terutama Tata Tertib DPR yang tidak mengatur mengenai mosi tidak percaya atau keharusan seorang pejabat negara melepas jabatannya bila terkaitan dengan persoalan hukum.


"Jadi melengserkan itu harus ada mekanisme dan atau aturankuta yang melandasinya," tegasnya.


Hentikan


Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-BB Hamdan Zoelva menyarankan agar aksi mosi tidak percaya untuk melengserkan Ketua DPR itu dihentikan, karena akan menimbulkan suasana kurang kondusif dan tidak sehat bagi demokrasi.


Hamdan Zoelva mengatakan, fraksinya tidak berada dalam salah satu blok apakah pendukung mosi tidak percaya atau sebaliknya mendukung usul Dewan Kehormatan yang diusulkan oleh anggota F-PG sebagai balasan.


Dalam kenyataannya, lanjur Hamdan, anggota F-BB tidak memilih salah satu blok. Sikap itu diambil setelah melihat dan mencermati bahwa gerakan-gerakan itu sudah sangat bernuansa politis dimana masing-masing pihak sudah terlibat dalam gerakan balas dendam.


"Kalau memang maunya seperti itu, maka sudah tidak sehat untuk demokrasi," katanya.


Karena itu ia mendesak agar cara-cara seperti itu dihentikan. "Manuver-manuver itu semua untuk kepentingan sesaat dan balas dendam, walaupun secara subtantif kami setuju. Hanya saja ketika sudah sarat kepentingan politik sehingga kami hanya ingin berada di luar itu," katanya.


Sebelumnya, Ketua MPR Amien Rais mengatakan, hanya segelintir saja dari 500 anggota Dewan yang menandatangani mosi tidak itu. Itu artinya bahwa sebagian anggota lainnya menganggap masalah itu tidak penting.


"Jadi ya sudah, wassalam dan persoalan posisi Pak Akbar itu


selesai sampai di situ," kata Amien Rais. (kh)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
RUU Penyiaran Sebabkan Carut-marut Pertelevisian
Surat "Wasiat"
Pengakuan Seorang Al-Qaida Omar al-Faruq (Versi CIA)
RUU Penyiaran Nasibmu Kini ...
911, The Big Lie" , Faksi di Militer AS Otak Serangan 11 September?