Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 24 Januari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
RUU Penyiaran Sebabkan Carut-marut Pertelevisian
[Parlementaria]

Jakarta, Pelita



Pakar multimedia KRMT Roy Suryo Notodiprojo di Jakarta, Selasa, mengatakan, RUU Penyiaran mengundang berbagai masalah, antara lain menyebabkan carut marutnya dunia pertelevisian di tanah air.


Secara khusus ia menyampaikan beberapa catatan teknis dampak RUU Penyiaran menjelang jadwal persetujuan untuk disahkan menjadi UU pada 23 September 2002.


Ia mencontohkan bunyi pasal 6 ayat (3) hasil perumusan RUU Penyiaran yang berbunyi "Dalam sistem penyiaran nasional, terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal".


"Kalau hal tersebut jadi dilaksanakan maka untuk kesekian-kalinya peraturan tentang televisi di Indonesia akan berubah. Saya hanya mengkhawatirkan kondisi carut marut seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu terjadi lagi dan dampaknya televisi kita tak akan pernah dewasaa," katanya.


Ia menyebutkan, sesuai SK Menpen Nomor 111/Kep/Menpen/1990 terdapat 11 TV swasta yang dikenal dengan istilah Stasiun Penyiaran Televisi Swasta (SPTS), yakni RCTI-Jkt, RCTI-Bdg, SCTV-Sby, SCTV-Dps, SMTV-Yk, MCTV-Smg, CATV-Lpg, CBST-Plb, RITV-Batam, CTPI, dan IVM.


Sedangkan sesuai SK Menpen Nomor 84A/Kep/Menpen/1992 muncul istilah SPTS Pendidikan dan SPTS Khusus, yakni CTPI (Pendidikan), IVM (Inkobang) mendapat izin secara khusus.


Sementara sesuai SK Menpen Nomor 04A/Kep/Menpen/1993 kembali ke istilah SPTS setelah RCTI, SCTV, TPI, IVM/Indosiar, dan ANTeve mendapat izin nasional.


Sesuai SK Menpen Nomor 286/Kep/Menpen/1999, izin nasional ditambah Metro-TV, Trans-TV, TV-7, Global-TV, dan LaTivi ditambah beberapa cadangan izin untuk televisi swasta lainnya.


Sedangkan dalam RUU Penyiaran tidak dikenal adanya TV swasta nasional melainkan hanya stasiun jaringan dan stasiun lokal. "Apa maksudnya," tanya Roy Suryo.


Selain itu, katanya, masih ada wacana konyol yang mengatakan bahwa di suatu daerah, terbatas hanya bisa dimasuki oleh tujuh atau maksimal 10 stasiun televisi.


Padahal sesuai SK Menpen Nomor 348/SK/Menpen/1998 yang sekarang amsih diberlakukan (sebelum ada pencabutan), pasal 3 menyebutkan bahwa lembaga penyiaran TV swasta berkedudukan di Jakarta dan sesuai dengan saluran (frekuensi) yang tersedia, jumlahnya tak boleh melebihi sepuluh.


"Ditambah lagi masih adanya euphoria dalam otonomi daerah. Menurut UU Otonomi Daerah, penyiaran menjadi wilayah kekuasaan daerah, selain itu pada PP Nomor 25 Tahun 2000 disebutkan pemberian izin orbit satelit dan frekuensi radio adalah wewenang pusat, kecuali radio dan televisi lokal," katanya.


Padahal, katanya, dalam peraturan internasional, segala hal yang berhubungan dengan frekuensi sebagai "public domain" atau wilayah publik sudah ada aturannya. (ant/jon)



RUU Advokat, Sarjana Hukum Agama Ingin Sejajar


dengan Sarjana Hukum


Palembang, Pelita


Sarjana hukum agama lulusan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang menginginkan diangkat menjadi advokat sejajar dengan lulusan sarjana hukum dari perguruan tinggi umum lainnya.


Kemampuan lulusan syari'ah tidak berbeda dengan seorang sarjana hukum sehingga harus diberikan peluang yang sama menjadi advokat untuk berpraktek di seluruh lingkungan lembaga peradilan, kata Dindin Suudin, SH, saat menjadi pembicara pada Diskusi Panel dalam rangka menyikapi RUU Profesi Advokat yang diselenggarakan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, di Palembang, Rabu (18/9).


Menurut Dindin, dalam penerimaan calon pengacara praktek disebutkan sarjana hukum dan sarjana syari'ah diberikan kesempatan yang sama.


Meskipun diberikan kesempatan sama menjadi pengacara praktek, seorang sarjana syari'ah hanya boleh praktek khusus di lingkungan Peradilan Agama saja dan tidak dapat praktek di lingkungan peradilan umum.


Padahal para sarjana syari'ah merasakan kurikulum fakultas syari'ah telah memenuhi standar akademik untuk menjadi seorang advokat dan sudah melakukan praktekum kepengacaraan baik di kampus, maupun di lapangan dan mendirikan lembaga bantuan hukum syari'ah, katanya.


Melihat kondisi tersebut, ia berharap, sarjana syari'ah mempunyai peluang yang sama diakomodasi dalam UU Profesi Advokat untuk disampaikan kepada seluruh Fraksi di DPR-RI sebelum disyahkannya UU Profesi Advokat itu.


Sementara Abdullah Gofar, SH, MH, dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sriwijaya pada acara yang sama mengatakan, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah bagaimana menciptakan lulusan fakultas syari'ah dapat berprofesi sebagai advokat/penasehat hukum tanpa melengkapi ilmu dengan melanjutkan pendidikan ke program S1 Ilmu Hukum.


Untuk itu perlu dipikirkan agar lulusan fakultas syari'ah tidak hanya menguasai beberapa masalah di lingkungan peradilan agama, tetapi juga memahami teori dan teknik hukum yang berlaku di lingkungan peradilan umum, tambahnya. (ant/jon)



RUU Parpol Ditargetkan Selesai November 2002


Jakarta, Pelita


Ketua Pansus RUU Partai Politik Yahya Zaini menargetkan pembahasan RUU Parpol yang akan membahas 165 DIM (Daftar Inventaris Masalah) paling lambat selesai pada November 2002.


"Target itu pun disertai harapan agar masa reses DPR dapat dimanfaatkan untuk membahas RUU Parpol tersebut," katanya, di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (18/9), ketika meresmikan peluncuran situs www.pansus-dpr-or.id.


Karena, kata Yahya Zaini, apabila berpegangan pada waktu yang ada maka rasanya akan sulit menyelesaikan pembahasan 165 DIM yang terdiri dari 14 BAB dan 29 Pasal.


Menurut dia, sejak terbentuknya Pansus RUU Parpol hingga saat ini telah mengumpulkan banyak masukan antara lain dari berbagai kalangan masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, pemandangan fraksi-fraksi, serta jawaban pemerintah.


Dari sejumlah masukan tersebut, kata Yahya, diketahui setidaknya ada lima hal yang menjadi titik perhatian Pansus RUU Parpol.


Kelima hal tersebut adalah persyaratan tentang berdirinya parpol, penggunaan hak recall, pendanaan parpol, pengawasan dan pembekuan parpol, serta format parpol ke depan.


"Meski demikian, kami akan terus menerima masukan dari masyarakat sepanjang masih dalam pembahasan," katanya. Dalam situs www.pansus-dpr-or.id , masyarakat juga diberi kesempatan memberikan komentar dan usulannya mengenai materi-materi RUU Parpol.


Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Pansus RUU Parpol tengah melakukan pembahasan pertama per-DIM dengan pemerintah yang diwakili Mendagri Hari Sabarno. (jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Surat "Wasiat"
Pengakuan Seorang Al-Qaida Omar al-Faruq (Versi CIA)
RUU Penyiaran Nasibmu Kini ...
911, The Big Lie" , Faksi di Militer AS Otak Serangan 11 September?
Masyarakat NTB Protes PAW Hatta Taliwang