Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 29 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
PENA MAHASISWA
[Forum Mahasiswa]




Negara Islam Dalam Wacana Demokrasi
Catatan Pemilu Aljazair



Oleh   : Ahmad Arif
        Salah satu tema yang muncul begitu kuat ke permukaan dewasa ini dalam diskursus keislaman dan kemoderenan adalah demokrasi dan demokratisasi. Ide ini dikenal dunia Islam lewat kolonialisme Barat - yang diawali dengan pendudukan Napoleon di Mesir- dan jalur pengiriman mahasiswa muslim ke Eropa dan Ameika
Serikat. Belakangan, di kawasan Timur Tengah umpamanya, isu demokratisasi kembali mencuat seiring dengan gencarnya gelombang demokratisasi di Uni Soviet
(kini Rusia) dan Eropa Timur, pasca berakhirnya perang Teluk II 1991 dan sesudah terjadiya pergolakan politik di Aljazair 1992.


Selain itu, belahan dunia lainnya seperti Asia Tenggara termasuk Indonesia juga mengalami hal yang sama. Hal ini pernah disinyalir oleh Samuel P. Huntington " Telah terjadi gelombang demokratisasi ketiga di dunia, setelah sebelumnya terjadi gelombang pertama tahun 1922 dan kedua tahun 1950-an. Gelombang ketiga itu diawali  dengan runtuhnya rezim komunisme di Eropa Timur dan Tengah pada akhir 1989.


Itu berarti, kemenangan mutlak bagi demokrasi". Dalam setengah abad terakhir ini, demokrasi dalam pengertian moderen, telah memperoleh kekuatan universal sebagai kekuatan politik, sebagai sebuah inspirasi dan sebuah ideologi ( Sukron Makmun : 2002)". Dr. Bachtiar Efendi dalam pengantar buku Dilema Islam Dilema Demokrasi tulisan Mun'im A. Sirry mengatakan "Ditengah proses demokatrisasi yang terjadi dimana-mana itu, pada mulanya dunia Islam tidak menjadi bagian perhatian dengan alasan dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta
tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup.


 "The Islamic countries of the Middle East and North Africa generall lack much preivious democratic experience, and most appear to have little prospect of transition even to semidemocracy", demikian tulis Larry Diamond, Juan J, Linze dan Seymour Martin Lipset dalam pengantar buku suntingan mereka, Democracy in Developing Countries. Pandangan seperti ini sejalan dengan pendapat Samuel P. Huntington dalam bukunya The Third Wave, yang selain konfusinisme, ia meragukan bahwa ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Luthfi Asysyaukani bahkan menulis "Demokrasi di negara muslim payah". Lebih jauh ia mempertanyakan "Apakah kita masih layak untuk mengatakan bahwa Islam menghargai kebebasan manusia,
bahwa Islam memiliki doktrin doktrin yang luhur tentang kebebasan berpendapat dan berekpresi ?" Berdasarkan freedom index yang dikeluarkan oleh
Freedom House (1998), bahwa selama dua puluh lima tahun terakhir, negara-negara muslim di dunia -berjumlah 48 negara- umumnya gagal untuk membentuk sebuah politik yang demokratis.


Selama periode itu, hanya satu negara muslim yang berhasil membentuk demokrasi sepenuhnya selama lima tahun yaitu Mali di Afrika. Negara semidemokrasi berjumlah 12, sisanya adalah negara otoritarian. Bahkan, mayoritas rezim-rezim yang rtepresif di dunia pada akhir 1990-an adalah di negara-negara muslim (Mun'im A. Sirry : 2002). Pada akhir Desember 2001 yang lalu, Freedom House kembali mengeluarkan laporannya dan menyebutkan bahwa di antara negara-negara yang ada di dunia, kawasan Islam tidak ada yang masuk dalam katagori demokratis. Paling banter, masuk dalam katagori "Partly Free" yaitu Banglades, Indonesia, Jordan, Kuwait, Maroko, Turki, dan Malaysia.


Sedangkan Aljazair, Mesir, Libanon, Oman, Pakistan, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, Brunei, Iran, Qatar, Bahrain, Afghanistan, Irak, Libia, Arab Saudi, Sudan dan Syiria masuk dalam katagori "Not Free (tidak demokratis)". Oleh karena itu, Freedom House menyimpulkan bahwa "There is a dramatic, expanding gap in the levels of freedom and democracy between Islamic countries and the rest of the world". Yang lebih dramatis, adalah kesimpulan sebuah studi yang bertajuk Freedom in the 2001-2002 bahwa " a non Islamic country is more than three times likely to be democratic than an Islamic state" (Bachtiar Efendi: 2002).

Catatan Pemilu di Aljazair Ada yang menarik dari Pemilu Aljazair akhir Mei 2002 lalu. Dalam amatan Mahfudz Siddiq, The Natiional Liberation Front (NLF atau Jabhah Tahrir Wathani, partai yang berkuasa hampir 30 tahun, tetapi anjlok perolehan suaranya untuk parlemen pada Pemilu 1991 dan 1997) sekarang muncul sebagai peraih suara terbesar. Dalam proses Pemilu yang panas dan diwarnai konflik berdarah itu, NLF mengantongi 199 kursi atau 51% dari 3898 kursi di parlemen.


Pada Pemilu tahun 1991 - ketika tuntutan demokratisasi dan reformasi menguat- tanpa diduga partai Islamic Salvation Front (FIS) memenangkan 188 kursi parlemen atau 48%. Sementara NLFsebagai partai penguasa saat itu, anjlok drastic dengan hanya meraih 15 kursi atau 3%. Kemenangan FIS mengubah wajah Aljazair menjadi ladang konflik politik berdarah. Ini berawal dari sikap penguasa lama yang didominasi militer dan kalangan nasionalis sekuler, yang tidak merestui kemenangan FIS. Januari 1992 presiden Chadli Benjedid dipaksa mundur dan diganti oleh Komite Tinggi Negara pimpinan Mohamad Boudiaf.


Sebulan kemudian keadaan darurat militer diberlakukan. Hasilnya: FIS dibubarkan dan pimpinan tertinggiya dipenjara pada Maret 1992. Dua bulan berikutnya presiden Boudiaf terbunuh.Akhirnya pada Januari 1994, Jendral Liamine Zeroual naik tahta dan menjalankan apa yang disebut sebagai
"demokrasi terpimpin".


Pemilu tahun 1997 diselenggarakan setelah Jendral Zeroual memenangkan pemilihan presiden pada November 1995. Kekuasaan itu dimanfaatkan secara efektif untuk membangun basis kekuatan politiknya dengan membentuk partai National Rally for Democacy (NRD) atau Tajammu'
Alwathani Aldemokrati. Pada Pemilu Mei 1997 yang penuh kecurangan dan tidak lagi oleh FIS, NRD berhasil meraih 159 kursi parlemen (41%). Sementara NLF berhasil meningkatkan suaranya menjadi 64 kursi (16%). Fenomena ulangan yang menarik pada Pemilu 1997 adalah tampilnya Harakah Mujtama' Silmi (HAMAS) pimpinan Mahfudz Nahnah sebagai pemenang kedua dengan meraih 69 kursi (18%). Sebaliknya, partai berhaluan kiri, Socialist Forces Front (SFF) yang pada pemilu 1991 mendapat 25 kursi, pada pemilu 1997 anjlok dengan hanya mengantongi 3 kursi. Lagi-lagi pihak militer dan unsure kekuatan nasionalis sekuler bereaksi atas meningkatnya populeritas politik HAMAS.


Citra serbagai partai Islam yang moderat ternyata tidak menghalangi mereka untuk mengganjal HAMAS.  Ketika kampanye pemilu untuk pemilihan kursi parlemen berlangsung sepanjang Mei 2002 lalu, sebagian besar pemgamat politik dan unsure masyarakat sangat yakin HAMAS akan meraih suara terbesar berdasarkan pada antusisme masyarakat menghadiri dan  menyambut kampanye HAMAS.


 Namun hasil perhitungan terakhir menunjukkan sebaliknya. NLF –partai penguasa lama yang terkonsolidasi kembali- meraih 199 dari 398 kursi (51%). Sementara NRD di posisi kedua dengan 48 kursi (12%), dan HAMAS ditempat keempat dengan hanya 38 kursi(10%). Partai kiri SFF bangkit kembali dengan meraih 21 kursi (5%). Banyak pihak meyakini telah terjadi kecurangan dan rekayasa unutk menjatuhkan HAMAS dan mengembalikan NLF yang anti Islam dan sangat pro-Barat itu ke tampuk kekuasaannya.


 Bila dikritisi, muncul pertanyaan dari kasus ini: "Bisakah demokrasi menerima kekuatan politik Islam?", karena sejak tahun 1970-an wacana yang dikembangkan adalah "Bisakah kekuatan politik Islam menerima Demokrasi?" Dari kasus Aljazair ini, juga bisa dilihat ketakutan Barat yang sangat over terhadap kebangkitan kekuatan politik Islam.


Pada masa pemerintahan Clinton, menyebarkan demokrasi ke luar negeri merupakan salah satu dari tiga pilar utama kebijakan luar negeri Amerika serikat. Sementara itu, penggantinya George W. Bush lebih progresif dengan mengangkat ancaman baru demokrasi global, yaitu terorisme global. Lalu perang total terhadap terorisme menjadi prasyarat baru bagi negara ketiga untuk disebut demokratis. Terlebih lagi, akhir-akhir ini Amerika Serikat "ngotot" untuk melakukan penyerangan ke Irak. Dari apa yang telah dipaparkan, apakah tidak mungkin kecemasan Barat terhadap Islam dan posisinya sebagai promotor demokratrisasi denan segala kepentingannya, menggiring Barat untuk menggunakan unsur kekuatan nasionalis sekuler di negeri-negeri muslim sebagai tembok penghalang bagi kekuatan politik Islam di panggung demokrasi?.
 
 
 **Penulis adalah staf departemen Pengabdian
Masyarakat Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa dan Pemuda
Aceh  (PP IMAPA ) Jakarta Priode 2000-2002.

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
LINTAS KAMPUS
Soal TKI dan Masa Depan Negara
DPRD Imbau Mahasiswa Hindari Kekerasan Politik
Mahasiswa Desak DPR Bentuk Pansus Pasir Laut Gate
Undip Tidak Buru-buru Jadi PTN Berstatus Badan Hukum