Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 29 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Soal TKI dan Masa Depan Negara
[Forum Mahasiswa]




Nasib para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Nunukan, Kalimantan Timur, yang terusir dari Malaysia kelihatan makin mengenaskan. Mereka kehabisan uang, kekurangan air bersih, dan kekurangan makanan. Akibatnya, paling tidak, tercatat 67 orang, 25 di antaranya balita, meninggal dunia. Dan yang lebih memilukan lagi, ada di antara mereka yang rela menjual (mengadobsikan?) anaknya demi mempertahankan hidup dan untuk pulang kampung.


Tentu saja, pihak yang paling bertanggung jawab atas realita di atas adalah pemerintah sebagai pihak yang memiliki kebijakan, skenario, rencana, dan skema yang telah membentuk aliran berbagai peristiwa publik. Namun demikian, terkesan bahwa pemerintah  kurang tanggap terhadap persoalan ini. Presiden Megawati sendiri, karena alasan sudah melimpahkan kepada Wapres, bersikeras memilih menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang pembangunan berkelanjutan (WSSD) di Afrika Selatan, dan dilanjutkan dengan lawatan ke berbagai negara. Sedangkan Wapres  --sebab sudah menugaskan Menko Kesra Yusuf Kalla--baru berangkat bersama rombongan ke lokasi penampungan para TKI  pada tanggal 4 September. Karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa para pemimpin kita tidak memiliki sense of crises dan good managemant.


Adalah menarik mencermati apa yang dilakukan oleh presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo, di saat kasus yang sama menimpa rakyatnya. Begitu pemerintah Malaysia melakukan pendeportasian terhadap para pekerja ilegal asal Filipina, Arroyo sepontan menyampaikan protes resmi kepada pemerintahan Mahathir Muhammad atas perlakuan buruknya terhadap rakyat Filipina. Selain itu, Arroyo juga mengirim Tim Pencari Fakta yang bertugas menyelidiki pusat-pusat pendeportasian yang diduga para petugasnya telah memperlakukan rakyat Filipina secara kurang manusiawi. Tidak hanya itu, Arroyo juga mampu menunjukkan rasa simpati yang sangat mendalam terhadap penderitaan mereka dengan cara menjemput para tenaga kerja Filipina yang baru kembali dari Malaysia di Tawi-Tawi, Filipina Selatan.


Sudah barang tentu, dua respon tidak sama dari dua pemerintahan yang berbeda tersebut memiliki alasan sendiri-sendiri. Tapi kalau boleh menilai, apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina itu sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia yang sedang dirundung petaka.


Tidak jelas penyebabnya mengapa pemerintah Indonesia bertindak demikian terlambat dalam memikirkan  nasib yang diderita oleh para para TKI ilegal di Nunukan. Padahal, mereka adalah warga negara yang memiliki hak sama dalam hal memperoleh perlindungan dari berbagai bahaya yang mengancam; kelaparan, ketakutan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, mereka sebenarnya adalah pahlawan bangsa. Sebab, kalau mau jujur diakui, motiv kepergian mereka ke Malaysia tidak lain kecuali bermula dari sebuah kesadaran untuk meringankan beban yang sedang dialami oleh negaranya. Mereka tahu bahwa menganggur di negara yang sudah susah ini hanya akan menambah penderitaan negara; pengangguran meningkat dan tingkat kriminalitas meninggi.


Ada beberapa asumsi mengapa pemerintah kurang begitu tanggap memikirkan nasib para TKI tersebut. Pertama, pemerintah kita masih didominasi oleh nalar politik. Kita tahu, pola hubungan sosial yang dibangun dalam nalar politik ini adalah free rider, atau maksimal, mutualism. Yang pertama adalah pola hubungan yang diciptakan dengan orientasi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tanpa memperdulikan kerugian-kerugian yang ditanggung oleh pihak lain. Sedangkan yang ke dua adalah pola hubungan yang menitikberatkan terwujudnya  take and give keuntungan pihak-pihak yang berkait (Stephen K. White: 1986).


Apakah memperhatikan TKI di Nunukan dapat memberikan keuntungan secara politik? Jawabannya adalah “ya.” Tapi yang perlu diingat, tahap kesadaran orang-orang seperti para TKI ini—dalam pandangan Kuntowijoyo—adalah tahapan kesadaran ideologis. Yaitu sebuah kesadaran yang baru bisa terlahir dan dapat terekspresi secara baik ketika hadir seorang tokoh yang menggerakkan dan mengarahkan kesadaran tersebut. Karenanya, power politik yang sebenarnya bukan berada dalam diri mereka sendiri tetapi berada di tangan seseorang yang menjadi key person. Di sini kita perlu mengingat kembali bagaimana tanggapan ataupun respon para elit negara ini terhadap kasus yang menimpa Jakfar Umar Thalib yang nota benenya adalah seorang tokoh dalam sebuah komunitas tertentu. Para petinggi republik ini berduyun-duyun dan bercepat-cepat mendatanginya dengan alasan bersilaturrahmi sesama muslim. Tapi, mengapa, alasan yang sama tidak dilakukan kepada para TKI ilegal di Nunukan? Padahal, mayoritas mereka adalah muslim.


Kedua, pemerintah Indonesia tidak memiliki prioritas pembangunan yang jelas. Mau diarahkan ke mana pembangunan ini, apakah dititikberatkan pada pembangunan sektor politik, ekonomi, atau sektor yang lain seperti pembangunan budaya bangsa. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki strategi pembangunan yang jitu. Pelaksanaannya bersifat manual, tradisional, dan sporadis. Indikasinya, jumlah pengangguran terus beranjak naik, jumlah pemakai narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) terus bertambah parah, dan nilai tukar rupiah  tidak bisa dikatakan menguat.


Dalam konteks ini, Indonesia tidak perlu malu-malu menengok Malaysia bagaimana negara itu membangun. Malaysia memiliki prioritas dan strategi pembangunan yang handal. Pada pada tahun 1970-an saja, negara jiran ini sudah  memperioritaskan pembangunannya pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan ekonomi negara. Strateginya, anak-anak bangsanya dikirim ke berbagai negara untuk belajar berbagai disiplin ilmu. Sedangkan untuk menguatkan ekonomi negara, strategi yang diambil adalah negara memilih memfokuskan  pengembangan kemampuan “vertikal” kelas-dunia dalam beberapa industri saja; semikonduktor, mobil, dan barang-barang kemasan untuk kebutuhan rumah tangga. Ia melakukannya dengan harapan penuh bahwa keuntungan jangka panjangnya tidak terletak pada biaya buruh yang murah, tetapi pada potensial atas kaitan nilai tambah dari masing-masing industri. Malaysia tidak hanya memproduksi semi konduktor tapi juga belajar pembuatan wafer. Ia tidak hanya memproduksi mobil tapi juga memproduksi komponen-komponen manufaktur. Hasilnya luar biasa! Strategi ini telah mampu mendongkrak negara tersebut ke tingkat GNP rata-rata di atas  $ 3.000  USA  perkapita (Kenichi Ohmae:  2002).


            Ketiga, pemerintah kurang memiliki manajemen yang bagus. Efeknya, koordinasi di tingkat pemerintah semrawut. Terbukti, misalnya, Menakertrans, Jacob Nuwa Wea, merasa tersinggung kepada Menlu Hasan Wirayuda karena tidak dilibatkan dalam perundingan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia. Misal lain lagi, para pejabat negara datang secara serempak ke Nunukan setelah menuai badai kritik publik.


 


Krisis Negarawan


            Jika asumsi-asumsi di atas benar, maka bisa dikatakan ada fenomena baru di kalangan para elit negara ini. Fenomena baru itu adalah krisis kenegarawanan. Yaitu sebuah sikap dan tindakan yang mestinya ditunjukkan secara padu dan total tanpa dibarengi oleh primordialisme sempit dan pamrih mendapatkan pujian rakyat dalam membangun negara dan bangsa ini mencapai asa yang dicita; negara berkeadilan dan berkemakmuran yang dilandaskan pada nilai-nilai egalitarianisme.


Tipisnya kenegarawanan para elit bangsa ini tidak lepas, di antaranya, dari pemaknaan dan penghayatan mereka terhadap politik. Politik dimaknai dan diresapi secara sempit dan dangkal. Ia dipandang sebagai ultimate goal. Padahal, sejatinya, politik hanyalah tujuan antara yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan kedamaian dalam rangka menuju kehidupan yang lebih beradap, baik pada tingkat horizontal maupun vertikal.  Risikonya, politik hanya dimaknai sebagai upaya how to get power tanpa disertai dengan usaha transformasi makna kekuasaan, yaitu puncak menara yang dapat memberikan perlindungan, jaminan kemerdekaan,  keamanan, dan juga keharmonisan bagi siapa saja yang berada di bawahnya.


 Lemahnya kenegarawan para elit bangsa  ini tentu akan membawa akibat tidak sehat bagi pertumbuhan negara ini. Internal kontrol—dalam arti negatif—menjadi sangat ketat. Penyelenggaraan negara akan dibarengi dengan rasa saling curiga di antara sesama. Puncaknya, para elit bertengkar sendiri, saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan dan saling mencari kambing hitam ketika ada persoalan mencuat. Padahal, Indonesia yang sedang terpuruk dalam kubangan krisis multi dimensi ini  membutuhkan kekompakan para penyelenggara.

Krisis kenegarawanan mendesak diatasi. Kalau tidak, nasib bangsa Indonesia akan terkatung-katung. Mengapa? Cita-cita negara sulit terwujud jika para elitnya adalah para pecundang, bukan mereka yang bersungguh-sungguh serta tulus ikhlas membangun republik ini menjadi negara dan bangsa yang benar-benar bermartabat dan memiliki harga diri. (Arif Ma’ruf Suha)
 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
DPRD Imbau Mahasiswa Hindari Kekerasan Politik
Mahasiswa Desak DPR Bentuk Pansus Pasir Laut Gate
Undip Tidak Buru-buru Jadi PTN Berstatus Badan Hukum
PENA MAHASISWA
Menangkap Semangat Amandemen UUD'45 tentang Pendidikan